Aktivis Hukum Ragukan Dewas Pengawas KPK Bentukan Jokowi akan Usut Kasus Orang di Sekitar Presiden

TRIBUNWOW.COM - Dewan Pengawas KPK yang dibentuk oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dikhawatirkan tidak akan berani menindak orang-orang dari kubu presiden.

Aktivis Hukum Feri Amsari menjelaskan, ketua dan anggota dewan pengawas yang ditunjuk langsung oleh presiden akan menimbulkan pertanyaan apakah mereka akan menyelidiki atau menyidik kasus dari kubu presiden.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Talk Show tvOne, Minggu (3/11/2019), mulanya Feri menerangkan tentang bagaimana adanya undang-undang baru yang memungkinkan presiden menunjuk langsung dewan pengawas.

"Kalau diperhatikan pasal 69 ayat 1, untuk pertama kali Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditunjuk dan dilantik oleh presiden," jelasnya.

Feri mengatakan adanya hal tersebut akan menimbulkan pandangan masyarakat yang melihat Jokowi berusaha meletakkan orang-orangnya di lembaga KPK.

"Itu memang sulit dihindari dari persepektif (publik), publik melihat ini sebagai all jokowi men (semua orang Jokowi)," terangnya.

Masyarakat juga akan bertanya-tanya kemungkinan Jokowi memilih orang yang bukan dari kubunya sebagai dewan pengawas.

"Bagaimana caranya Jokowi tidak memilih orang yang bukan Jokowi," jelasnya.

• Masinton Pasaribu Sebut Cara Jokowi Ketahui Kualitas Calon Dewan Pengawas KPK: Bisik-bisik Sana Sini

Hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya Jokowi untuk memperkuat posisinya sebagai presiden melalui KPK.

"Dan ini kan melihat bahwa dalam banyak hal, ada upaya meletakkan posisi kekuasaan presiden dalam KPK," kata dia.

Feri lanjut menjelaskan yang menjadi pertanyaan adalah mungkinkah KPK menyelidiki atau menyidik kasus-kasus yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di kubu Jokowi.

"Pertanyaan besarnya mungkinkah KPK menyelidiki atau menyidik kasus-kasus yang melibatkan orang-orang presiden," ujarnya.

Ia mengatakan hal tersebut akan sulit.

"Tentu saja berat," tegasnya.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 7.20