Prabowo Dipilih Jadi Menteri, PAN: Nanti Jangan-jangan Dipanggilnya Pak Capres, Bukan Pak Menteri

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengaku kaget saat mengetahui Prabowo Subianto menerima tawaran menjadi Menteri Pertahanan.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyambangi Istana Negara dan mengaku siap membantu pemerintahan di bidang pertahanan, Senin (21/10/2019).

Terkait kabar tersebut, Yandri Susanto mengaku menghormati keputusan Prabowo Subianto itu.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Yandri Susanto dalam saluran YouTube KOMPASTV, yang diunggah Selasa (22/10/2019).

• Soal Jokowi-Prabowo Bersatu, Karni Ilyas Curhat Dibully Gara-gara 01 dan 02: Saya Coba Sekuat Tenaga

• Prabowo Dipilih Jadi Menhan Kabinet Kerja, Relawan: Harus Konsisten, Jangan Khianati Jokowi

"Kami menghormati (keputusan Prabowo)," ucap Yandri.

Yandri menyatakan cukup terkejut dengan keputusan Prabowo menerima tawaran menjadi Menteri Pertahanan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi tentu kita kaget juga Pak Prabowo mau jadi menteri ya," kata Yandri.

Yandri mengkhawatirkan lebih banyak masyarakat yang lebih mengenal Prabowo sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2019 dibandingkan sebagai seorang menteri.

"Saya enggak kebayang nanti capres raker sama Komisi I (DPR) gitu loh kan, nanti jangan-jangan (memanggil Prabowo) Pak Capres, bukan Pak Menteri kan," ucap Yandri.

"Bisa jadi orang nanya begitu kan."

Yandri menduga keputusan Prabowo itu berkaitan dengan keinginan untuk kembali aktif di pemerintahan.

"Tapi ya sudah lah, mungkin itu mimpi besar Pak Prabowo bisa aktif kembali," tutur Yandri.

Namun, Yandri juga tak menampik kemungkinan Prabowo menjadi menteri karena ingin membersihkan nama baik setelah kontestasi Pilpres 2019.

"Atau juga bisa membersihkan nama baiknya (Prabowo) selama ini banyak pro dan kontra," ucapnya.

Meskipun begitu, PAN disebutnya tak mempermasalahkan keputusan Prabowo untuk berubah haluan dari oposisi menjadi menteri.

"Dengan adanya jadi menteri, punya kesempatan untuk mengabdi, bagi PAN enggak ada masalah," kata Yandri.

Terkait kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Yandri menyebut tidak ada kader PAN yang ditunjuk sebagai menteri.

"Tidak ada (kader yang dipanggil Presiden Joko Widodo)," ucap Yandri, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

Yandri mengungkapkan jika PAN tak pernah mengajukan nama kadernya untuk dijadikan menteri oleh Jokowi.

Untuk itu, pihaknya mengaku tak mempermasalahkan jika tak dimasukkan dalam susunan kabinet.

"Tapi kita sekali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kita tidak mengajukan nama, tidak lobi-Lobi khusus, tidak," ucap Yandri.

Karena kadernya tak dijadikan menteri, Yandri menyebut PAN secara otomatis akan berada di luar pemerintahan.

Namun, ia mengaku PAN akan tetap bekerja sama dengan Jokowi.

Termasuk mendukung program Jokowi ataupun mengkiritik kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat banyak.

"Apakah kami bekerja sama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja sama, bisa," ucap Yandri.

"Program-program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung, tetapi kalau anggaran tidak tepat, kebijakan kurang pas itu kewajiban kami untuk menyatakan pembanding pendapat."

Sementara itu, terkait Prabowo masuk dalam daftar menteri kabinet baru, Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS menyebut cukup kecewa dengan keputusan tersebut.

Dengan masuknya Gerindra dalam koalisi, PKS menilai kini pemerintahan menjadi tak seimbang.

Sebab, partai koalisi pemerintah jauh lebih banyak dibandingkan oposisi.

"Saya bisa mengatakan secara normatik akan sangat tidak sehat, karena kalau lah misal saya berharap PKS tidak oposisi sendirian, kalaupun katakan ada 100 (oposisi) lawan 470 (koalisi) itu sudah tidak sehat," ucap Mardani.

• Gerindra Jawab Kabar Kenaikan Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang 4 untuk Prabowo Subianto

• Senang Dengar Prabowo Mau Jadi Menteri di Kabinet Jokowi, Farhat Abbas: Tak Ada Lagi Saling Tawan

Mardani menilai jumlah partai pendukung yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan oposisi itu menunjukkan kualitas demokrasi yang tidak baik.

"Yang paling sehat ya tadi, katakan pendukung Jokowi 300 di kita 200-250 masih sehat, tapi ketika 100 ke bawah apalagi cuma 50 itu sangat tidak sehat," tutur Mardani.

"Ini sebetulnya wake up call terhadap kualitas demokrasi kita."

Lebih lanjut lagi, Mardani menyebut tak setuju dengan keputusan Jokowi menarik Prabowo dalam koalisi.

"Ini sebagai keputusan Pak Jokowi itu hal politik, walaupun saya sendiri tidak terlalu setuju dengan itu," imbuhnya.

Simak video selengkapnya berikut ini:

Prabowo Datangi Istana Negara

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Edhy Prabowo hadir di Istana Negara, Senin (21/10/2019) pukul 16.07 WIB.

Setelah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Prabowo membeberkan dirinya diminta menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Prabowo yang didampingi Edhy tampak keluar dari gerbang Istana Negara dan disambut oleh awak media.

"Saudara-saudara sekalian, saya baru saja menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia yang baru kemarin dilantik," ujar Prabowo.

Prabowo mengaku dirinya dan Edhy diminta Jokowi untuk ikut dalam Kabinet Kementerian Jilid II.

"Saya bersama saudara Edhy Prabowo, kami diminta untuk memperkuat kabinet Beliau," tutur Prabowo.

Prabowo sebelumnya sudah sempat menyebut dirinya akan bersedia jika diminta untuk membantu pemerintah.

"Saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu," kata Prabowo.

Prabowo membeberkan Jokowi menjadikan dirinya calon Menhan.

"Saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu Beliau di bidang pertahanan," aku Prabowo.

Untuk itu, Prabowo berjanji akan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan demi kemajuan dan keamanan bangsa.

"Jadi tadi Beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin, untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan," pungkasnya.

Untuk jabatan menteri apa yang akan diemban Edhy, Prabowo menyebut Jokowi yang akan mengumumkannya Rabu (23/10/2019). (TribunWow.com)