Kabinet Jokowi
Prabowo Enggan Buka Anggaran Kemenhan secara Terbuka, Politisi PDIP Justru Nyatakan Ini seusai Rapat
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon memberikan komentarnya setelah menggelar rapat perdana bersama Menhan Prabowo.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon memberikan komentarnya setelah menggelar rapat perdana bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Diketahui, dalam rapat tersebut Effendi Simbolon sempat berdebat dengan Prabowo Subianto soal keterbukaan rincian anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Setelah mencapai kesepakatan bersama, pimpinan rapat Mueytia Viada Hafid akhirnya memutuskan pembahasan rincian anggaran Kemenhan dilaksanakan dalam rapat tertutup.
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube tvOneNews, Senin (11/11/2019), Effendi Simbolon menyebut dalam sidang tertutup pun Prabowo tak sepenuhnya terbuka kepada Komisi I DPR RI.
• Soroti Debat Prabowo dan Politisi PDIP soal Anggaran Kemenhan, Pengamat Militer: Saya Menyayangkan
• Setelah Prabowo Subianto, Kini Giliran Dahnil Anzar Masuk Kabinet Jokowi, Posisi di Kemhan
Effendi mengaku sempat menanyakan adanya kepentingan politik yang dibawa oleh sang menteri.
"Belum lagi kita tanya juga sejauh mana political will, keberpihakan dari presiden," terang Effendi.
Tak hanya itu, Effendi juga menyinggung soal visi misi presiden.
"Karena presiden yang punya visi misi di dalam pemerintahan ini, apakah visi misinya akan senada, selaras dengan apa yang dipaparkan oleh saudara Menhan Prabowo," jelas Effendi.
Pemaparan Prabowo itu disebutnya juga berkenaan dengan periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Itu sebenarnya yang ingin saya elaborasi dalam rapat kerja, jadi kita bisa punya pegangan di awal rapat kerja ini sampai dengan lima tahun berjalan nantinya di periode kedua ini," terang Effendi.
Terkait pernyataannya itu, awak media lantas menanyakan tentang keterbukaan Prabowo dalam sidang tertutup dengan Komisi I DPR RI.
"Apakah tadi Pak Menhan telah merinci secara rinci mengenai dukungan anggaran senilai Rp 131 triliun dialokasikan kemana saja dan untuk apa pak?," tanya wartawan.
Menurut Effendi, anggaran Rp 131 trilun tersebut sudah diatur dalam Undang-undang APBN.
Untuk itu, total anggaran Kemenhan itu tak terlalu penting baginya.
"Kalau (Rp) 131(triliun) sudah di-gedok di APBN periode yang lalu, periode 2014-2019, itu sudah sah menjadi Undang-Undang APBN, itu tidak terlalu penting buat kita karena sudah melalui tahapan-tahapannya," jelas Effendi.
