Pilkada Serentak 2020
Golkar Buka Lebar Pintu Pencalonan Bobby Nasution Jadi Calon Wali Kota Medan, Jadi Prioritas?
Partai Golkar sepertinya masih membuka pintu lebar-lebar untuk mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution jadi bacalon wali kota Medan.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Partai Golkar sepertinya masih membuka pintu lebar-lebar untuk mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution maju sebagai bakal calon wali kota Medan.
Meski sampai hari ini belum ada perkembangan berarti, Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan akan menggelar pertemuan ketiga.
Tujuan pertemuan itu, untuk membicarakan keseriusan Bobby dan mematangkan visi yang akan dibawanya.
• Masuk Bursa Pemilihan Calon Wali Kota Medan, Bobby Nasution Menantu Jokowi Ucapkan Terima Kasih
Selain Bobby, ada 12 nama calon wali kota lain yang berasal dari kader internal partai berlambang pohon beringin ini.
Ditanya apakah Bobby menjadi prioritas, Doli menjawab tidak.
"Tergantung Pak Bobby-nya.. Bagaimana Pak Bobby punya niat yang serius untuk maju bersama-sama dengan Partai Golkar," kata Doli kepada Kompas.com seusai menghadiri ulangtahun Partai Golkar yang ke-55 dan rapat pleno DPD Partai Golkar Sumut di Medan, Minggu (3/11/2019) malam.
Diceritakan Doli, dirinya sudah dua kali bertemu dengan Bobby.
Pertemuan pertama di Jakarta dan kedua di kantor DPD Partai Golkar Sumut pada 16 September lalu.
Saat itu, Bobby menyampaikan niatnya untuk maju sebagai bakal calon wali kota.
Dalam obrolannya, suami dari Kahiyang Ayu itu banyak membahas persoalan di Kota Medan.
Soal waktu dan lokasi pertemuan, pria yang baru saja ditunjuk menjadi Ketua Komisi II DPR RI ini belum bisa memberikan kepastian.
"Nanti kita cari waktu. Pastinya di Medan-lah, karenakan pilkadanya di Kota Medan..." ucapnya.
• Kata Pengamat soal Gibran Maju Jadi Calon Wali Kota Solo, Sebut Bisa Kalah jika Lawan Sosok Ini
Pertanyaan lalu bergeser ke persiapan Pilkada 2020 di Sumut.
Kata Doli, pihaknya sudah membahas hal ini dalam rapat di komisi dua.
Pada Senin (4/11/2019) sekitar jam 10.00 WIB, akan ada rapat dengar pendapat dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Dirjen Otonomi Daerah.
