Di ILC, M Qodari Sebut Nama 3 Gubernur Incaran Surya Paloh di Pilpres 2024: Bung Anies, Hati-hati

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, M Qodari mengungkapkan orang-orang incaran yang akan dijadikan calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.

M Qodari mengungkapkan setidaknya terdapat tiga nama tokoh yang disebut Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, dan digadang-gadang akan maju di Pilpres 2019. 

Hal itu disampaikan M Qodari melalui acara Indonsia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019).

Mulanya, Qodari menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang serasa presiden.

• Jelaskan Beda Era Ahok dan Anies Baswedan, M Qodari Malah Ditegur Karni Ilyas: Ada Unsur Ribut-ribut

• Anggaran TGUPP Anies Baswedan Naik Drastis, DPRD DKI Usul Dicoret: Keinginan Anggota Dinolkan

"Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur rasa presiden," terang Qodari.

"Dan tolong jangan salahkan saya bang, tadi malam saya hadir dalam hadir dalam acara NasDem," sambungnya.

Dalam acara NasDem itu, Surya Paloh disebutnya menyampaikan ada beberapa calon presiden yang menjadi perhatian publik.

Qodari menyinggung nama Anies Baswedan hingga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parwansa.

"Bang Surya Paloh selalu menyebut bahwa di antara calon-calon itu Partai NasDem menyebut di antara calon presiden yang diperhatikan adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa," ungkapnya.

Lantas, Qodari menyinggung nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

"Sengaja enggak disebut Ganjar, takut Ibu Mega pulang lagi enggak jadi menghadiri acara," ucap Qodari terkekeh.

Menyinggung soal Pilpres 2024, Qodari mengungkapkan nama Anies Baswedan disebut pertama kali oleh Surya Paloh.

"Yang disebut pertama bang itu Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta," ucap Qodari.

"Nah ini baru masuk kacamata politiknya bang."

Lantas, Qodari memberikan imbauan kepada Anies Baswedan.

"Memang Bung Anies harus betul-betul hati-hati," imbau Qodari.

"Karena semua aspek ini bisa dianggap sebagai bagian atau proses menuju pilpres 2024 yang akan datang."

Qodari menyebut berbagai masalah dan tuduhan yang diarahkan ke Anies Baswedan bisa jadi merupakan serangan politik menuju Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi yang namanya masalah, yang namanya kontroversi, yang namanya anggap lah serangan politik kan biasanya begitu tuh," jelas Qodari.

"Kalau ada kritik, ada tuduhan, ada masukan, kadang-kadang kepala daerah itu bilang ini bersifat politis, kan gitu kan."

• Ditantang Hadirkan Anies dan Ahok di ILC Bahas Kisruh APBD Jakarta, Karni Ilyas: Netizen Ngotot

• Soal Capres, Surya Paloh: Kalau Ada yang Katakan Berpihak ke Anies, Salah, apalagi ke Ridwan Kamil

Lebih lanjut, Qodari mengungkap dugaan adanya motif politik yang melatarbelakangi penemuan APBD janggal DKI Jakarta.

"Jadi bisa jadi ada motif-motif politik yang kita pada hari ini belum tahu apakah itu betul atau tidak," terangnya.

"Tapi bisa saja orang mengatakan, William juga harus siap ya dengan tuduhan begini, jadi yang bisa dituduh itu bukan cuma Anies, tapi William juga bisa dituduh."

Menjadi orang pertama yang menyoroti isu APBD janggal DKI Jakarta, William disebutnya harus siap terhadap segala tuduhan yang mungkin saja menyerang.

"Bahwa William melemparkan isu Aibon ini atau skandal Aika Aibon ini dalam tanda kutip karena belum jadi masalah korupsi ya baru indikasi di dalam anggaran ini adalah tanda kutip serangan politik," ucap Qodari.

Lantas, Qodari menyinggung tentang Partai PSI yang menaungi William Aditya.

Qodari menyinggung soal beberapa kemungkinan agenda politis PSI.

"Karena PSI entah karena punya hubungan masa lalu dengan gubernur sebelumnya, atau agenda berbeda dengan Anies," ucap Qodari.

"Mungkin sudah menggadang-gadang calon presiden tersendiri gitu ya, entah siapa namanya, ini bisa dianggap sebagai serangan politik terhadap Anies."

Simak video berikut ini menit 16.43:

M Qodari Ditegur Karni Ilyas

Sebelumnya, Qodari menyatakan bahwa pada era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pemerintahan diselenggarakan secara terbuka.

Sehingga masyarat DKI Jakarta mengetahui apa yang dikerjakan oleh para elite politik daerahnya.

"Termasuk rapat-rapatnya juga dibuka, divideokan, di-upload, sehingga orang belum ribut, masyawakat belum ribut dia sudah tahu dulu bahwa gubernurnya ribut," ucap Qodari.

Menanggapi hal itu, Karni Ilyas lantas menyampaikan komentarnya.

Ia menyinggung soal anggaran pembelian penghapus papan tulis era pemerintahan Ahok yang mencapai Rp 53 miliar.

"Dulu itu belum ada yang mau ribut, walaupun ada penghapus yang sekian miliar, sekarang ini ada unsur ribut," terang Karni Ilyas.

Namun, pendapat berbeda disampaikan Qodari.

Menurutnya, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Ahok juga sering mendapat tuduhan.

"Sebetulnya sama-sama ribut, Ahok juga dirundung tuduhan juga, sama-sama," kata Qodari.

"Lain lagi itu bukan anggaran," sahut Karni Ilyas.

• Surya Paloh Jawab Kabar NasDem Usung Anies Baswedan Capres 2024, Singgung Ridwan Kamil dan Khofifah

• Soroti Anies Baswedan yang Datang ke Kongres Partai Nasdem, Rio Capella: Saya Sayang pada Partai Ini

Lebih lanjut, Qodari menjelaskan tentang sistem e-budgeting yang dilaksanakan era pemerintahan Ahok.

"Tapi yang jelas begini, Ahok dulu seingat saya dia buka kemudian dia pakai e-budgeting langsung dia bawa ke Depdagri (Departemen Dalam Negeri), justru tidak dibawa ke dewan, akhirnya Ahok ribut dengan dewan," ucap Qodari.

"Betul ya pak ya?," tanya Qodari pada Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Djarot, Ahok kala itu juga membawa rancangan APBD ke DPRD DKI Jakarta.

"Enggak, dibawa ke dewan," ucap Djarot.

"Oh dibawa ke dewan juga," kata Qodari.

"Iya dong," sahut Djarot.

Karni Ilyas lantas memberikan tegurannya pada Qodari karena salah memberikan penjelasan.

"Jangan salah-salah, ini (ada) DPR," ucap Karni Ilyas.

"Oh iya ini dikoreksi pak makanya dikonfirmasi," ucap Qodari.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)