Nadiem Makarim, Sekolah, Dunia Usaha, hingga Kekhawatiran Orangtua Murid

Namun anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Itje Chodijah, menilai kurikulum tak perlu diubah untuk membentuk angkatan kerja yang andal. Menurutnya, secara konsep dan filosofis K13 sudah memuat visi tersebut.

"K13 sebenarnya sudah mengarah ke sana, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana guru mampu menerapkannya secara efektif di kelas sehingga siswa terdampak," kata Itje via telepon.

"Sebelumnya ini dilakukan pada tahap yang sangat teknis. Kalau dunia kerja butuh tukang patri, sekolah siapkan tukang patri."

"Dunia kerja butuh orang yang memiliki soft skill dan kemampuan berpikir kritis. Ini yang harus digarap dalam jenjang pendidikan apapun," ucapnya.

• Pamer, Ini Pengakuan Hotman Paris Dekat dengan Orangtua Nadiem Makariem Menteri Jokowi

Kalaupun perubahan kurikulum nantinya bakal diterapkan, Ketua Forum Guru Independen Indonesia, Tetty Sulastri, menilai pemberlakukannya hanya untuk sekolah menengah kejuruan (SMK).

Sejak awal pembentukannya, kata Tetty, hanya SMK yang diharapkan meluluskan peserta didik yang siap kerja tanpa perlu melalui jenjang universitas

"Kurikulum SMA kan memang tidak mengarah ke sana, apakah harus diubah kurikulumnya? Apakah anak SMA yang masih harus melaju ke pendidikan tinggi harus sudah dikenalkan ke dunia kerja?" ujar Tetty.

Sembilan hari usai pelantikannya, Nadiem urung mengumumkan langkah yang akan diambilnya untuk dunia pendidikan. Selama 100 hari kerja pertamanya, ia berencana menyaring masukan dari setiap pihak yang berkepentingan.

• Bahas Menteri Nadiem Makarim, Rian Ernest Bandingkan dengan Politisi PDIP Arteria Dahlan

Bagaimanapun, kebijakan pendidikan yang bakal diambil Nadiem diklaim tak bakal berbeda jauh dengan pendahulunya, Muhadjir Effendy.

Deputi Pendidikan dan Agama di Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, menyebut perbaikan kualitas tenaga kerja di lembaga pendidikan merujuk ke SMK.

Badan Pusat Statistik mencatat, dari total 6,8 juta pengangguran per Februari 2018, mayoritas di antaranya adalah lulusan SMK.

"Ketidaksesuaian lulusan SMK dan dunia kerja didasarkan pada kesempatan magang yang kurang," ujar Agus.

"Kunci supaya sesuai, mereka tidak hanya diajari teori tapi kesempatan mengetahui kenyataan di dunia kerja."

"Kurikulumnya juga dibenahi oleh pengguna lulusan dan kementerian. Anak-anak dididik, lalu magang. Tanpa magang, mereka akan gamang saat bekerja," tuturnya.

Agus berkata, rencana jangka panjang pemerintah adalah menyederhanakan kurikulum SMK. Selain itu, dalam lima tahun ke depan sekitar 5.000 SMK ditargetkan terlibat dalam program magang yang digagas pemerintah dan dunia usaha.