Kepala BNPT Suhardi Alius Ungkap Cara Lawan Radikalisme, Ajak Nadiem Makarim dan 260 Ribu Penceramah

TRIBUNWOW.COM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) Suhardi Alius mengatakan hasil diskusi antara Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin soal penanganan radikalisme.

Suhardi menjelaskan Menag telah menyampaikan untuk memberdayakan penceramah di Indonesia yang nantinya akan disebar di berbagai titik.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (21/11/2019), Suhardi mulanya menjelaskan ada 260.000 penceramah.

"Pak Menteri Agama mengatakan pada saat bertemu Wapres itu, kita punya 260.000 penceramah dan akan kita aktifkan itu," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Suhardi akan merundingkan titik mana saja yang menjadi sumber-sumber radikalisme.

"Kita akan tentukan di mana saja titik-titik prioritas, mudah-mudahan ini adalah hal yang sangat baik," tambahnya.

Terkait kasus bom Medan, Suhardi mengatakan pihaknya masih menulusuri kasus tersebut bersama Densus 88.

"Jadi sekarang ini kami masih bekerja sama terus sama Densus 88. Kan sudah 70 lebih (terduga teroris) kan diambil, jadi dari satu sel itu mereka sekarang tentunya akan hati-hati bergerak," tambah Alius

Terkait melawan radikalisme, Suhardi juga menjelaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga akan berpartisipasi dengan membuat kurikulum tentang bahaya radikalisme.

Tujuannya agar pembahasan radikalisme dapat diterima masyarakat secara terbuka, sehingga penanggulangannya akan lebih mudah.

"Mungkin kita potret lagi bahan-bahan ajarannya dan itu akan kita komunikasikan sehingga masyarakat betul-betul siap menghadapi dinamika perkembangan zaman tanpa harus tertutup," kata Suhardi.

• Curiga pada Orang Sekitar Jokowi, Fahri Hamzah Blak-blakan Akui Dirinya Radikal Karena Ini

Haris Azhar Sarankan Jokowi Tak Bahas Radikalisme secara Negatif

Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar membahas soal cara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang selalu mengemas pembahasan radikalisme secara negatif.

Menurut Haris Azhar seharusnya Jokowi lebih baik membawakan pesan positif toleransi untuk menangkal radikalisme.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Najwa Shihab, Rabu (20/11/2019), mulanya Haris Azhar menjelaskan jika memang masalah radikalisme ada di cara berfikir, maka ia menyarankan agar diselesaikan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

• Mahfud MD Sebut Menag Usul Batasi Busana karena Pernah di Militer: Biasanya Tentara Banyak Sumbernya

"Misalnya itu soal cara berfirkir tinggal bicara dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," kata Haris Azhar.

Begitupula jika ada bukti pelanggaran hukum, Haris Azhar menyarankan hal tersebut diselesaikan dengan lembaga yang terkait.

"Jika memang ada manifestasi dalam bentuk pelanggaran hukum dicarikan bahasannya," jelas Haris Azhar.

Haris Azhar kemudian membahas soal isu radikalisme yang disampaikan oleh presiden.

Ia mempertanyakan mengapa harus seorang presiden yang menggaungkan isu radikalisme.

Haris Azhar mengatakan dirinya tidak menolak poin radikalisme yang telah disampaikan oleh pemerintah meskipun terjadi pro dan kontra.

"Kenapa yang campaign (berkampanye) harus seorang presiden, begitu mengumumkan kabinet," kata Haris Azhar.

"Saya enggak menolak poin radikalisme anda-anda semua."

"Ada perdebatan oke," tambahnya.

Namun Haris Azhar mengkritik cara penyampaian isu radikalisme yang disampaikan oleh Jokowi.

Haris Azhar menganggap bahasa yang digunakan oleh Jokowi dalam menyampaikan radikalisme memiliki konotasi negatif.

"Tetapi kenapa yang harus mengumumkan presiden, kenapa bahasanya tidak positif," jelas Haris Azhar.

Kemudian Haris Azhar mencontohkan cara penyampaian yang seharusnya dilakukan oleh Jokowi.

"Saya harapkan Menteri Agama yang baru membangun toleransi yang makin hangat," ucap Haris Azhar sebagai contoh cara penyampaian yang baik menurut dirinya.

Haris Azhar kemudian membandingkan Menteri Agama Fachrul Razi dengan pendahulunya, Lukman Hakim.

Ia menilai Lukman Hakim lebih baik dalam menyampaikan pesan kepada publik.

