Anggaran APBD DKI Tak Wajar, Waketum DPRD DKI Ngaku Baru Terima Rancangan 1 Menit sebelum Rapat

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani menyebutkan, dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk RAPBD 2020 baru diberikan satu menit sebelum rapat pembahasan dimulai.

Dokumen yang baru diberikan itu merupakan dokumen revisi dengan nilai KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 89,441 triliun.

"(Dokumen diberikan) -1 menit rapat," ucap Zita saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

• Balikkan Sindiran Anies Baswedan, PSI Buka Anggaran Festival Rp 1 T: Lihat Mana yang Cari Panggung

Dokumen anggaran yang diberikan dalam waktu singkat tersebut membuat anggota DPRD DKI tidak maksimal dalam menyisir berbagai anggaran.

Zita sebelumnya mengatakan, ia tidak puas karena KUA-PPAS tak dilengkapi dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"Saya kurang puas karena contoh untuk mengetahui KUA-PPAS perencanaan ini harus dilengkapi oleh RKPD, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," kata dia.

Menurut Zita, DPRD membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa menyisir anggaran secara lebih rinci.

"Harus dianalisis betul. Enggak mungkin dong H-1 menit kita analisa itu," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku belum mendapatkan dokumen KUA-PPAS DKI tahun 2020.

Bahkan saat pembahasan anggaran itu berlangsung, dia belum memperolehnya.

"Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pribadi belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Sekda DKI: Kami Sudah Kasih 5 Juli

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan dokumen rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 sejak 5 Juli 2019.

Hal itu diungkapkan menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengaku belum mendapatkan rancangan KUA-PPAS 2020.

"Kami sudah kasih dari tanggal 5 Juli, ada buktinya, ada tanda terimanya, soft copy, hard copy, kami kasih semua," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/11/2019).

Saefullah telah mengklarifikasi pernyataan Prasetio kepada Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi.

Menurut dia, Yuliadi sudah menaruh satu boks berisi dokumen draf KUA-PPAS itu di ruangan Prasetio di Gedung DPRD DKI.

Menurut Saefullah, dokumen draf KUA-PPAS tidak berubah, yakni dokumen yang diberikan pada 5 Juli 2019.

Sementara rencana anggaran yang disampaikan pada rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS, kata Saefullah, hal itu merupakan perubahan-perubahan karena perubahan kondisi perekonomian dan lainnya.

• Politisi Gerindra Sebut Tangkap Maling Anggaran Harus di Tempatnya: Bukan di Luar Panggung

Dalam rapat perdana itu, Saefullah memaparkan rancangan APBD 2020 yang menurun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 89 triliun.

"Waktu paparan saya pertama, itu kan kertas kerja, dinamika fluktuatif turun naiknya ekonomi di Jakarta ini dalam kurun waktu enam bulan, dan prediksi kami di 2020 ada kecenderungan turun naik, landai, dan kami sampaikan bahwa ini kertas kerja kami seperti ini, silakan dibahas," kata Saefullah.

"Tapi yang kami kirim secara resmi, dokumen kami ya hanya satu, tidak ada dokumen lain," lanjut dia.

Saefullah juga merasa keberatan dengan adanya pernyataan bahwa Pemprov DKI baru menyerahkan draf KUA-PPAS 2020 menjelang rapat pembahasan anggaran.

"Semalam saya agak kecewa ada yang bilang, statement, kami ini, birokrat ini selalu kasih bahan pembahasan itu last minute terus.

"Siapa yang kasih last minute? Orang barang itu kami sudah kasih dari tanggal 5 Juli," ucap Saefullah.

Prasetio sebelumnya mengaku belum mendapatkan dokumen draf KUA-PPAS 2020.

Ia menyebut dalam waktu dekat akan mengirimkan surat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta anggaran tersebut dibuka ke publik.

"Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pribadi belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020," ujar Prasetio, Selasa (5/11/2019).

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah jika pimpinan DPRD DKI belum mendapatkan dokumen draf KUA-PPAS 2020.

Menurut Taufik, Prasetio mungkin lupa bahwa dokumen tersebut telah diberikan sejak Juli 2019.

"Sudah dari 5 Juli dapat dokumen KUA-PPAS. Semua itu kan ditujukannya untuk pimpinan DPRD 5 Juli loh. Iya nih saya kasih lihat suratnya. Pak Pras mungkin lupa," kata Taufik, Rabu (6/11/2019).

PSI Temukan Anggaran Janggal:

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana membeberkan kejanggalan-kejanggalan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, pada video live yang ditayangkan di akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menemukan empat temuan tentang pembelanjaan barang yang harganya diatas rata-rata.

Dikutip dari akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, berikut ini adalah temuan yang ditemukan oleh William.

1. Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon

"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang

"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya

Sebelumnya, topik "Aibon" ini sempat menjadi trending topic di twitter pada Rabu (30/10/2019).

Awalnya, cuitan itu viral karena unggahan akun Instagram @willsarana, akun milik Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

Dalam unggahannya, memberikan screenshot rencana pembelian lem aibon Pemprov DKI Jakarta dengan total anggaran mencapai Rp 82,8 miliar.

Pada unggahan tersebut terdapat caption, "Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta. Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. ⁣
⁣
Buat apa murid-murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulanya? Tolong jelaskan. "

2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar

Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet linknya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.

"Namanya Pengadaan bolpen di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.

Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.

"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.

3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar

William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp 65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

Wiilliam kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage 4 unit, dia 4 unit (harga) 1 unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per 1 unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk 1 unit komputer.

"Jadi kalo kita hitung 1 unitnya Rp 15 juta," terangnya.

William mengatakan dirinya masih memiliki data temuan yang lain.

"Dan itu (temuan) nggak hanya itu doang yang kita punya," jelasnya. (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi/Nursita Sari/TribunWow.com/Anung Malik)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua DPRD Mengaku Belum Dapat Draf KUA-PPAS, Sekda DKI: Kami Sudah Kasih 5 Juli", dan "Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Terima Dokumen Rancangan Anggaran 1 Menit Sebelum Rapat"