Ahok Masuk BUMN, Politisi Gerindra Andre Rosiade: Jangan Petantang-petenteng

TRIBUNWOW.COM - Politisi Gerindra Andre Rosiade mengomentari kabar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok santer dikabarkan masuk dalam lingkungan BUMN.

Andre menilai jika Ahok benar-benar memimpin perusahaan BUMN, maka Ahok harus mengubah cara kepemimpinannya.

“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan," ujar Andre seperti yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

• Ahok akan Jadi Pejabat BUMN, Zulkifli Hasan: Kalau Gitu Napi yang Mau Nyalon Bupati Jangan Diributin

" Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita."

Anggota Komisi VI DPR RI ini juga berharap dengan masuknya Ahok di tubuh BUMN dapat mendatangkan perubahan, bukan kegaduhan.

“Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita,” kata Andre.

Tak hanya Andre yang menginginkan perubahan sikap Ahok dalam memimpin, tetapi juga anggota Komisi VI lainnya, Achmad Baidowi.

Ia memberi masukan pada Ahok untuk mengubah gaya berkomunikasinya dengan anak buah nanti.

“Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi dalam meminpin lembaga,” kata Badowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok terlihat menemui Menteri BUMN, Erick Thohir di Kementerian BUMN pada Rabu (13/11/2019).

Dalam pertemuan selama 1,5 jam itu Ahok mengaku membicarakan tentang perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini enggan menjelaskan lebih jauh mengenai posisi yang kan diembannya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Dilansir dari Tribunnews, Kamis (14/11/2019), ia juga belum dapat memastikan dirinya akan mundur dari PDIP jika dirinya mengisi posisi di perusahaan BUMN.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Ahok mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-1/MBU/S/01/2019, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, ditetapkan pada 22 Januari 2019.

Surat itu berisi tentang Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa hanya pengurus partai, yang diharuskan mundur.

Sementara Ahok belum menjadi pengurus partai karena baru saja menjadi kader PDIP.

Mengenai kabar penunjukkan AHok ini juga dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Benarkan Ahok Bakal Dapat Jabatan di BUMN, Jokowi: Kita Kan Tahu Kinerjanya

Jokowi menilai kemampuan dan kinerja Ahok telah terbukti dengan baik.

"Kita tahu kinerjanya," ucap Jokowi seperti yang dilansir dari tayangan YouTube KompasTv, Kamis (14/11/2019).

Ia juga mengatakan, saat ini Ahok sedang menjalani proses seleksi.

• Pilih Ahok Jadi Bos BUMN, Erick Thohir Beberkan Alasannya: Kita Butuh Figur yang Bisa Jadi Pendobrak

"Inikan masih proses seleksi," katanya.

Saat ditanya mengenai perusahaan yang kan ditempati Ahok nanti di BUMN, Jokowi enggan menjelaskan lebih rinci.

"Ya nanti coba dilihat," jawabnya singkat.

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan dua jabatan yang akan diemban Ahok saat di BUMN yaitu komisaris atau direksi, Jokowi tidak memberi jawaban pasti.

"Bisa dua-duanya, tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan ia memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi bos di salah satu BUMN.

Ia menyebutkan, Ahok dapat menjadi sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan pelat merah.

"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak."

Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang."

"Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Ia meminta wartawan dan publik bersabar.

Menurut dia, kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang. 

Ahok Diminta Jaga Emosi

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan Ahok mampu menjadi petinggi satu di antara BUMN, tercermin dari pengalaman memimpin DKI Jakarta.

"Kita melihat ada perubahan cukup signifikan terkait jalur birokrasi, manajerial, transparansi, saat Pak Ahok menjadi gubernur DKI," ujar Mamit Setiawan.

Selain itu, Ahok juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha pertambangan yang dinilai dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilatas di bidang energi.

"Karena dari latar pendidikan, Pak Ahok dulu jurusan geologi dan pengusaha juga, khususnya di pertambangan," ujarnya.

Kendati demikian, Mamit meminta agar Ahok nantinya bisa mengontrol sikap dan emosinya jika telah benar-benar menduduki jabatan di BUMN.

Pasalnya, sedikit saja ada kegaduhan dapat membuat BUMN tidak produktif.

"Kalau itu terjadi, yaitu Pak Ahok tidak mengubah sikap, tingkah laku dan ucapan, akan membuat suasana tidak produktif dalam BUMN," ungkapnya.

Menurut Mamit, Ahok lebih baik nantinya tidak banyak bicara di depan media.

"Jadi harus dijaga bicaranya, sebagai komisaris seharusnya tidak banyak bicara di depan media, karena lebih baik bicara di internal saja," ungkap Mamit.

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)