Kadernya Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI, PSI: Kami Jalani dengan Lapang Dada

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, pihaknya akan mendampingi William Aditya Sarana yang dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Dikutip dari Kompas Malam di Kompas Tv, Rabu (6/11/2019), PSI siap menghadapi proses tersebut.

"Kami hormati bahwa setelah ini ada pemeriksaan, kami akan jalani dengan lapang dada," ujarnya.

• Politisi PSI William Aditya Beri Ancaman pada Anies Baswedan, Ini Konsekuensinya jika Tak Dipenuhi

Rian mengatakan, yang dilakukan William sudah sesuai dengan tugasnya sebagai anggota DPRD.

"Menurut kami, apa yang dilakukan William adalah dalam menjaga transparansi (anggaran) itu tadi,"

Rian menyebut yang dihadapi oleh anggotanya sudah menjadi risiko perjuangan PSI dalam mengungkap transparansi APBD DKI 2020.

Bahkan William disebut Rian sudah siap mempertaruhkan jabatannya.

Politisi muda itu mengatakan, DPRD sebenarnya tidak mempermasalahkan tindakan William itu.

Namun yang menjadi perdebatan adalah mengenai sikap kesantunan.

"Jadi sekarang ada dua hal nih, kita mau mengejar tranparansi demi warga DKI Jakarta atau masih mau berdebat di ruang santun atau tidak," ujarnya.

Dilansir TribunWow dari Kompas.com, Selasa (5/11/2019), William mengaku siap menghadapinya.

"Saya siap menjalani prosesnya. Demi transparansi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya," ucap William saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Ia juga memastikan hadir jika ada pemanggilan terhadap dirinya.

• Merasa Aneh Baru 2 Bulan Kerja Temukan Lem Aibon Rp 82 Miliar, William: Tiba-tiba Langsung Dihajar

William dilaporkan terkait aksinya membongkar kejanggalan APBD DKI 2020 oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto.

Alasan pelaporan tersebut adalah William dianggap melanggar kode etik DPRD dengan mengunggah anggaran janggal ke media sosial.

Menurut Sugiyanto, tindakan William telah menimbulkan kegaduhan.

Hal tersebut dinilai melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Apalagi, unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran, seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar, diekspos di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2019).

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana membongkar sejumlah kejanggalan pada RAPBD DKI 2020.

Ia menemukan anggaran yang tak masuk akal untuk sejumlah barang.

Temuan ini didapatkan PSI pada data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sempat diunggah Pemprov DKI di website APBD Jakarta.

Data tersebut sempat diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id, Jumat (11/10/2019) siang.

Namun, data tersebut kemudian di hapus pada sore harinya.

"Ini tidak mengada-ada, temuan ini ada di website, mau dikatakan salah ketik lagi?" ujar William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Rabu (30/10/2019).

Tak hanya itu, terdapat pengadaan barang lain seperti lem aibon sebesar Rp 82,8 M bagi 37.500 orang untuk satu tahun.

Ini artinya satu orang mendapat dua kaleng lem aibon.

Meskipun tak lagi dapat diakses di situsnya, masyarakat dapat melihat rancangan anggaran ini di akun twitter pribadi milik William yang sempat abadikan.

Selain itu, PSI juga menyatakan tak akan menyetujui anggaran sebelum semuanya jelas.

"PSI tak akan menyetujui anggaran untuk disahkan sebelum setiap komponen dalam anggaran dibahas secara mendalam,tajam, dan transparan," ujar William.

PSI meminta sisir kegiatan satu persatu agar uang rakyat tak disalahgunakan.

Selain itu, mereka mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat membuka kembali data APBD DKI 2020 ke website APBD DKI.

Karena diketahui laman APBD DKI 2020 tersebut tak bisa diakses hingga kini.

"Kenapa kami selalu meminta gubernur untuk mengunggah, supaya masyarakat dapat ikut berpartisipasi," ujar Idris Ahmad Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Atas sikapnya ini, Anies sempat menuding William sedang cari panggung.

“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian," ucap Anies kala itu.

Jadi saya sering bicarakan. Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri. Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.

“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.

Pernyataan Anies ini kemudian ditanggapi oleh anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, Anthony Winza Probowo.

Ia mengaku bingung dengan sindiran tersebut.

Anthony kemudian membalikkan pernyataan Anies soal siapa yang sebenarnya mencari panggung.

Anthony lalu membuka data soal anggaran festival yang mencapai angka Rp 1 triliun lebih.

Ia menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk acara festival yang durasinya hanya berlangsung beberapa hari.

"Kalau untuk dikatakan sebagai panggung tentunya terserah beliau ya," jelas Anthony.

Politisi PSI tersebut mempersilakan Anies untuk mengemukakan pendapatnya, dan menghargai semua pendapat yang disampaikan oleh Anies.

"Beliau boleh saja berpendapat, kami menghargai," kata dia.

 Lihat video selenhgkapnya pada menit 0.45

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)