Serikat Pekerja Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina, Muhammad Yunus Singgung Rekam Jejak BTP: Cacat Syarat

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum (Ketum) Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju, Muhammad Yunus buka suara soal wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai pimpinan perusahaan milik BUMN.

Muhammad Yunus menyebut pihaknya secara tegas menyampaikan penolakan jika Ahok ditempatkan sebagai pimpinan Pertamina.

Menurutnya, penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN hanya akan menimbulkan masalah baru.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan 'KOMPAS PETANG' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019).

• Ahok Dilirik Jadi Bos BUMN, Said Didu Soroti Karakter Ahok hingga Bandingkan dengan Ignasius Jonan

• Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga Menduga Penolakan Serikat Pekerja pada Ahok karena 2 Alasan Ini

Mulanya, Muhammad Yunus menyebut penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN memiliki potensi cacat persyaratan materiel.

"Rencana penempatan Bapak BTP sebagai pimpinan BUMN akan berpotensi cacat persyaratan materiel," ucap Muhammad Yunus.

Menurutnya, rekam jejak Ahok sebagai Mantan Gubernur DKI Jakarta tak menunjukkan perilaku yang baik.

Terlebih, Ahok disebutnya juga tak memiliki pengalaman dalam mengurus bisnis di bidang migas.

"Di mana rekam jejak tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis migas dari hulu dari hilir," jelasnya.

Lantas, Muhammad Yunus menyebut penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN merupakan kabar buruk bagi Serikat Pekerja Pertamina. 

"Pemilihan saudara BTP tersebut merupakan insiden buruk bagi perusahaan yang kami cintai dan kami banggakan karena rekam jejaknya tidak memenuhi kriteria seperti yang tersebut di atas," jelas Muhammad Yunus.

Muhammad Yunus juga mengklaim bahwa Serikat Pekerja merasa penunjukan Ahok sebagai pimpinan BUMN dapat menimbulkan masalah baru.

"Federasi Serikat Pekerja yang beranggotakan daripada 19 (orang), dengan dimasukkan orang yang membuat kegaduhan justru akan menimbulkan persoalan-persoalan baru," jelas Muhammad Yunus.

Lantas, ia juga menyebut semasa menjabat sebagai Gubernur DKI, Ahok hanya membuat kericuhan. 

"Mungkin kita melihat dari jejak terjangnya saat memimpin DKI Jakarta yang membuat pandangan yang membuat kericuhan dan itu yang menjadikan kawan-kawan menimbulkan suatu pertanyaan," ucap Muhammad Yunus.

"Pada intinya kami kembali pada Permen (Peraturan Menteri) Nomor 2 tadi bahwa di situ ada cacat dar segi materiel, integritas tinggi dan berpengalaman terhadap bidang bisnis migas," sambungnya.

Sebagai pekerja Pertamina, Muhammad Yunus mengaku hanya memberikan saran pada para pemangku kepentingan untuk tak memilih Ahok sebagai pimpinan BUMN.

"Ya pada intinya pasal keputusan ini adalah hak prerogatif adalah hak daripada pemegang keputusan eksekutif," sebut Muhammad Yunus.

"Namun kami sebagai Serikat Pekerja wajib mengingatkan perusahan kami sesuai dengan peraturan di dalam PKB (Perjanjian kerja bersama) pasal 7 ayat 7 yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja wajib memberikan masukan maupun sumbangsih bagi perusahaan," imbuhnya.

• Bahas Wacana Penunjukan Ahok Jadi Bos BUMN, Mahfud MD Singgung Berita soal Dirinya: Pasti Belok Lagi

• Soal Wacana Ahok Jadi Bos BUMN, Deddy Sitorus Singgung Kasus Korupsi Petinggi PLN: Bocor Sana-sini

Simak video berikut ini menit 6.05:

Ferdy Hasiman Dukung Ahok Jadi Direktur Pertamina

Sebelumnya, dalam kesempatan itu Peneliti Alpa Research Database, Ferdy Hasiman memberikan pendapatnya terkait wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pimpinan di perusahaan BUMN.

Ferdy Hasiman mengungkapkan bahwa Ahok sangat tepat menduduki posisi Direktur di Pertamina.

Lantas, Ferdy Hasiman juga menyinggung soal penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap wacana penunjukan Ahok sebagai pimpinan di perusahaan milik BUMN. 

Mulanya, Ferdy Hasiman menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu.

Said Didu menyebut Ahok lebih pantas menduduki posisi komisaris di BUMN.

Namun, hal itu langsung disanggah oleh Ferdy.

"Saya berbeda dengan Pak Said Didu ya, saya tidak menempatkan Ahok sebagai komisaris, saya lebih menempatkan Ahok sebagai posisi direktur," terang Ferdy.

Dengan pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok disebutnya mampu menerapkan sistem kerja transparan jika menduduki posisi strategis di BUMN.

"Sebagai posisi direktur saya kira ini sangat penting, Pak Ahok bisa membawa model kerja dari DKI Jakarta ke Pertamina," jelas Ferdy.

Lantas, Ferdy menyebut transparansi Ahok sangat penting untuk diterapkan di Pertamina.

Sebab, menurutnya di Pertamina banyak terjadi transaksi gelap yang perlu diberantas.

"Jadi transparansi itu menjadi poin penting dari Pak Ahok," jelas Ferdy.

"Kenapa transparansi penting? Karena di Pertamina itu banyak sekali proses yang dilakukan dalam ruang gelap."

Menurutnya, Ahok merupakan tipe pemimpin yang selalu menerapkan transparansi.

Terutama jika berhubungan dengan keuangan negara atau kepentingan publik.

"Nah, Pak Ahok itu tidak suka dengan transaksi kayak gitu, jadi dia pengin seluruh transaksi yang terkait dengan keuangan negara, kepentingan publik harus di atas meja," jelas Ferdy.

"Nah, makanya dia akan membangun sistem seperti itu."

Lantas, dengan transparansi yang selalu diterapkan, Ahok disebutnya dapat membawa pengaruh baik di Pertamina.

"Dengan sistem transparansi seperti itu saya kira sangat bagus untuk membangun sebuah model good coorporate goverment di Pertamina," sebutnya.

Lebih lanjut, Ferdy menyatakan bahwa selama ini stuktur organisasi di Pertamina menyebabkan pengambilan keputusan berlangsung lambat.

"Apalagi kan secara struktur organisasi di Pertamina kalau dilihat lebih ke dalam lagi ini sangat tidak efektif sekali jadi rantai struktur organisasi sangat panjang dan membuat proses pengambilan keputusan sangat panjang," terangnya.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)