Kabinet Jokowi
Sebut Anggota DPR Tak Independen dan Tunduk pada Ketum, Fahri Hamzah: Bisa Dipecat seperti Saya
Fahri Hamzah sebut Anggota DPR haruslah menjadi independen dan tidak terikat oleh peraturan dari ketua umum partai politik.
Penulis: AmirulNisa
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut bahwa Anggota DPR haruslah orang-orang yang independen.
Bahkan disebut oleh Fahri Hamzah, bahwa Anggota DPR adalah oposisi dari sebuah pemerintah.
Dilansir TribunWow.com, dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne, Fahri Hamzah berharap agar para Anggota DPR tidak tunduk pada ketua umum partai masing-masing, Selasa (22/10/2019).
• Disinggung soal Partai Gelora, Fahri Hamzah Hanya Tertawa, Miing Gumelar: Ketumnya Enggak Peduli
Pada acara tersebut, awalnya Fahri Hamzah menyebut adanya kesalahpahaman mengenai beberapa istilah yang sering digunakan.
"Saya ingin dulu supaya kita baca sistemnya secara baik, karena ini banyak misleading ini," ucap Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah pun menjelaskan mengenai sebuah istilah yang salah penggunaannya.
"Istilah oposisi, istilah koalisi, istilah puasa tadi sebenarnya agak misleading tadi dalam cara kita membaca sistem Indonesia ini," ujar Fahri Hamzah.
Ia pun menjelaskan mengenai istilah oposisi yang sering digunakan oleh para politisi.
Dijelaskannya, bahwa istilah oposisi tidak seharusnya digunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
"Misalnya oposisi, memang tidak ada oposisi dalam sistem Indonesia karena kita ini adalah presidensialisme," ucap Fahri Hamzah.
• Waketum Gerindra Minta Jatah Kursi Menteri Ini, Fahri Hamzah dan Rocky Gerung Tak Henti Tertawa
Namun Fahri Hamzah menyebut ada peran oposisi yang harus diterapkan dalam sistem permerintahan presidensial yang dianut Indonesia.
"Tapi perlu ditegaskan bahwa dalam presidensialisem itu oposisinya adalah Anggota DPR,"ucap Fahri Hamzah.
Karena itulah, Fahri Hamzah menjelaskan betapa pentingnya peran DPR sebagi oposisi dari pemerintahan.
"DPR-nya harus independen, karena oposisi dalam presidensialisme itu adalah DPR," ucap Fahri Hamzah.
Namun dijelaskan Fahri Hamzah, bahwa DPR mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Hal itu dikarenakan adanya pertemuan presiden dengan para petinggi partai politik.
"Jadi kenapa orang cemas ketika semua partai diajak bertemu dengan presiden. Sebenarnya kecemasannya khawatir DPR-nya tidak independen," ucap Fahri Hamzah.
• Alasan Jokowi Namai Kabinetnya Kabinet Indonesia Maju: Arahnya Lebih Dikerucutkan
Fahri Hamzah juga menyebut bahwa hal-hal yang dikhawartirkan masyarakat tidak perlu terjadi, bila Anggota DPR berani bersikap independen.
"Jadi tarikan yang diajak masuk kabinet, besok pagi akan dilantik ini, sebenarnya tidak ada masalah kalau DPR-nya independen," jelas Fahri Hamzah.
Untuk memberikan cotoh, Fahri Hamzah menjelaskan sikap Anggota DPR yang ada di berbagai negara maju.
"Seperti di negara-negara maju, ketika DPR-nya itu tidak bisa didekte oleh pimpinan politik," ucap Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah pun membenarkan kecemasan masyarakat mengenai Anggota DPR yang tidak independen.
Sehingga disebutnya para Anggota DPR tidak bebas dalam berbicara.
"Tapi kecemasan yang berkembang di masyarakat itu karena faktanya Anggota DPR itu enggak bebas, enggak boleh ngomong," ucap Fahri Hamzah.
Para Anggota DPR yang merupakan anggota dari berbagai partai politik disebut terikat oleh aturan partai.
Bahkan para kader partai politik tersebut bisa saja mendapat teguran keras dari ketua umum partai, bila melakukan hal yang dinilai salah.
• Rocky Gerung dan Politisi NasDem Debat Panas hingga Saling Tunjuk, Fahri Hamzah Tertawa Terpingkal
"Kalau ngomong agak ekstrem sedikit ditelepon oleh ketum. Diingatkan, bahkan bisa dipecat seperti saya ini kalau salah-salah gitu lo," ucap Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah pun meminta agar pemerintah serius dalam melakukan perbaikan.
Sehingga ia menawarkan sebuah gagasan untuk memperkuat parlemen.
"Nah ini faktanya sebenarnya, sehingga kalau ingin benar-benar serius itu penguatakan parlemen," ujar Fahri Hamzah.
Lihat video pada menit ke-3:11:
Sementara itu, Presiden Jokowi telah melantik 38 tokoh menjadi menteri dan pejabat lainnya yang membantu presiden.
Berikut daftar lengkap susunan pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju:
1. Mantan Ketua MK Mahfud MD = Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)
2. Pendiri Gojek Nadiem Makarim = Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo = Menteri PAN RB
4. Pendiri Net TV Wishnutama = Menteri Pariwisata
5. Founder Mahaka Grup Erick Tohir = Menteri BUMN
6. Kapolri Tito Karnavian = Menteri Dalam Negeri
7. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto = Menteri Perekonomian
8. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi = Menteri Luar Negeri
9. Politisi Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo = Menteri Pertanian
10. Menteri Sekretaris Negara Pratikno = Menteri Sekretaris Negara
11. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto = Menteri Pertahanan
12. Waketum Gerindra Edhy Prabowo = Menteri Kelautan dan Perikanan
13. Menteri Keuangan Sri Mulyani = Menteri Keuangan
14. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita = Menteri Perindustrian
15. Wabendum PDIP Juliari Batubara = Menteri Sosial
16. Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa = Kepala Bapenas
17. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Basuki Hadimuljono = Menteri PUPR
18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brojonegoro = Menteri Riset
19. Politisi PKB Ida Fauziah = Menteri Tenaga Kerja
20. Jenderal (Purn) Fachrul Razi = Menteri Agama
21. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar = Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia - Menteri Investasi
23. Politisi PKB Halim Iskandar = Menteri Desa dan Daerah Tertinggal
24. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi = Menteri Perhubungan
25. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly = Menteri Hukum dan HAM
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil = Menteri Agragria dan Tata Ruang
27. Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko = Kepala Staf Kepresidenan
28. Politisi NasDem Johnny G Plate = Menteri Komunikasi dan Informatika
29. Ketua Umum PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi), Agus Suparmanto = Menteri Perdagangan
30. Kepala RSPAD Gatot Soebroto dr. Terawan = Menteri Kesehatan
31. Mantan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Teten Masduki = Menteri Koperasi dan UKM
32. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan = Menko Maritim dan Investasi
33. Muhadjir Effendi = Menko PMK
34. Arifin Tasrif = Menteri ESDM
35. I Gusti Bintang Damarvati= Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Menteri Pramono Anung= Menteri Setkab
37. Zainudin Amali = Menteri Pemuda dan Olahraga
38. ST Burhanudin = Jaksa Agung
(TribunWow.com/Ami)
