Bahas Kenaikan Dana Desa, Sri Mulyani Ungkap Nasib Desa Siluman

“Lagi diminta Ibu (Sri Mulyani) review ke Dirjen Perimbangan Keuangan,” katanya di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Diketahui, Drijen Perimbangan merupakan instansi yang mengurus dan mengelola dana desa.

Menurut Askolani, hasil penyisiran itu akan dipakai sebagai rujukan pusat saat mengucurkan dana desa.

“Sudah ada tapi mungkin mereka akan koordinasikan," ungkapnya.

"Untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan."

Kemendes Klaim Punya Bukti Tak Ada Desa Siluman

Di sisi lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku pihaknya tidak menemukan adanya desa siluman.

Oleh karena itu, Abdul Halim dengan tegas membantah ada desa fiktif yang sengaja dibuat demi mendapat dana desa.

"Sejak awal sudah kami katakan bahwa dari perspektif Kemendes tidak ditemukan adanya desa yang disebut-sebut itu," ujar Abdul saat ditemui di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

Abdul Halim juga mengklaim memiliki laporan lengkap terkait pembangunan desa dari waktu ke waktu.

Sehingga jika ada desa fiktif, pasti akan langsung ketahuan.

Sementara itu, terkait klaim temuan dari Sri Mulyani, Abdul Halim menyebut ada perbedaan persepsi soal desa fiktif.

"Apa sih yang dimaksud dengan (desa) hantu? Apa yang dimaksud desa siluman? Apa yang dimaksud desa fiktif dan seterusnya?" tanya Abdul Halim.

• Raih Penghargaan dari Asian Business Leadership Forum, Sri Mulyani Dinilai Mampu Lewati Krisis

"Jadi kita harus samakan persepsi dulu karena dari perspektif data-data yang lengkap di Kemendes, kami enggak temukan (desa fiktif)."

"Harus dibedakan (kasus) penggunaan dana desa. 'Loh kan ada itu kepala desa yang kena kasus hukum'."

"Itu kan penggunaan desa yang kurang sesuai, bukan desanya fiktif, begitu saja," ungkap Abdul Halim.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)