Kabar Tokoh
Meski Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Ini Syarat dari Said Didu untuk Pemerintah jika Tetap Pilih Ahok
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengajukan sebuah permintaan kepada pemerintah jika memang tetap ingin menempatkan Ahok menjadi bos BUMN
Penulis: anung aulia malik
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Wacana mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi petinggi BUMN mendapat banyak penolakan, termasuk dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Kendati demikian Said Didu memberikan satu syarat untuk mengetes kinerja Ahok jika pemerintah memang ingin menempatkan Ahok menjadi bos BUMN.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Kompastv, Minggu (17/11/2019), mulanya Said Didu menjelaskan contoh yang terjadi jika pengelolaan pasar dilakukan secara serampangan atau tidak bijak.
Said Didu mencontohkan andai keluar pernyataan salah dari petinggi BUMN, maka akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap BUMN
"Saya kasih contoh, terjadi pernyataan yang salah dalam pasar maka ini akan mengganggu kepercayaan publik," jelas Said Didu.
Said Didu menegatakan BUMN membutuhkan kepercayaan dari masyarakat karena dana yang digunakan oleh BUMN untuk beroperasi adalah uang publik.
"Perusahaan-perusahaan seperti Pertamina perlu kepercayaan publik yang tinggi, karena dia memakai uang publik lewat dana obligasi," tutur Said Didu.
Ia kemudian menjelaskan resiko yang mungkin terjadi jika publik kehilangan kepercayaan terhadap BUMN.
"Apabila menganggap ini tidak good governance tidak good cooperate governance," jelas Said Didu.
"Dikelola secara arogansi maka orang yang punya uang di publik akan menaikkan suku bunganya," tambahnya.
Kemudian Said Didu memberikan opsi jika pemerintah memang ingin menempatkan Ahok menjadi petinggi BUMN.
Ia menyarankan agar Ahok ditempatkan pada posisi komisaris terlebih dahulu.
"Kalau menurut saya dicoba dulu di komisaris," kata Said Didu.
"Apa bisa terjadi perubahan karakter Beliau," imbuhnya.
• Said Didu Jelaskan Masalah Terbesar jika Ahok Jadi Bos BUMN, Singgung Watak Keras Kepala
Video dapat dilihat menit 7.49
Pengamat Politik LIPI Lucky Sandra Minta Pemerintah Berikan Ahok Jabatan Tinggi di BUMN
Pengamat politik dan peneliti dari LIPI, Lucky Sandra sayangkan jika Ahok hanya ditempatkan pada jabatan komisaris.
Sandra mengatakan pada jabatan tersebut, ia memperkirakan Ahok tidak akan mampu berbuat banyak demi pemberantasan mafia di BUMN.
Dikutip TribunWow.com dari BBC News Indonesia, Kamis (14/11/2019), Lucky mengatakan dirinya tidak ingin Ahok hanya menjadi pajangan di BUMN.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. Pengamat dan peneliti LIPI Lucky Sandra menyayangkan Ahok jika hanya jadi komisaris, karena ruang geraknya tidak akan leluasa untuk benahi BUMN (Instagram @basukibtp/ Tribunnews)
"Saya harap Ahok tidak hanya menjadi pajangan. Kalau (menduduki jabatan) komisaris, dia tidak bisa berbuat apa-apa," kata pengamat politik dan peneliti dari LIPI, Lucky Sandra kepada BBC News Indonesia, Kamis (14/11).
Sandra merasa Ahok perlu ditempatkan di posisi yang lebih strategis dari komisaris agar mampu bergerak leluasa dalam menangani korupsi dan permasalahan lainnya.
"Karena ada mafia yang kuat di situ, persoalan korupsi atau carut-marut, saya rasa pemerintah harus memikirkan posisi yang tepat dan strategis untuk Ahok, sehingga dia bisa bergerak lebih leluasa," ujarnya.
"Saya harap Ahok dapat posisi lebih tinggi," kata Sandra.
Sandra berpendapat diperlukan orang seperti Ahok untuk membenahi BUMN yang sering disebut memiliki banyak masalah seperti korupsi.
"Saya kira perlu orang seperti Ahok yang sangat keras," ujarnya.
Ia juga berpesan kepada Jokowi agar tidak menggubris perkataan orang-orang disekitarnya yang menolak Ahok masuk ke BUMN.
"Tidak waktunya bagi seorang Jokowi untuk terikat penentangan orang-orang yang tidak suka atas pilihannya atas Ahok," katanya.
• Erick Thohir Pastikan Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember
Berdasarkan analisanya, Sandra mengatakan pengangkatan Ahok ke BUMN adalah cara Jokowi untuk mempertahankan Ahok agar tidak direbut lawan politiknya.
"Ini salah-satu cara untuk mengikat Ahok agar tidak 'kemana-mana'," kata Sandra.
Jokowi Sebut Kemungkinan Posisi Ahok di BUMN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjabat sebagai pimpinan di BUMN.
Jokowi menyebut Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pimpinan satu di antara perusahaan BUMN.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019), Jokowi mengaku yakin Ahok bisa memimpin BUMN secara baik.
Jokowi pun tak meragukan kemampuan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
• Ahok akan Jadi Pejabat BUMN, Zulkifli Hasan: Kalau Gitu Napi yang Mau Nyalon Bupati Jangan Diributin
• Pilih Ahok Jadi Bos BUMN, Erick Thohir Beberkan Alasannya: Kita Butuh Figur yang Bisa Jadi Pendobrak
"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," terang Jokowi, Kamis (14/11/2019).
Jokowi tak menampik jika terdapat dua jabatan di BUMN yang mungkin akan diduduki Ahok.
Yakni di posisi komisaris dan atau direksi.
"Bisa dua-duanya, tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ucap Jokowi.
Namun, saat ditanya terkait perusahaan BUMN yang akan dipimpin Ahok, Jokowi mengaku tak mengetahuinya.
Jokowi justru meminta awak media mengonfirmasi pada Menteri BUMN, Erick Thohir.
Mantan Wali Kota Surakarta itu pun enggan menjawab ketika ditanya soal dirinya yang merekomendasikan Ahok untuk menjabat di BUMN.
Jokowi justru kembali menyebut bahwa Ahok masih menjalani proses seleksi untuk menjabat posisi tersebut.
"Ini kan masih proses seleksi," ucap Jokowi.
Namun beredar kabar jika Ahok akan menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) seperti dikutip TribunWow.com dari tayangan Kompas TV, Rabu (13/11/2019).
Melalui sambungan telepon, pembawa acara tampak menanyakan soal kebenaran kabar jika Ahok menjadi dirut PLN pada Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.
• Pilih Ahok Jadi Bos BUMN, Erick Thohir Beberkan Alasannya: Kita Butuh Figur yang Bisa Jadi Pendobrak
• Reaksi Parpol soal Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, Dikritik Gerindra, Disebut Demokrat Cocok ke PLN
Arya Sinulingga menegaskan pihaknya belum menentukan jabatan yang akan dipegang Ahok di BUMN.
"Kita belum sejauh itu ya, kita belum sampai. Nanti tunggu saja deh," kata Arya Sinulingga.
Saat ditanya apakah Ahok akan mengisi jabatan BUMN di bidang energi, Arya Sinulingga belum dapat memastikan.
Namun, kata Arya Sinulingga, Ahok akan berhubungan dengan banyak orang.
"Berhubungan dengan banyak orang iya, energi belum. Belum bisa saya informasikan lah," ujar dia.
(TribunWow.com/Anung Malik/Jayanti Tri Utami)