Polemik APBD DKI 2020
Blak-blakan, Politisi NasDem Akui Hanya PSI yang Punya Data Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin DKI
Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyebut data terkait anggaran lem Aibon dan bolpoin hanya dimiliki oleh PSI.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyebut data terkait anggaran lem Aibon dan bolpoin hanya dimiliki oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Meskipun begitu, Wibi Andrino mengaku tak mempermasalahkan Politisi PSI, William Aditya yang mengunggah data APBD DKI Jakarta 2020.
Diketahui, William membagikan screenshot kejanggalan APBD tersebut ke akun @willsarana.
Melalui tayangan Q&A METRO TV yang diunggah Senin (11/11/2019), Wibi Andrino menyatakan bahwa tindakan William di media sosial itu merupakan hal yang lumrah.
• Ketua F-Nasdem DPRD DKI Samakan Proyek Triliunan Formula E 2020 dengan Monas Zaman Soekarno
• Politisi Kritik APBD DKI Jakarta, Pengamat Singgung soal Beda Dulu dan Kini: Kalian Beruntung
Menurut Wibi, kini masyarakat pun lebih menyukai hal-hal instan.
"Fraksi NasDem melihat ini hal yang lumrah ya dan memang di zaman sekarang ini publik begitu senang dengan hal yang instan, hal yang cepat," terang Wibi.
"Jadi ketika itu pemerintah juga harus bisa mengkuti."
Menanggapi hal itu, Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi pun mengajukan pertanyaan pada Wibi.
Eko Kuntadhi meminta tanggapan Wibi terkait William Aditya yang dilaporkan sejumlah politisi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
"William itu diaduin BK ya Badan Kehormatan, Anda sendiri sebagai bagian dari anggota dewan itu support William atau support aduan itu?," tanya Eko Kuntadhi.
Sebagai anggota BK DPRD DKI Jakarta, Wibi mengaku tak mempermasalahkan tindakan William yang mengunggah anggaran 2020 DKI Jakarta ke media sosial.
"Saya anggota badan kehormatan juga tentunya saya support William karena bagi saya itu apa masalah gitu loh?," jawab Wibi.
"Jadi aduan itu mengada-ada gitu ya?," tanya Eko Kuntadhi.
Wibi menjelaskan, semua anggota DPRD DKI Jakarta telah mendapatkan rancanagan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Ya kalau misalnya masalah apa ya, masalah dia menyampaikan sesuatu bahan yang memang kita gini poinnya gini mas, dari 106 anggota dewan hari ini kita semua dibagikan suatu rancangan KUA-PPAS, semua dibagikan untuk dibaca," ucap Wibi.
Ia pun menyebut bahwa data yang diunggah William dan dipermasalahkan oleh Politisi PSI lain di media sosial itu tak dimiliki anggota DPRD DKI Jakarta.
"Tetapi data yang dimiliki William kita enggak punya, hanya dimiliki William dan teman-teman PSI," ucap Wibi.
• ABPD DKI Janggal, Pemahaman Nenek Lu hingga Lambo Hijau Haji Lulung Kembali Dibahas, Masih Ingat?
• Anggota DPRD DKI Masih Temui Banyak Kejanggalan Anggaran, Sindir Anies Baswedan Tidak Niat
Wibi juga menyatakan sebelum William mengunggah APBD itu, para anggora DPRD DKI Jakarta itu menggelar rapat berhari-hari untuk menyisir pembahasan KUA-PPAS.
"Karena itu berbicara tentang RKH atau komponen dadi pada KUA PPAS, jadi ketika pembahasan terjadi di DPRD itu dan kita berhari-hari ikut rapat pembahasan untuk mem-breakdown ataupun menyisir pembahasan di KUA PPAS itu yang itu adalah platform dari pagu anggaran itu," terang Wibi.
"Tiba-tiba keluar berita bahwasanya ada file kompenen yang dibahas teman-teman PSI."
Simak video berikut ini menit 12.28:
Politisi PSI William Aditya Tanggapi Isu Cari Sensasi
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menjawab pertanyaan publik tentang alasannya menyebarkan anggaran DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.
Diketahui, William membagikan screenshot kejanggalan APBD DKI Jakarta tersebut ke akun media sosial (medsos) Instagram-nya, @willsarana.
Sang presenter, Andini Effendi mulanya meminta alasan William membagikan anggaran DKI Jakarta itu di media sosial.
"Nah Mas William mungkin langsung aja, kenapa sih kok ngadunya ke publik?," tanya Andini Effendi.
William mengungkapkan, media sosial menjadi satu di antara perantara untuk berkomunikasi dengan publik.
"Ya kita harus melihat bahwa di zaman digital ini kita harus jadikan media sosial sebagai platform atau media bagi kita untuk berkomunikasi ke publik," terang William.
Lantas, Andini Effendi meminta pendapat William soal berbagai tuduhan yang diarahkan padanya.
"Cari sensasi atau betul-betul pure pengin publik tahu?," tanya Andini Effendi.
William mengaku dirinya tak pernah memiliki tujuan untuk membuat sensasi dengan unggahannya itu.
Ia menyebut telah mempertanyakan anggaran DKI Jakarta ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sejak Agustus 2019 lalu.
Namun, hingga kini tak ada jawaban.
"Kami tidak mencari sensasi karena kami sudah memberikan surat resmi kepada Bappeda sejak awal bulan Agustus (2019)," kata William.
Menanggapi pernyataan tersebut, Andini Effendi lantas membacakan pernyataan Mantan Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan.
Dalam pernyataannya, Sri Mahendra Satria Wirawan menyebut Bappeda DKI Jakarta belum pernah mengunggah anggaran DKI Jakarta di laman website.
"Ngomongin Bappeda ini, Bappeda juga ada statement nih seperti ini katanya."
" 'Kami belum pernah meng-upload, belum, KUA-PPAS belum pernah di-upload," kata Andini Effendi membacakan pernyataan Sri Mahendra.
(TribunWow.com)