Prabowo Subianto Singgung Semboyan Tentara AS bagi Ryamizard, Disambut Tepuk Tangan oleh Hadirin

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto baru saja melakukan serah jabatan di Kementerian Pertahanan pada Kamis (24/10/2019).

Prabowo Subianto kini resmi menjadi Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Ryamizard Ryacudu.

Dalam menyampaikan sambutannya pada Ryamizard, Prabowo Subianto sempat mengutip sebuah semboyan dari Amerika Serikat.

• Alasan Jokowi Pilih Prabowo sebagai Menteri Pertahanan: Pengalaman Beliau Besar

Hal itu diketahui melalui unggahan video akun Instagram @indonesiaadilmakmur.

"Kalau di Amerika jenderal-jenderal mengatakan our soldiers never die. They just fade away (Tentara kita tak akan pernah mati. Mereka hanya menghilang begitu saja-red)," demikian semboyan para prajurit Amerika Serikat yang diucapkan oleh Prabowo.

Namun, Prabowo tidak akan menerapkan semboyan itu pada para TNI.

Ia ingin menerapkan semboyan bahwa para prajurit di Indonesia tidak akan mati maupun hilang begitu saja sampai Tuhan memanggil mereka.

"Tetapi kalau di Asia no. Our soldier never die, and they never fade away until they are called by mighty Lord."

(Tentara kita tak akan pernah mati. Mereka tidak akan menghilang begitu saja hingga mereka dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa-red)," kata dia.

• Direktur Amnesty International Tolak Prabowo Jadi Menhan terkait HAM: Harusnya Dihadapkan Pengadilan

Mendengar kata-kata Prabowo tersebut, para hadirin yang datang bertepuk tangan.

Kendati demikian, Prabowo merasa Ryamizard akan terus mengabdi kepada negara.

"Saya yakin Pak Ryamizard akan terus mengabdi di bidangnya dan akan terus menyuarakan cinta terhadap Tanah Air kita dan Merah Putih yang kita junjung dan pertahankan hingga titik darah penghabisan," jelas Prabowo.

Kemudian Prabowo mengungkapkan ucapan selamat jalannya kapada Ryamizard beserta keluarga.

"Selamat Jalan Pak Ryamizard, ibuk, Nora kita akan terus berbakti kepada negara dan Bangsa," ungkapnya.

Penolakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengangkatan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Sebagaimana diketahui, Jokowi baru saja mengumumkan barisan menterinya di Istana Merdeka pada Rabu (23/10/2019).

Kritikan Usman Hamid pada Jokowi diungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa pada Rabu malam.

• Tanggapi Pernyataan Erick Thohir soal Keringat Pendukung, Adian Napitupulu: Bagaimana Mengukurnya?

• Politisi PDIP Tak Jamin Prabowo Bertahan di Kabinet, Pihak PKS Tertawa, Najwa: Nanti Gerindra Marah

Mulanya, Usman Hamid memberi nilai yang cukup buruk bagi Susunan Kabinet Jokowi pada periode 2019-2024.

Bahkan saat ditanya penilaian pada susunan kabinet 2019-2024, Usman Hamid memberikan nilai E.

Seperti nilai dalam perkuliahan, E adalah nilai paling buruk yang menandakan seorang mahasiswa tidak lulus dalam sebuah ujian. 

"E itu enggak lulus, E itu 0," kata Usman Hamid.

Seakan tak percaya, Najwa lantas memastikan hal tersebut.

"Masak enggak ada bagusnya sekali?" kata Najwa.

Usman Hamid menyinggung adanya dugaan pelanggaran HAM yang kini masih membayangi Prabowo Subianto.

"Saya kira agak susah dari sudut pandang Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengangkatan Prabowo itu menimbulkan persoalan serius," kata Usman Hamid.

Meski Prabowo Subianto belum tentu bersalah, namun lebih baik Ketum Gerindra itu dibebastugaskan ketimbang menjadi menteri.

"Meskipun saya tidak mengatakan Prabowo pasti bersalah, justru proses hukum yang harusnya diselesaikan ternyata tidak pernah diselesaikan semestinya Prabowo dilepas, dibebastugaskan, dinyatakan tidak bersalah itu jauh lebih baik," kata Usman Hamid.

Jika pengamat politik Yunarto Wijaya lebih menyoroti tidak adanya perlibatan KPK pada pembentukan kabinet, Usman Hamid justu menyoroti tidak adanya pertimbangan Komnas HAM.

• Adian Napitupulu Ungkap Dugaan Sebab Prabowo Subianto Mau Jadi Menhan: Mau Ditaruh di Mana Lagi?

"Kalau Bung Toto bilang perlu KPK, saya kira perlu Komnas HAM," katanya.

Prabowo Subianto disarankan untuk lebih dulu melakukan pengadilan militer

"Perlu tim gabungan pencari fakta tahun 1998 misalnya itu juga merekomendasikan agar Pak Prabowo waktu itu dihadapkan pada Pengadilan Militer," ungkap dia.

Sehingga, Usman Hamid merasa masalah rivalitas Jokowi pada Prabowo sebelumnya dan kini justru menjadi sekutu bukan sesuatu yang mengagetkan.

Gerindra, Prabowo dan Jokowi maupun PDIP sebelumnya sudah beberapa kali berkoalisi.

"Kalau dilihat cepres-capres sebelumnya malah tidak mengejutkan lagi karena tiga Pilpres sebelumnya kan Ibu Mega dan Pak Prabowo satu pasangan, dalam Pilgub DKI juga Gerindra dan PDIP sudah bersatu mempromosikan Jokowi," lanjut Usman Hamid.

Lihat videonya mulai menit ke-3:26:

 (TribunWow.com/Mariah Gipty)

WOW  TODAY: