Kabinet Jokowi
Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, PPP: Harus Mundur dari Parpol
Baidowi berharap, Ahok dapat bekerja maksimal dan sesuai target apabila sudah ditunjuk menjadi salah satu pimpinan BUMN.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Airlangga enggan memberi komentar lebih banyak mengenai hal tersebut.
“Seorang profesional masuk BUMN kan bukan hal baru, seperti di Telkom.
Saya tidak bisa berkomentar banyak,” katanya.
Sedangkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa politisi PDI-P Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN yang mengurusi sektor energi.
• Ahok Dikabarkan Jadi Dirut PLN, Staf Khusus Menteri BUMN: Kita Belum Sejauh Itu
Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok.
Namun ia menekankan bahwa keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu.
Nanti tergantung Presiden lah," ujar Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Luhut enggan berkomentar lebih banyak tentang jabatan apa yang akan diberikan kepada Ahok.
Ia hanya menyambut positif jika nantinya Ahok menjadi salah satu petinggi BUMN.
"Ya bagus lah kalau dia (Ahok) masuk ke BUMN," ucap Luhut.
Dikritik Gerindra
Langkah Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok untuk meminta bergabung ke dalam BUMN itu langsung mengundang respons dari partai Gerindra.
Melalui akun resmi Partai Gerindra, menuliskan;
"Kita semua mengetahui bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tersebut memiliki rekam jejak dua kasus yang belum jelas penyelesaiannya, yaitu kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. #SuaraGerindra @KemenBUMN @erickthohir."
