Sebut Infrastruktur Bukan Prioritas Jokowi, Rizal Ramli Buka Data Sebenarnya: Nomor Satu Bayar Utang

TRIBUNWOW.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dikenal karena pembangunan infrastruktur yang besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia.

Sering dikatakan pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama pemerintahan Jokowi.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Macan Idealis, Senin (18/11/2019), menanggapi hal tersebut mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli kurang setuju soal infrastruktur sebagai prioritas Jokowi.

Mulanya ia setuju soal pembangunan infrastrukutr Jokowi memang melakukan pembangunan secara maksimal.

"Misalnya di dalam infrastruktur," kata Rizal Ramli.

"Pak Jokowi all out (maksimal) dalam bidang infrastruktur," tambahnya.

Meskipun ia menyetujui Jokowi bekerja maksimal dalam pembangunan infrastruktur namun Rizal Ramli mengatakan infrastruktur bukanlah prioritas utama Jokowi.

"Tetapi kalau dikatakan prioritas utama selama 5 tahun pertama Pak Jokowi adalah infrastruktur, itu salah," kata Rizal Ramli.

Rizal Ramli kemudian membahas total anggaran negara yang paling besar digunakan untuk membayar utang dan bunga utang.

"Karena dari total anggaran yang paling besar adalah bayar pokok dan bunga utang," jelas Rizal Ramli.

"Rp 640 triliun per tahun."

Kemudian baru disusul dengan anggaran untuk pendidikan dan ketiga baru digunakan untuk infrastruktur.

"Kemudian pendidikan sekitar Rp 440 triliun," tambah Rizal Ramli.

"Ketiga baru infrastruktur sekitar Rp 300 sekian triliun."

Publik banyak mengira prioritas utama Jokowi adalah infrastruktur.

Namun Rizal Ramli mengatakan hal tersebut terjadi karena ada informasi yang menipu.

"Informasinya kebanyakan deceptive (menipu), enggak benar," tutur Rizal Ramli.

Rizal Ramli lanjut menyindir pemerintah mengapa tidak jujur dalam memaparkan prioritas mereka.

"Kenapa enggak dibilang nomor satu bayar utang, dua pendidikan, nomor tiga baru infrastruktur," papar Rizal Ramli.

Hal positif yang Rizal Ramli lihat dari Jokowi adalah banyak proyek yang dibangun.

"Positif, proyeknya dibangun," kata Rizal Ramli.

• Rizal Ramli Jelaskan Alasan Sebut Sri Mulyani Menkeu Terbalik: Sudah Gagal Kok Dipakai Lagi

Video dapat dilihat menit 8.20

Rocky Gerung Nilai Jokowi Tak Leluasa dalam Susun Kabinet Indonesia Maju

Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari  nasib politik di Indonesia setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 selesai.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung melalui kanal YouTubenya Rocky Gerung Official yang diunggah pada Sabtu (16/11/2019).

Rocky Gerung mengatakan, politik di Indonesia setelah Pemilu ini lebih dari sekadar 'bagi-bagi kekuasaan'.

• Rocky Gerung Menduga akan Ada 3 Matahari dalam Istana, Prabowo Subianto Buat Moeldoko Disorot

Namun, 'pembagian kekuasaan' itu disertai dengan rasa bersalah.

"Ya politik Indonesia setelah Pemilu selesai adalah bagi-bagi bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan."

"Tapi berupaya untuk saling menutupi rasa bersalah dan itu buruk," ujar Rocky Gerung.

Menurut pengamat politik 60 tahun tersebut, hal itu dapat berdampak buruk bagi demokrasi.

"Kalau sekedar bagi-bagi kekuasaan itu hak, kalau demi tukar tambah rasa bersalah kekuasaan itu dibagi itu buruk bagi demokrasi itu," katanya.

Rocky Gerung menduga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini merasa terbebani lantaran harus membagi jabatan pada relawannya.

"Sehingga Jokowi akhirnya jadi Sinterklas tapi merasa dia terbebani dengan prestasi orang lain atau sumbangsih relawan," ungkap dia.

Rocky Gerung menilai seharusnya hal itu tak perlu dilakukan.

Pasalnya, relawan merupakan pihak yang pada dasarnya ikhlas membantu Jokowi.

"Sebetulnya tidak perlu dilayani namanya juga relawan, relawan itu ya orang yang paling jujur di dalam politik ya relawan."

