Kabinet Jokowi
Sebut PDIP Pernah Tak Masuk Pemerintahan Dua Periode, Pengamat Politik Minta Oposisi Jadi Lebih Kuat
Pengamat politik menilai gemuknya koalisi di pemerintah dinilai negatif . Namun ia berikan contoh dengan masa pemerintahan SBY yang juga gemuk.
Penulis: AmirulNisa
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut sebagai partai yang pernah tidak masuk dalam pemerintahan selama dua periode.
Hal itu disinggung oleh analisi politik konstitusi dan demokrasi inisiatif, Veri Juanidi saat menjadi tamu pada acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas Tv.
Veri Junaidi menyebut pengalaman PDIP bisa menjadi contoh koalisi gemuk yang kini terjadi pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Senin (28/10/2019), Veri Junaidi menyerakan agar tiga partai yang mengaku menjadi oposisi supaya menjadi lebih kuat lagi.
• Soal Gerindra Masuk Koalisi, Rocky Gerung Sebut Istilah Duri dalam Daging: Cabut, Gak Usah Basa-basi
• Prabowo Jadi Menhan Jokowi Disorot Media Asing: Dari Musuh Jadi Koalisi hingga Hari Gelap HAM
Selain itu Veri Junaidi menilai jumlah koalisi dari pemerintah saat ini memang bisa dinilai negatif.
Terlalu banyaknya koalisi dalam pemerintah dihitung menjadi negatif dalam konteks pengawasan.
"Tentu kalau kita lihat dari sisi matematis ya, dihitung dari jumlah kuris yang bergabung dipemerintah tentu ini suatu yang memang cukup negatif," ucap Veri Junaidi.
"Dalam konteks pengawasan dan juga kontes cek and balance antara eksekutif dan legislatif," tambahnya.
Namun Veri menyebut bahwa permasalah politis tidak bisa dihitung secara matematis.
Bahkan ia juga menilai gemuknya koalisi petahana tidak membuat pemerintah menjadi lebih berkuasa.
"Apakah kemudian dengan partai di pemerintah lebih besar itu akan menguatkan posisi pemerintah itu juga tidak," ucap Veri Junaidi.
Ia pun juga menyinggung posisi DPR yang harus menjadi pengawas pada setiap langkah pemerintah.
• Dahnil Anzar Sebut Alasan Prabowo Masuk Koalisi, Haris Azhar: Ali Ngabalin Posisinya Terancam Nih
"Karena kita menggunakan sistem presidensil yang memang fungsi DPR adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh permerintah," ucap Veri Junaidi.
Veri Junaidi juga mengingatkan kejadian serupa yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada masa pemerintahan SBY periode kedua, pemerintahan juga gemuk dengan banyaknya partai di petahana.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wow/foto/bank/originals/wamen-jokowi-dilantik-5.jpg)