Tidak Ditenggelamkan, Kapal Sitaan akan Menteri KKP Edhy Pabowo Berikan untuk Nelayan

TRIBUNWOW.COM - Setelah dilantik pada akhir Oktober lalu, Menteri Kelauan dan Perikanan Edhy Prabowo tampaknya tidak akan mengikuti jejak menteri sebelumnya, Susi Pudjiatuti dalam hal penenggelaman kapal.

Edhy justru akan memberikan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing untuk dimanfaatkan oleh nelayan.

“Kalau putusan pengadilan sudah clear (inkracht) kita bisa serahkan ke nelayan, kenapa tidak?"

• Tak Teruskan Program Susi, Menteri Edhy Prabowo: Penenggelaman Kapal Kata Pak Jokowi Itu Cukup Dulu

"Dan banyak sekali kelompok nelayan yang siap untuk menerima (kapal) secara gratis."

"(Penyaluran) melalui pemerintah daerah di bawah pengawasan KKP tentang pelaksanaan penggunaannya,” kata Edhy saat ditemui di Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat Kamis (15/11/2019).

Edhy menyebutkan bahwa ada banyak kapal yang sudah berketetapan inkracht oleh pengadilan.

Kapal-kapal tersebut bisa dimanfaatkan untuk sektor perikanan Indonesia daripada ditenggelamkan.

Edhy menyebut bahwa di Batam ada 39 kapal yang sudah berketetapan inkracht dan rencananya akan diberikan untuk nelayan.

“Kemarin juga kami dari Batam, ada 39 kapal, dimana 29 kapal sudah inkracht dan tinggal mau diapakan."

"Dari 29 ini bisa saja kita serahkan ke nelayan kalau sudah clear dari pengadilan."

"Di Sabang juga ada kapal-kapal yang sah menjadi milik pemerintah,” ucap Edhy.

Selain digunakan nelayan untuk melaut, kapal-kapal sitaan dari kasus illegal fishing ini juga rencananya akan dimanfaatkan Edhy untuk ragam infrastruktur pemerintah.

Seperti pendirian Rumah Sakit terapung ataupun memperkuat sistem pengawasan.

“Banyak yang sudah inkracht, mau kita apakan itu?"

"Karena besar sekali besar sekali kapalnya, bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit terapung atau alat penguatan kapal pengawas,” jelas Edhy.

Dalam kesempatan lain, mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti sempat mengatakan dalam sebauh wawancara di televisi bahwa kapal sitaan dari pihak asing tidak mungkin diberikan ke nelayan, mengingat kapal tersebut cukup besar dengan biaya yang tidak sedikit dalam pengoperasiannya.

Pertimbangan lain di mana kapal asing berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak pada ekosistem laut Indonesia.

Jangan sampai Bos Illegal Fishing Bersorak

• Program Mantan Menteri Susi Dihapus? Edhy Prabowo Nyatakan Tak Ada Penenggelaman Kapal Lagi

Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menghentikan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing menuai pro dan kontra di publik.

Pengamat Kelautan dan Perikanan Abdul Halim menilai, apabila kebijakan itu dihentikan, maka harus ada payung hukum yang kuat.

Khususnya terkait nasib kapal-kapal pelaku illegal fishing yang sudah ditangkap.

Jangan sampai bos illegal fishing bersorak.

Sebab selama ini ada kekhawatiran, kapal-kapal tersebut kembali ke tangan bos illegal fishing dengan memanfaatkan lelang hasil putusan pengadilan.

"Menteri KKP bersama pihak-pihak terkait lainnya itu bisa memastikan bahwa peserta lelang terhadap kapal sitaan itu bisa dipastikan memiliki rekam jejak yang bersih," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Peserta lelang juga harus mempunyai jalur dengan modal yang bersih."

"Karena dikhawatirkan oleh menteri sebelumnya, Ibu Susi, bahwa kapal yang dilelang oleh pengadilan jatuh ke tangan pelaku usaha yang diduga terindikasi pernah terlibat proses penangkapan ikan yang ilegal," sambungnya.

Abdul menilai setiap kebijakan harus dipikirkan secara matang berdasarkan sistem kelautan dan perikanan yang berlaku.

Apalagi berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, mekanisme penenggelaman kapal itu dimungkinkan sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup.

Saat ini kata dia, DPR sudah mengambil inisiatif untuk merevisi UU Perikanan.

• Edhy Prabowo Nyatakan Tak Ada Penenggelaman Kapal Lagi, Ini Tanggapan Luhut Binsar Pandjaitan

Hal ini bisa dijadikan momentum untuk memperkuat sistem penegakan hukum di sekor kelautan dan perikanan.

Salah satunya memperketat proses lelang kapal illegal fishing.

"Inisiatif undang-undangnya telah direvisi sejak periode yang lalu hanya saja belum selesai dan akan dilanjutkan pada periode sekarang."

"Keterkaitannya akan undang-undang tersebut ada peluang untuk memperkuat mekanisme lelang tersebut," ucapnya.

(Kompas.com/Kiki Safitri/Ade Miranti Karunia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri KKP Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan ", dan "Penenggelaman Kapal Dihentikan, Jangan Sampai Bos Illegal Fishing Bersorak"