"Tweet-tweet-nya menteri sebelumnya, Pak Lukman Hakim itu bagus-bagus," jelas Haris Azhar.

Haris Azhar tidak ingin terjadi kericuhan karena pernyataan yang dikeluarkan mengundang munculnya permasalahan.

"Jangan kita mendistingsi (membeda-bedakan), nanti orang di luar menduga-duga," tutur Haris Azhar.

• Fahri Hamzah Curigai Orang yang Berada di Sekitar Jokowi: Ngapain Presiden Berantem Sama Saya?

Video dapat dilihat menit 10.45

Mahfud MD Paparkan Cara Pemerintah Tindak Radikalisme

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan tindakan yang akan diambil pemerintah soal gerakan radikalisme.

Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (06/11/2019).

Mulanya, Mahfud MD menegaskan bahwa radikalisme itu tidak mempresentasikan agama tertentu.

• Di ILC, Mahfud MD Paparkan Teori Hak Asasi, Sebut Organisasi Punya Hak Batasi HAM Anggotanya

"Pemerintah sampai saat ini tidak pernah mengatakan orang Islam itu radikal, justru pemerintah itu mengatakan orang Islam itu toleran."

"Oleh sebab itu yang radikal itu oknum-oknum dan sebagian kecil nah itu yang harus dihadapi," jelas Mahfud MD dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club.

Lantas, Mahfud MD menjelaskan ada tiga jenis radikalisme.

Tiga jenis radikalisme antara lain, takfiri, jihadis, dan politik ideologis.

"Bentuknya ada tiga secara ilmiah, satu takfiri pertama selalu menganggap orang lain kafir dirinya yang benar."

"Lalu yang kedua jihadis itu melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain yang berbeda kalau perlu membunuh."

"Lalu yang ketiga politik ideologis mengajak adu wacana bahwa yang ada ini salah dengan penyesatan pemikiran," papar Mahfud MD.

Menteri yang merupakan Pakar Tata Hukum Negara ini lantas menjelaskan beda tindakan pemerintah pada pelaku radikalisme.

"Nah itu saja sebenarnya dan tindakan dari pemerintah itu berbeda ya, kalau sikap radikal itu dituangkan di organisasi ya organisasinya yang ditangkap."

"Kalau jihadis orangnya yang ditangkap karena jihadis itu masuk ke teror praktiknya," ungkapnya.

• Tetap Dukung Penerbitan Perppu KPK, Mahfud MD: Sekarang Sudah Jadi Menteri, Masak Menentang?

Lantas, Mahfud MD menjelaskan pemerintah berani membuka perdebatan soal radikalisme jika ada pihak yang menentang melalui adu wacana.

"Nah kita menghadapinya kalau wacana kita hadapi dengan wacana. Oleh karena itu saya berani berdebat soal wacana keagamaan," kata Mahfud MD.

Namun, jika radikalisme sudah berbentuk jihadis dan meneror orang lain maka hal itu diserahkan pada pihak berwajib.

"Tapi kalau jihadis itu urusan BNPT dan polisi iya kan?," ucap Mahfud MD.

Sedangkan ketika masih berbentuk takfiri, pemerintah wajib melarang tindakan tersebut agar tidak ada hal yang lebih buruk terjadi.

"Nah ketika dia masih berbentuk takfiri kita larang. Janganlah suka mengadu domba itu tidak toleran dan sebagainya," katanya.

Dengan penjelasan tersebut, Mahfud MD meminta agar masyarakat jangan menganggap bahwa pemerintah selalu bersikap represif dalam menindak radikalisme.

"Kan itu saja yang dilakukan pemerintah dan itu bagus dan saya berharap orang apa-apa disalahkan pemerintah," lanjut Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud MD menyinggung pihak-pihak yang menyebarkan pikiran yang sesat soal radikalisme.

Meski tidak bertindak dan hanya menyampaikan usulan yang radikal, namun mereka cenderung tidak akan mau disalahkan jika sudah terjadi kerusakan.

• Bahas Prabowo Jadi Menteri, Rocky Gerung Blak-blakan Ungkap Ketakutan Jokowi hingga Rekrut Mahfud MD

"Karena nanti begini kalau terjadi sesuatu lalu kita semua apa namanya rusak itu orang-orang yang kritik seperti itu di dalam sejarah, loh kan saya cuma usul kok tidak bertindak."

"Padahal mau bertindak selalu dihantam mari kita atur negara ini dengan sebaik-baiknya," tegas Mahfud MD.

Lihat videonya mulai menit ke-4:10:

(TribunWow.com/Anung Malik/Mariah Gipty)