"Sekarang terlihat bahwa relawan bukan relawan, tapi orang yang punya pamrih itu dan pamrih itu pasti ditranksaksikan dengan presiden pada sebelum pemilu yang lalu itu," tutur Rocky Gerung.

Sehingga, Rocky Gerung menilai keinginan relawan untuk mendapat balasan dari Jokowi dalam merusak etika politik.

"Sekarang terlihat bahwa enggak ada yang disebut relawan Jokowi, semuanya itu adalah pamrih dan pamrih itu harus sekarang dibayar."

"Nah itu pelajaran yang buruk bagi etika politik," kata Rocky Gerung.

• Rocky Gerung Nilai Jokowi Tak Niat Berantas Korupsi dengan Bebasnya Sofyan Basir: Saya Agak Sopan

Jika yang meminta kekuasaan adalah partai politik maka hal itu dinilai wajar.

"Di dalam teori politik demokrasi itu tidak wajar karena partai jelas minta dari kekuasaan."

"Tapi relawan enggak boleh minta, di mana-mana orang yanng paling mengerti kekuasaan itu harus dirawat dengan kondisi etik maksimal," lanjut Rocky Gerung.

Menurutnya, relawan seharusnya membantu menghasilkan suara bagi kekuasaan, bukan menagih kekuasaan.

"Relawan sebetulnya mensuplay bagian etika, bagian moral dari politik."

"Dia enggak boleh nagih kekuasaan itu itu kacaunya pengertian relawan di Indonesia,"

"Volunteer itu artinya membantu untuk menghasilkan suara bukan untuk menagih suara," ujar Rocky Gerung panjang lebar.

Lihat videonya mulai menit ke-02.07:

Pada kesempatan itu, Rocky Gerung juga menilai nantinya akan ada tiga tokoh yang menjadi sorotan dalam Istana. 

Mulanya, Rocky Gerung menduga Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memiliki pusat kekuasaanya sendiri.

• Rocky Gerung Nilai Jokowi Tak Niat Berantas Korupsi dengan Bebasnya Sofyan Basir: Saya Agak Sopan

"Kalau dilihat dari sudut power game (permainan kekuasaan), kelihatannya Pak Moeldoko juga ingin bikin pusat kekusaan yang lebih besar," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung menduga, Moeldoko ingin membangun kekuasaan ada kaitannya dengan Menteri Pertahnan Prabowo Subianto yang menjadi sorotan.

"Karena diam-diam kedudukan Pak Prabowo makin kuat di mata publik, dengan postur yang selalu jadi sorotan," terangnya.

Sehingga pengamat politik asal Manado ini merasa maklum Moeldoko ingin membangun kekuatan baru untuk menyeimbangkan.

"Postur politik Prabowo selalu jadi sorotan publik maka sangat masuk akal Pak Moeldoko ingin bikin polar baru, kutup baru."

"Berseberangan bukan berseberangan, saling menandingi dengan postur politik Prabowo," ungkap Rocky Gerung.

Sehingga, Rocky Gerung menduga akan ada tiga kekuasaan dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Jadi mungkin ada tiga matahari di Istana, matahari Moeldoko, matahari Prabowo, dan matahari Jokowi itu sendiri," ujarnya.

"Itu menarik power playnya itu atau interplay antar tiga pusat kekusaan," imbuh Rocky Gerung.

Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung juga mengomentari penambahan anggota dalam Kantor Staf Presiden.

Ia menilai penambahan tersebut karena banyak tokoh yang belum mendapat jatah jabatan dari Jokowi.

"Ya itu menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan itu belum selesai, atau saya balik tekanan pada Jokowi masih berlanjut.

"Karena masih ada yang enggak puas, masih belum dapat segala macam," katanya.

• Rocky Gerung Duga Mahfud MD Nantinya Jadi Sosok yang Bocorkan Rahasia Istana: Itu Bising Doang

Namun, perekrutan anggota baru dalam KSP diyakini tetap dalam izin Jokowi.

"Akhirnya Pak Moeldoko ambil inisiatif menambah personel dalam KSP. Tentu itu dengan izin Jokowi."

"Jadi akan dibuat keranjang baru atau keranjang sampah baru untuk menampung mereka yang tidak puas," ungkap Rocky Gerung.

Rocky Gerung menyimpulkan, Jokowi tidak bisa benar-benar mendapatkan haknya dalam penyusunan Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau kita analisis presiden tetap tidak independen dalam menentukan hak prerogatifnya," ucapnya.

(TribunWow.com/Anung Malik/Mariah Gipty)