Terkini Nasional
Kritik Menag soal Penggunaan Cadar, PKS: Tiap Orang Bebas Mengekspresikan Keyakinan atau Pilihannya
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak sependapat soal pelarangan cadar yang dikatakan oleh Menteri Agama Fachrul Razi, ia menganggap itu urusan privasi
Penulis: anung aulia malik
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tidak setuju dengan pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal larangan penggunaan cadar.
Dikutip TribunWow.com dari unggahan kanal Youtube Kompas TV, Jumat (1/11/2019), awalnya Mardani mengatakan negara tidak perlu ikut mencampuri urusan pribadi masyarakatnya.
"Paling baik negara masuk ke ruang publik jangan masuk ke ruang privat (pribadi)," jelas Fachrul.
Lebih lanjut, politisi PKS itu mengatakan apa yang menjadi pilihan masyarakat dalam lingkup urusan pribadi adalah kebebasan mereka.
"Ruang privat (pribadi) adalah pilihan personal," kata dia.
• Usulkan Pelarangan Cadar, Menag Fachrul Razi: Tidak Ada Hukumnya di Alquran dan Hadis
Ketika ruang pribadi memiliki landasan agama, menurut Mardani hal tersebut menjadi sangat personal bagi setiap orang.
"Apalagi ketika ruang privat (pribadi) memiliki landasan agama," imbuhnya.
Mardani kemudian menyarankan kepada seluruh pihak untuk menjaga privasi setiap individu.
Menurutnya dalam ranah pribadi, setiap orang bebas untuk mengekspresikan dirinya.
"Maka itu harus betul-betul kita jaga menjadi ruang privat (pribadi), di mana setiap orang bebas untuk mengekspresikan keyakinannya atau pilihannya," tegasnya.
Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 0.29
Respon PAN Soal Pelarangan Cadar
Dikutip TribunWow.com dari unggahan kanal Youtube Tribunnews.com, Jumat (1/11/2019), Wakil Ketua MPR RI f-PAN Zulkifli Hasan mengatakan masih banyak hal penting yang harus dibahas dibandingkan mengurusi soal busana.
Ia mengatakan urusan seperti busana bukan persoalan yang penting.
"Saya kira banyak hal yang perlu dibahas. Kita lelah juga kalau ribut soal aturan simbol-simbol. Itu hak orang terserah orang mau pakai kaus, ada yg pakai sepatu kets itu biasa aja. Itu bukan substansi," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Kemudian Zulhas membahas soal perbedaan gaji antara guru Tsanawiyah dan SMP.
Menurut dirinya, lebih baik Kementerian Agama (Kemenag) mengurus hal seperti itu.
"Bagaimana Kemenag itu bisa transparan atau terbuka, bagaimana guru-guru agama itu setara dengan guru-guru diknas atau negeri lainnya. Bayangkan, guru Tsanawiyah dengan guru SMP beda pendapatannya. Padahal sama-sama guru, sama-sama pegawai negeri, itu substansi, Kemenag arahnya mau seperti apa," kata Zulhas.
Video selengakpnya dapat diilihat mulai menit 0.41
Menag Usulkan Larang Cadar Demi Keamanan
Sebelumnya Fachrul pernah menyatakan dirinya mengusulkan pelarangan penggunaan cadar.
Dikutip TribunWow.com dari unggahan kanal Youtube Kompas TV, Kamis (31/10/2019), usulan pelarangan tersebut didasari oleh aspek keamanan.
Fachrul mengatakan memakai cadar tidak ada perintahnya di Alquran dan hadis.
• Didebat Rocky Gerung soal Menag hingga Isu Radikalisme, Ade Armando: Kalau Anda Enggak Masalah, Fine
"Enggak cadar itu hanya saya bilang tidak ada dasar hukumnya di Alquran maupun hadis menurut pandangan kami," kata dia.
Ia juga mempersilakan bagi orang yang masih tetap ingin menggunakan cadar penutup wajah.
"Kalau orang mau pakai, silakan," kata Fachrul Razi saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
Fachrul mengingatkan, penggunaan atribut agama seperti cadar bukan ukuran untuk tingkat ketakwaan seseorang.
"Dan itu bukan ukuran ketakwaan orang, bukan berarti kalau sudah pakai cadar takwanya tinggi, sudah dekat dengan Tuhan, silahkan saja kalau mau pakai," paparnya.
Lebih lanjut, mantan Jenderal TNI tersebut menjelaskan dirinya mendengar akan ada aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Aturan tersebut mengatur tentang hal-hal yang dilarang ketika memasuki instansi pemerintah.
Satu di antaranya adalah, wajah tidak boleh tertutup.
Ketika memasuki instansi pemerintah, orang tersebut harus menampakkan wajahnya dengan jelas.
"Tapi saya dengar akan ada keluar aturan tentang masuk ke instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas," jelasnya.
• Fachrul Razi Terpilih sebagai Menag, Direktur AIDA Minta Terorisme dan Radikalisme Dibedakan
Fachrul menambahkan adanya aturan tersebut untuk meningkatkan keamanan.
"saya kira betul untuk keamanan" ujar Fachrul.
Pria kelahiran 1947 tersebut lanjut bercerita, ketika ada orang bertamu yang wajahnya tidak terlihat, dia akan mengusirnya.
"kalau ada orang yang bertamu ke rumah saya tidak kelihatan mukanya, tidak mau saya, keluar Anda," tambahnya.
Video dapat dilihat mulai menit 1.00
(TribunWow.com/Anung Malik)