Komentar Fahri Hamzah soal Penolakan Ahok Jadi Petinggi BUMN, Ungkit Kembali soal Prabowo Subianto

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi soal kabar Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi BUMN.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa pada Rabu (20/11/2019).

Mulanya, Najwa Shihab sebagai presenter meminta pendapat Fahri Hamzah soal banyaknya kontra yang menolak Ahok menjadi petinggi BUMN.

• Tanggapi Ahok Masuk BUMN, Fahri Hamzah Sentil KPK soal Penyadapan: Pakai Audit, Bukan Ngintip

Najwa Shihab menanyakan apakah penolakan Ahok ada kaitannya dengan unsur politis.

"Dan bagaimana membaca berbagai suara-suara yang menolak, apakah itu suara politis itu tadi yang Anda maksud sebagai bagian terlalu banyak politisnya dibandingkan apa namanya kinerja BUMNnya Bung Fahri?," tanya Najwa Shihab seperti dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Najwa Shihab.

Menjawab pertanyaan tersebut, Fahri Hamzah justru membahas masalah masuknya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.

Menurut, Fahri Hamzah itu merupakan suatu teka-teki.

"Jadi kan Pak Jokowi itu kira-kira bilang 'Saya mau cepat' karena itu kita rekonsiliasi kita bersatu bahkan musuh utamanya kan Pak Prabowo."

"Kita bicara musuh dalam terminologi. Ini kan dia diajak jadi menteri, ini misteri kan sebenarnya," ungkap Fahri Hamzah.

Bagaimana bisa materi yang diperdebatkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini diajukan ke DPR.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto belum lama ini melakukan rapat perdananya dengan Komisi I DPR RI pada Senin (11/11/2019).

"Kalau kita bicara, gimana orang yang sehabis debat sama dia, hasil debatnya dipresentasikan lagi di DPR itu sama," ujar Fahri Hamzah.

"Jadi Pak Jokowi membiarkan Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet dan membawa aganda-agenda yang dia perdebatkan," imbuhnya.

• Tanyakan Penolakan SP Pertamina untuk Ahok, Ima Mahdiah: Serikat Orang Tertentu atau Semua Karyawan

Menurut Fahri Hamzah Jokowi ingin memberi contoh persatuan, namun seharusnya sang presiden memberikan pernyataan yang jelas apa tujuannya hingga tidak banyak timbul dugaan lain.

"Ini kan sebenarnya simbol rekonsiliasi yang kalau dipaket secara baik sebetulnya ini mengirim pesan kepada masyarkat eh udah enggak ada berkelahi lagi kita menuju ke satu titik."

"Nah ini yang harus banyak penasehatnya, biar operasinya tuh bener," ujar Fahri Hamzah.

Sedangkan, kini masyarakat masih belum bersatu.

Terbukti dengan sejumlah polemik Ahok hingga Habib Rizieq.

"Ini kita masih ribut soal Habib Rizieq, masih ribut soal Ahok, masyarakat masih terbelah," kata dia.

Fahri Hamzah sekali lagi mengatakan, pemerintah seharusnya bisa memberikan penjelasan.

"Dan tidak ada, mohon maaf ya tidak ada operasi dari pemerintah yang memang betul-betul pengen kerja tolong dong yang enggak penting kita enggak perlu berdebat," jelasnya.

• Soal Ahok ke BUMN, Serikat Pekerja Pertamina:Kami Ingin Menjaga Kelangsungan Pertamina

Ia menambahkan, Jokowi memang tipe orang yang tidak suka berbicara dan lebih mengutamakan kinerja.

Namun, ia juga seharusnya memberikan penjelasan terkait kebijakannya lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Presiden itu meskipun terlalu teknis orangnya tapi kita harus asumsikan dia punya pikiran besar di belakang ide-idenya."

"Masyarakat demokrasi masyarakat cerewet, kalau enggak dikasih tau itu kacau, itu yang saya kira harus dilakukan," ujar Fahri Hamzah panjang lebar.

Lihat videonya mulai menit ke-2:50:

Dilansir TribunWow.com dari acara Aiman Kompas TV pada Senin (18/11/2019), Fahri Hamzah  sempat mengungakapkan agar pemerintah menjelaskan mengapa Ahok bisa diusulkan menjadi Bos BUMN.

Pasalnya, ada beberapa lembaga di mana ada uang rakyat di dalamnya.

"Pertama itu kritik pada Pemerintah dulu, pemerintah itu ketika mau meletakkan orang apalagi di lembaga yang diasumsikan oleh publik itu juga sebagai sebagian dari institusi pelayanan publik."

"Paling tidak karena ada uang negara di situ," ungkap Fahri Hamzah.

Selain itu, harus dijelaskan pula apa yang akan dilakukan Ahok jika sudah masuk dalam jajaran petinggi BUMN.

Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi.

"Dia harus menjelaskan apa yang akan dia lakukan ini jangan seperti akan ada agenda tersembunyi untuk memasukkan saudara Basuki ke dalam," ungkapnya.

Lalu, saat ditanya apa maksud agenda tersembunyi itu, Fahri Hamzah meminta agar pemerintah juga menjelaskan mengapa Ahok bisa menjadi petinggi BUMN secara undang-undang.

"Agenda tersembunyi? Kenapa Anda garis bawahi itu," tanya presenter Aiman Witjaksono.

"Ya karena dia enggak jelaskan misalnya orang bertanya Apakah menurut undang-undang beliau boleh," jawab Fahri Hamzah.

Menurutnya, pemerintah harus menjunjung tinggi hukum.

Tidak ada tebang pilih dalam hukum.

"Cuma begini ya Pasal 27 undang-undang jelas mengatakan warga negara bersamaan sejajar dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dan tanpa ada kecualinya."

"Apa yang terjadi pada saudara Basuki boleh terjadi pada seluruh orang di Indonesia di setiap jengkal tanah di Indonesia," terang mantan politisi PKS ini.

"Ini harus dijelaskan, menjunjung tinggi hukum, saya ingin pemerintah menjelaskan itu," imbuhnya.

• Bahas Ahok, Mahfud MD Singgung Pernyataannya 2 Tahun Lalu: Pasti Belok Lagi Ini Beritanya

Lihat videonya mulai menit ke-25:46:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)