Debat dengan Politisi PDIP karena Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo: Justru Kita Bela Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Politisi Demokrat, Roy Suryo mengomentari soal kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi satu di antara petinggi BUMN.

Hal itu disampaikan Roy Suryo saat hadir dalam acara Dua Arah Kompas TV pada Senin (18/11/2019).

Mulanya, Politikus PDIP, Yohanis Fransiskus Lema atau Ansi Lema membantah bahwa kehadiran Ahok sebagai pejabat publik tidak menjadi beban pemerintahan.

• Bahas Ahok, Mahfud MD Singgung Pernyataannya 2 Tahun Lalu: Pasti Belok Lagi Ini Beritanya

"Kemunculan Pak Ahok ini tidak menjadi beban bagi Pak Jokowi atau Pemerintahan ini," kata Ansi Lema.

Namun, ia menduga kehadiran Ahok akan mengkhawatirkan lawan politik Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tapi dari aspek politis oleh kelompok-kelompok yang memang tidak suka pada Pak Ahok jadi bukan aspek kinerja dan rekam jejaknya."

"Tetapi saya lebih ke alasan-alasan politis tertentu yang lebih dominan," ungkap Ansi Lema.

Jika dianggap memberatkan, Ansi Lema menilai mengapa Presiden Jokowi sempat memuji kinerja Ahok.

"Kenapa karena Pak Jokowi mengatakan tidak diragukan lagi kinerja seorang Basuki Tjahaja Purnama," ujarnya.

Ansi Lema merasa Ahok tidak membuat gaduh pemerintah dengan kabar masuknya dirinya menjadi petinggi BUMN.

"Kita bisa periksa semuanya, yang gaduh siapa. Saya datang ke sini biasa saja," ungkap Ansi Lema.

"Hanya perlu edukasi kepada masyarakat proses literasi lewat media kita perlu," imbunnya.

Menjawab itu, Roy Suryo justru menyebut pihaknya menolak Ahok menjadi pejabat publik BUMN untuk melindungi Jokowi.

"Justru itu Pak Ansi kita itu membela Pak Jokowi artinya apa kita lindungi beliau jangan kemudian 'asal bapak senang' Pak Ansi gitu loh," ungkap Roy Suryo.

Bisa jadi, Jokowi tidak mengetahui kekurangan Ahok karena saking dekatnya dengan suami Puput Nastiti Devi itu.

"Kadang-kadang kalau terlalu dekat, Gajah di pelupuk mata itu enggak kelihatan, kuman di seberang lautan itu keliatan."

"Artinya ya mungkin Pak Jokowi karena mungkin sudah terbiasa mungkin enggak lihat, tapi ini kan kayak ada pendapat mengatakan Dukun itu enggak terkenal di kampungnya," terang Roy Suryo.

• Bukan PLN atau Pertamina, Ini BUMN yang Dianggap Cocok bagi Ahok, Arief Poyuono: Saya Beri 10 Jempol

Lantas, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut memuji Jokowi yang akan mendengarkan semua pendapat terkait wacana Ahok akan menjadi petinggi BUMN.

"Artinya Beliau harus mendengar, tadi statemen Jubir Pak Presiden pak Fadjroel Rachman bagus."

"Artinya sebelum diputuskan Pak Jokowi akan mendengarkan dari semua pihak," puji Roy Suryo.

Lihat videonya mulai menit ke- 43:31:

Pada kesempatan itu, Politisi Partai Keadilan Sosial (Achmad Fathul Bari) juga mengungkit janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut akan membangun pemerintahan tanpa bagi-bagi kursi.

• Tanggapi Wacana Ahok Jadi Bos BUMN, Fahri Hamzah Duga Adanya Campur Tangan Jokowi: Kasihan Basuki

"Sebelumnya kita melihat garis besar lebih dulu ya, publik ini masih ingat sekali janji Presiden Jokowi."

"Yang tahun 2014 sampai detik ini belum Beliau revisi sekalipun terkait dengan bagaimana janji untuk membangun kabinet dan pemerintahan itu lepas dari berbagai kepentingan-kepentingan dan bukan hanya bagi-bagi kursi," ungkit Achmad.

Achmad Fathul Bari menilai, hal itu berkaitan dengan kabar Ahok menjadi petinggi BUMN.

Pasalnya, diketahui Ahok masih tercatat sebagai kader PDIP.

"Ya itu menjadi salah satu yang perlu menjadi catatan walaupun mungkin Beliau mengatakan bukan Pengurus Partai Politik tapi jelas Beliau sebagai kader Partai Politik," ujarnya.

Menurut Achmad, hal itu tidak pantas dalam membangun negara.

"Dan itu sebetulnya kita bicara bukan hanya bicara aturan kita juga bicara etika, kepantasan BUMN yang diharapkan bisa menghasilkan penghasilan negara yang dikelola dengan profesional," kata Achmad.

Tak hanya Jokowi yang dianggap tidak pantas.

Melainkan beberapa jajaran BUMN, termasuk sang Menteri BUMN, Erick Thohir dianggap telah melanggar norma kepantasan di depan publik karena ingin merekrut Ahok.

"Ya menurut saya kepantasan itu juga diukur dengan etika dan menurut saya hal ini menunjukkan bahwa ternyata Presiden Jokowi dan jajarannya bukan hanya langsung presiden ya tapi Menteri BUMN dan sebagainya kurang menjaga etika di depan publik bahwa ini bagian dari kepentingan negara," ungkap dia. (TribunWow.com/Mariah Gipty)