Polemik APBD DKI 2020
Soal Polemik APBD DKI Jakarta 2020, Djarot Saiful Hidayat: Bukan Semata Kesalahan Pak Anies
Djarot Saiful Hidayat minta publik tak hakimi Anies Baswedan, menurutnya kesalahan terdapat pada SDM
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Di kala semua pihak menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan hal yang berbeda.
Dikutip dari tayangan Kompas Pagi di Kompas Tv (31/10/2019), Djarot meminta publik untuk tak semata-mata menyalahkan Anies begitu saja.
"Ini bukan kesalahan semata-mata dari pak Anies tentunya," ujar Djarot.
Djarot mengatakan, kesalahan bisa saja terdapat dari penginput data.
"Kita bisa lacak siapa yang menginput (data) dan itu sengaja atau tidak sengaja," kata wakil gubernur era Ahok ini.
• Komentar Sutiyoso terkait Polemik APBD DKI Jakarta 2020: Kok Lem Segitu Anggarannya?
Menurutnya, kesalahan tersebut tak mungkin jika tak disengaja.
"Kalau tak disengaja, itu bodoh banget, tentunya ada faktor kesengajaan," kata Djarot
"Kalau saya ya langsung panggil, kalau memang terbukti ya sudah selesaikan," tambahnya.
Dilansir dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019), Djarot juga berpendapat kalau terjadi kesalahan pada sistem elektronik penganggaran maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus segera memperbaikinya.
Djarot mengatakan hal yang penting dalam penyusunan anggaran terbuka dan terjamin transparansinya.
"Artinya kalau itu semakin tertutup, maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," ujar Djarot.
Terkait hal ini juga, Djarot meminta masyarakat agar tidak gaduh.
"Enggak usah gaduh, enggak usah nyinyir, enggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki."
• Soroti Anggaran Bolpoin Sebesar Rp 123,8 M, PSI Desak Anies Blak-blakan Mengenai APBD DKI 2020
Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini mulai ada sejak pemerintahan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2012 lalu.
Dengan adanya sistem ini, memudahkan masyarakat mengawasi anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.
Lalu pada saat gaduh terkait RAPBD ini, Anies berpendapat sistem ini bermasalah.
"Hal itu terjadi karena sistem yang kita pakai mengikuti sebuah proses yang harus semuanya dirinci secara detail," ujar Anies.
Lihat video dari menit ke 03.05
(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)
