Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tak Semua Menteri Membutuhkan Wakil, Begini Penjelasannya

TRIBUNWOW.COM - Pakah Hukum Tata Negara, Juanda menyebut bahwa tidak semua menteri di pemerintahan membutuhkan seorang wakil untuk bekerja.

Bahkan 12 wakil menteri (wamen) yang sudah dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki kemungkinan bertambah.

Hal itu disampaikan pada acara Sapa Indonesia Akhir Pekan yang tayang di Kompas Tv.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Sabtu (26/10/2019), Juanda menyebut memang ada beberapa kementerian yang membutuhkan seorang wakil karena pekerjaan yang berat.

• Sosok Michael Dharmajaya, Suami Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, Direktur di 11 Perusahaan

"Apakah memang perlu? Kalau menurut saya ada yang perlu, tapi ada juga yang enggak perlu," ucap Juanda.

Ia juga menjelaskan ada beberapa pos dari 12 wamen yang sebenarnya tidak membutuhkan seorang wakil menteri.

"Tidak juga posnya pas, setidaknya dari 12 ini ada yang sebenarnya tidak perlu ada wamen," ucap Juanda.

Juanda pun memberikan contoh sebuah kementerian yang tidak memiliki tugas yang berat.

Bagi Juanda, Kementerian Pariwisata tidaklah membutuhkan seorang wakil.

"Misalnya saya melihat kalau untuk pariwisata tidak perlu. Apa beban yang perlu," ucap Juanda.

Menurutnya, walau Kementerian Pariwisata sudah melebur dengan Bekraf, masih ada pejabat-pejabat yang bisa membantu menteri menjalankan program.

"Tidak perlu, itu kan cukup deputi-deputi di Bekraf itu, ada staf ahli misalnya," ujar Juanda.

Dari hal itulah, Juanda merasa pemikiran masyarakat mengenai wamen adalah hal yang wajar.

• Sekretaris Gerindra Kritik Penunjukkan Wahyu Trenggono jadi Wamenhan, Bagaimana Respons Prabowo?

Disebutkannya banyak masyarakat yang berpikir posisi wamen yang begitu banyak hanya digunakan untuk membagi jabatan.

"Ini lah yang tepatnya pikiran-pikiran masyarakat 'Oh ini bagi-bagi jatah' dari partai-partai atau orang-orang yang sudah mendukung Pak Jokowi," ucap Juanda.

Namun, Juanda menyebut ada beberapa kementerian yang memang membutuhkan seorang wakil.

Kementerian tersebut dinilainya memiliki tugas berat dan perlu bantuan seorang wamen.

"Tetapi menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri agama, saya kira cocok, pas untuk wamen ya," ujar Juanda.

Selain itu Juanda juga menyebut adanya kemungkinan jumlah wamen bertambah.

Ia menyebut demikian, lantara jumlah wamen tidak diatur adalam peraturan pemerintah.

• Gerindra: Sebelum Ada Wamen Saya Lihat Jokowi Serius, setelah Ada, Ini Kayak Bagi-bagi Kekuasaan

Wamen merupakan hak prerogatif seorang presiden.

"Kemungkinan itu (mengangkat wamen lagi) akan terjadi karena kenapa? Di sini adalah hak prerogatif presiden untuk mengangkat menteri termasuk wakil menteri," ujar Juanda.

Juanda juga menjelaskan tidak ada ukuran pasti untuk jumlah wamen yang bisa diangkat oleh presiden.

"Yang dianggap di situ tidak ada ukuran yang jelas," ujar Juanda.

Bahkan dalam Undang-Undang dijelaskan penambahan wamen dilakukan berdasarkan perlunya penanganan khusus pada suatu kementerian.

"Beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, dalam Pasal 10 itu. Nah beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus ini tergantung pada penilaian presiden," jelas Juanda.

Lihat video pada menit ke-5:46:

(TribunWow.com/Ami)