Kabinet Jokowi
Kata Menteri BUMN Erick Thohir terkait Status Mantan Napi Ahok
Erick Thohir mengatakan, pihaknya tak mengurusi status hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Dua perusahaan pelat merah ini juga dipandang menjadi sarang mafia, mulai dari mafia migas sampai mafia proyek.
Dengan rekam jejak Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ferdy menilai pria asal Belitung itu sudah terbiasa berhadapan dengan mafia mulai dari korporasi, birokrat nakal dan politisi yang memanipulasi APBD.
“Jauh lebih tepat lagi jika Ahok menjadi Direktur Utama PLN, karena dia bersih, bernyali, memiliki integritas dan kemampuan mengolah keuangan."
"PLN itu memiliki masalah bawaan di keuangan dan hampir semua Dirut PLN selama ini mengakhiri jabatannya karena korupsi,” ujar Ferdy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11/2019).
Menurut Ferdy, Ahok juga dibutuhkan di PLN agar memperbaiki kinerja keuangan PLN yang memiliki rasio utang cukup tinggi dan mencemaskan.
• Reaksi Parpol soal Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, Dikritik Gerindra, Disebut Demokrat Cocok ke PLN
Per tahun 2019, total utang PLN mencapai Rp 604,5 trilun dan total aset mencapai Rp 1.537,923 triliun.
“Utang PLN yang menggunung tidak lepas dari kinerja masa lalu PLN yang tak becus, dan juga sebagai risiko dari kebijakan populis pemerintah Jokowi, yang ingin meningkatkatkan rasio elektrifikasi (tingkat rumah tanggga penikmat listrik),” kata Ferdy.
Atas dasar itu, Ferdy memandang Ahok cocok mengisi jabatan orang nomor satu di PLN.
Sebab, dia sudah teruji mengolah birokrasi, memiliki perhitungan-perhitungan sangat tepat dalam menentukan sebuah proyek.
Ahok juga diharapkan mampu membantu pemerintah Jokowi di PLN, karena pemerintah Jokowi memiliki target ambisius dengan program listrik 35.000 MW yang sampai saat ini baru mencapai 25 persen.
Untuk posisi Dirut Pertamina, Ahok, lanjut Ferdy, dianggap mampu membantu Jokowi.
Sumber defisit terbesar pemerintah Jokowi selama periode pertama disumbangkan dari sektor energi. Alasannya sangat jelas.
Produksi minyak dan gas nasional turun tajam sebesar 750.000 barrel per hari (bph) dan Pertamina harus mengimpor migas sebesar 800.000 bph untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 1,6 juta bph.
“Sangatlah bagus jika Ahok membantu pemerintah Jokowi di Pertamina."
"Pertamina juga harus menyelesaikan pembangunan kilang-kilang migas yang sudah ada programnya sejak tahun 2014, namun belum bisa dijalankan sampai sekarang, karena ketiadaan mitra bisnis."
