Soal Ahok ke BUMN, Serikat Pekerja Pertamina:Kami Ingin Menjaga Kelangsungan Pertamina

TRIBUNWOW.COM - Serikat Pekerja Pertamina buka suara mengenai penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam wawancaranya di Kompas Tv, Selasa (19/11/2019), Ketua Umum SP Mathilda Pertamina Kalimantan, Mugiyanto mengatakan, pihaknya menolak Ahok karena sebuah alasan.

"Kita semua yang berada di wadah federasi ini ingin menjaga kelangsungan bisnis Pertamina," ujar Mugiyanto.

• Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo Skakmat Politisi PDIP soal Jokowi: Jangan Asal Bapak Senang

Ia juga mengatakan penolakan terhadap Ahok mengacu pada aturan yang mengatur tentang BUMN.

"Sebenarnya aruannya sudah jelas ya, referensinya jelas yaitu di undang-undang BUMN nomor 19 tahun 2003 dan Permen BUMN nomor 003 tahun 2015, itukan mengatur persyaratan formil dan materiil," paparnya.

Dia juga menyayangkan terkait tuduhan soal penolakan Ahok yang melebar ke ranah lain.

"Jadi masalahnya sekarang ini dipertajam, diperuncing dibawa-bawa ke ranah politik, ke agama dan isu-isu SARA lainnya, ini jadi bias, sebenarnya kita harus fokus," jelas Mugiyanto.

Mugiyanto juga menyebutkan seseorang yang ingin menjadi pimpinan BUMN harus melewati serangkaian proses sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi di Undang-undang BUMN pasal 16 itu jelas bahwa seseorang yang mau diangkat sebagai direksi BUMN harus melewati uji kelayakan dan kepatutan, bahkan di situ jelas ada ratingnya," jelas Mugiyanto.

• Djarot Saiful Hidayat Ungkap Perkataan Ahok setelah Keluar dari Bui: Saya Mau Belajar Jadi Basuki

Ia menilai, masyarakat perlu tahu siapa sosok yang akan menjadi pemimpin BUMN, sehingga diperlukan keterbukaan dari pihak pemerintah.

"Pertamina adalah BUMN besar, publik harus tahu siapa sih yang akan menjabat direktur utama atau Pertamina 1, ataupun komisaris jadi harus terbuka, kalau ini kan enggak," ujar Mugiyanto.

"Pak Erick Thohir langsung main comot saja, seolah-olah mengabaikan persyaratan formil tadi," lanjutnya.

Ahok dinilai Mugiyanto hanya mempunyai kemampuan dalam mengatur birokrasi.

"Jadi gini (kemampuan) manajerial beliau kan lebih kepada birokrasi," kata Mugiyanto.

Menurutnya, keadaan di birokrasi dan BUMN sungguh berbeda.