Ada Kejanggalan APBD DKI, Kata Ade Armando soal Meme Joker Anies Baswedan: DPRD Tahu Kelakuannya

TRIBUNWOW.COM - Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menduga para anggota DPRD sudah mengetahui sejak lama adanya kejanggalan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Namun, para anggota DPRD DKI Jakarta itu tak mau angkat bicara dan hanya terdiam. 

Ade Armando pun menyebut anggota DPRD DKI Jakarta sebenarnya telah mengetahui kelakuan sang Gubernur Anies Baswedan.

Hal itu disampaikannya melalui channel YouTube CokroTV, Selasa (12/11/2019).

• Soal Capres, Surya Paloh: Kalau Ada yang Katakan Berpihak ke Anies, Salah, apalagi ke Ridwan Kamil

• Soroti Anies Baswedan yang Datang ke Kongres Partai Nasdem, Rio Capella: Saya Sayang pada Partai Ini

Dalam tayangan tersebut, Ade Armando menyinggung soal meme Joker Anies Baswedan yang pernah diunggahnya melalui akun Facebook.

Ia pun mengaku tak masalah jika banyak orang yang menyalahkannya karena meme Joker itu.

"Kalau lah saya diserang karena memuat meme yang menyamakan Anies Baswedan dengan Joker, saya akan mengatakan silakan menyerang saya," terang Ade Armando.

"Karena buat saya yang penting bukan soal Joker, yang terpenting adalah kita bersama harus menyelamatkan uang rakyat."

Lantas, Ade Arnando menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang tak amanah.

"Ini bukan soal Anies sendirian, tapi dia adalah contoh seorang pemimpin yang tidak amanah," ucap Ade Armando.

Lebih lanjut, Ade Armando menyinggung soal Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana.

William merupakan orang pertama yang mengunggah anggaran janggal DKI Jakarta di media sosial.

"Kasus yang dibongkar William Aditya, anggota DPRD asal PSI, secara terang benderang menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Anies," ungkap Ade Armando.

"Mungkin saja itu sekedar mencerminkan keburukan manajemen, tapi sangat mungkin juga itu mengindikasikan korupsi besar-besaran."

Menurutnya, korupsi seolah sudah menjadi budaya di negeri ini.

Ade Armando lantas mengajak semua pihak untuk memberantas korupsi.

"Korupsi di negara ini merajalela karena sudah terlalu lama berakar, dan kita diamkan," terang Ade Armando.

"Sekarang saatnya kita bertindak."

• NasDem Sebut Rio Capella Tak Etis Komentari Surya Paloh dan Anies Baswedan, Ungkit soal Pemecatan

• Tolak Anies Baswedan, Mantan Ketum NasDem: Surya Paloh Lebih Pas Jadi Calon Presiden daripada Anies

Memberantas korupsi disebutnya tak cukup jika hanya mengandalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan Pak Jokowi, atau KPK atau orang-orang baik yang duduk di lembaga negara," tuturnya.

Masyarakat disebutnya juga harus turut serta dalam pemberantasan korupsi.

"Kita masyarakat harus bertindak mencegah dan melawan korupsi," terang Ade Armando.

"Kita tidak bisa menyatakan kan kita warga negara biasa, apa sih yang bisa saya lakukan?"

Lantas, ia menyebut William dapar menjadi contoh bagi para politisi muda di Indonesia.

"Dalam perang melawan korupsi, setiap suara kita berarti."

"Apa yang dilakukan William itu contoh luar biasa, dia masuk ke dalam satu sistem yang korup, tapi dia memilih tidak larut dalam kekorupan sistem, dia memilih bersuara."

Ia menyebut anggota DPRD DKI Jakarta sudah mengetahui kelakuan sang gubernur sejak lama.

"DPRD mungkin sudah tahu kelakuaan Anies sejak lama, tapi semua orang diam, tahu sama tahu."

Simak video selengkapnya berikut ini dari menit awal:

Politisi PSI Minta Anies Baswedan Evaluasi Diri

 Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi diri.

Sebagai seorang gubernur, Anies Baswedan dianggap tak mau disalahkan atas kasus anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang tak wajar.

Terkait hal itu, William menyebut Anies Baswedan selalu melemparkan kesalahan pada pihak lain saat ditanya tentang kisruh anggaran DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan William melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

"Pak Gubernur Anies Baswedan ini selalu menyalahkan sesuatu yang di luar dirinya, dia menyalahkan anak buahnya, dia menyalahkan sistemnya," terang William.

Telah menjabat selama 2 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilainya sudah terlambat jika baru sekarang membenahi sistem perencanaan anggaran.

"Dan sekarang dia kan sudah hampir kurang lebih 2 tahun menjabat, kenapa baru dibenahi sekarang sistemnya?," ucap William.

"Setelah kami teriak-teriak baru dibenahi sistemnya," imbuhnya.

• Seusai Rapat dengan Menhan secara Tertutup, Effendi Simbolon Ungkap Pernyataan Prabowo soal Anggaran

• Mesranya Surya Paloh dengan Sebut Anies Baswedan sebagai Adik, Ini Jawabannya soal Isu Capres 2024

Lantas, William meminta Anies Baswedan untuk mengevaluasi diri.

Sebab, kekisruhan APBD DKI Jakarta sebelumnya belum pernah terjadi.

"Jadi tolong evaluasi diri juga, seperti dikatakan Ima (Politisi PDIP) tadi bahwa kalau punya niat untuk main ya main, kan harus ada political will juga dari Pak Anies Baswedan," terang William.

Keberadaan e-budgeting disebut William seharusnya bisa memudahkan Anies Baswedan dalam menyisir anggaran DKI Jakarta.

"Apalagi sekarang kita masih pakai sistem yang lama, gunakan dulu sistem ini sebaik-baiknya, dengan mengunggah seluruh dokumen perancangan APBD 2020 tersebut ke website," ujarnya.

"Jangan sampai punya pola pikir tunggu disahkan dulu, tunggu final dulu baru di-upload, itu udah telat, kalau kita ketemunya baru di ujung gimana?," imbuh William.

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah juga mengutarakan pendapatnya. 

Ima menyebut adanya anggaran tak wajar itu merupakan akibat dari tidak adanya transparansi Anies Baswedan kepada publik.

"Dan Pak Anies kan sudah 2 tahun dan kemarin tidak terjadi apa-apa, dan sekarang ini kenapa bisa terjadi?," jelas Ima.

"Kalau menurut saya tidak adanya transparansi kepada baik itu publik maupun kita sebagai DPRD itu sendiri."

Simak video selengkapnya berikut ini menit 5.05:

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)