Politisi PSI William Aditya Beri Ancaman pada Anies Baswedan, Ini Konsekuensinya jika Tak Dipenuhi

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana memberikan ancaman pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Diketahui William Aditya Sarana merupakan sosok pertama yang mempertanyakan masalah anggaran lem Aibon hingga Rp 82,8 miliar.

Dilansir TribunWow.com melalui channel YouTube Najwa Shihab pada Rabu (6/11/2019), William Aditya Sarana memberikan ancaman agar Anies Baswedan segera mengunggah susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

• Politisi PSI William Aditya Anggap Anies Baswedan Amatir dan Tak Transparan, Kirim Ancaman Berikut

"Jadi saya meng-ultimatum nih, paling telat 11 November 2019 Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke APBD.jakarta.go.id," ujar William dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Najwa Shihab.

Menanggapi itu, Najwa Shihab lantas bertanya apa yang akan dilakukan PSI jika Anies Baswedan tak bisa memenuhi tuntutan itu. 

"Ultimatum itu biasanya ada konsekuensinya kalau ultimatum tidak dipenuhi, konsekuensinya apa?," tanya Najwa Shihab. 

William menegaskan, pihaknya akan menuntut lebih keras agar Anies mengunggah dokumen APBD 2020. 

"Ya jadi kalau Gubernur Anies Baswedan tidak mengupload juga dokumen APBD 2020, di mana ini adalah uang rakyat," ujar William.

"Tentunya kami dari fraksi PSI akan mencari cara lebih keras lagi, bagaimana mempressure eksekutif untuk segera mengupload dokumen perencanaan tersebut."

"Karena ini adalah uang rakyat," imbuhnya. 

Menanggapi ultimatum itu, Ketua TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta, Amin Subekti yang mewakili Anies  angkat bicara.

Sebelum menjelaskan mengapa pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengunggah susunan anggaran, Amin Subekti terlebih dulu menjelaskan apa anggaran itu.

"Saya kira orang harus mengerti dulu apa itu anggaran, anggaran adalah produk bersama eksekutif dan legislatif."

"Kalau sampai disebut ke tahapan nanti yah sampai dengan KUA-PPAS, sampai ditandatangani bersama eksekutif dengan legislatif itu sebenarnya baru merupakan produknya eksekutif," jelas Amin.

Sedangkan pihak Pemprov DKI Jakarta belum mengunggah susunan anggaran lantaran masih dalam proses.

Pemprov DKI Jakarta akan mengunggahnya setelah kesepakatan antara legislatif dan eksekutif selesai.

"Jadi sebenarnya kita ingin menghargai proses di dalam hal ini bahwa proses itu sedang berjalan sampai disebut anggaran itu selesai, sampai ada kesepakatan di antara legislatif di eksekutif."

"Jadi sampai itu terjadi, kita akan lakukan publish nah sekarang pembahasan sedang berlangsung," tegas Amin Subekti.

• Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?

Lihat videonya mulai menit ke-5:07:

Pada kesempatan itu,  William juga menyampaikan dua kritik pedas pada Anies Baswedan.

"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur amatiran."

"Yang kedua adalah Pak Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," kritik William.

Lantas, William membeberkan alasan mengapa dirinya berkata demikian pada Anies.

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta termuda tersebut, Anies tidak profesional dalam menyusun anggaran.

Lantas, ia menjelaskan satu di antara hal yang ganjil dalam penyusunan anggaran DKI Jakarta.

"Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik."

"Karena kenapa? Di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) itu Rp 95 triliun," jelasnya.

Namun dari Rp 95 triliun itu, tiba-tiba turun menjadi Rp 89 triliun, sehingga turun hingga enam triliun.

Lantaran, Anies Baswedan hanya memberikan postur pendapatannya saja maka DPRD harus kembali menyelesaikan masalah anggaran yang turun tersebut.

"Lalu, pada pembahasan di banggar tiba2 turun menjadi (Rp) 89 triliun, jadi ada kurang 6 triliun."

"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah ke pada DPRD, jadi DPRD yang seharusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi."

"Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujar William panjang lebar.

• Balikkan Sindiran Anies Baswedan, PSI Buka Anggaran Festival Rp 1 T: Lihat Mana yang Cari Panggung

Kemudian, William mengungkapkan alasan mengapa dirinya menyebut Anies adalah gubernur yang antitransparansi.

"Dan terakhir, saya juga ingin menyatakan bahwa sebenarnya PNS ini sudah memiliki niat untuk transparan, tapi Pak Gubernur Anies Baswedannya saja nih yang enggak mau," ungkapnya.

(TribunWow.com/Mariah Gipty)