Presiden PKS Beri Maklumat untuk Kadernya soal Oposisi, Sohibul Iman: Bukan Pilihan Ideal, Berat

TRIBUNWOW.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman memberikan maklumat untuk para kadernya terkait posisi PKS di oposisi.

Dikutip TribunWow.com dari situs resmi PKS, Selasa (22/10/2019), maklumat PKS ini ditujukan oleh fungsionaris DPP, Fraksi DPR RI, Fraksi MPR RI dan seluruh kadernya.

• Tetap di Oposisi, PKS Akui Pernah Ditawari Masuk Koalisi oleh Parpol hingga Orang Terdekat Jokowi

Isi yang pertama terkait dengan agar sikap politisi PKS komitmen berada di luar pemerintah atau oposisi.

Maklumat itu juga berisi PKS menghormati keputusan partai lain dan berharap untuk dihormati pula.

Sohibul Iman juga meminta agar PKS tak arogan untuk beroposisi sendiri.

Disebutkan dalam maklumat itu, meski ini langkah yang berat, namun mereka ingin menjaga marwah demokrasi Indonesia.

"1. Fokus mensosialisasikan sikap politik PKS yaitu tetap berada di luar pemerintahan.

Kami mengimbau kepada seluruh anggota keluarga besar PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain.

PKS menghormati sikap politik pihak lain, dan semoga pihak lain pun menghormati sikap politik PKS. Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi."

"2. Terkait sikap politik PKS yang di luar pemerintahan, agar disampaikan secara tegas dan jelas namun tidak dengan konotasi arogan apalagi seolah menantang untuk beroposisi sendirian.

Sampaikanlah dengan objektif, argumentatif namun tetap rendah hati.

Ketahuilah ini memang bukan pilihan ideal, bahkan pilihan berat, namun di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa bertanggung jawab untuk menjaga marwah demokrasi yang sudah menjadi pilihan jalan politik PKS dan juga bangsa ini, dengan memilih tetap di luar pemerintahan.

Semoga Allah SWT meridhoi segala niat, amal baik kita, dan semoga Allah SWT terus menjaga bangsa ini tetap utuh dalam bingkai NKRI. Aamiin." tulisnya.

• Sosok Bahlil Lahadalia, Mantan Sopir Angkot yang Dipanggil ke Istana, Digadang Jadi Menteri Jokowi

PKS Tolak Undangan Jokowi

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyebut pihaknya pernah mendapat tawaran bergabung dalam koalisi.

Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa tawaran tersebut diberikan oleh dua oknum yang tak dapat ia sebutkan namanya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam acara 'FAKTA' yang diunggah kanal YouTube Talk Show tvOne, Senin (21/01/2019).

Hidayat mengungkapkan, pihaknya mendapat tawaran tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

"Kalau secara langsung juga pernah (dapat tawaran), secara tidak langsung juga pernah, tapi tawarannya berbeda-beda," kata Hidayat.

Menurutnya, kala itu PKS mendapat tawaran dari partai politik (parpol) pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau secara langsung, menawarkan langsung saja gabung, tapi ini (yang menawarkan) adalah kawan-kawan di partai pendukung beliau (Jokowi)," ucap Hidayat.

Bahkan, tak hanya dari parpol, PKS disebut Hidayat juga mendapat tawaran masuk koalisi oleh orang terdekat Jokowi.

"Tapi ada orang yang sangat dekat dengan lingkaran Pak Jokowi yang kemudian mengundang untuk bertemu," ungkapnya.

• Prabowo Subianto Hampir Dipastikan Jadi Menteri Jokowi, Begini Beda Tanggapan PAN dan PKS

Hidayat mengaku tawaran pertemuan tersebut disampaikan kepada politisi PKS, Sohibul Iman, dan kepada dirinya.

"Bertemu untuk apa yang dibicarakan tentu setelah adanya pertemuan, tapi itu ada yang menghubungi langsung ke Pak Sohibul Iman, ada yang menghubungi langsung ke saya," kata Hidayat.

Namun, Hidayat enggan membocorkan siapa orang yang ia maksud.

"Ada dua tokoh berbeda yang saya tidak bisa sebut namanya," kata dia.

Meskipun begitu, Hidayat mengaku belum mengetahui pasti apa hal yang ingin dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

"Tapi pertemuan sendiri memang bisa saja hanya pertemuan, tapi bisa juga diperepsikan ke publik bahwa ini ada deal untuk masuk koalisi, ini PKS minta kursi menteri," kaya Hidayat.

Hidayat lantas mengucapkan terimakasih kepada orang terdekat Jokowi yang meminta bertemu dengannya.

"Oleh karenanya saya sampaikan bahwa kepada yang menghubungi saya terima kasih untuk undangan pertemuannya," ucap Hidayat.

"Tapi saya sudah membaca pernyataan pak presiden partai bahwa silaturahmi adalah baik, berpolitik tidak dalam rangka bersilaturahmi."

• Mantap Jadi Oposisi, PKS: Ngapain Kemarin Kompetisi Ada 2 Capres kalau Ujung-ujungnya Satu Juga

Namun, ia mengaku PKS menolak ajakan pertemuan tersebut.

Menurutnya, waktu dan keadaan tak memungkinkan bagi PKS memenuhi undangan pertemuan tersebut.

"Tapi timing-nya juga dipentingkan, kalau timing seperti sekarang ini nanti jangan-jangan opini yang dibentuk, atau yang terbentuk seolah-olah PKS minta berkoalisi, seolah-olah PKS minta kursi (menteri), itu akan menghadirkan kegaduhan politik," ujar Hidayat.

Ia mengaku menolak pertemuan tersebut untuk menghindari timbulnya asumsi publik yang keliru tentang PKS.

"Timing-nya sekarang ini orang bicara tentang koalisi, orang bicara tentang oposisi, orang bicara justru harapan harus adanya oposisi" ungkapnya.

"Tapi juga kalau bertemu itu pasti yang dibicarakan adalah bagi-bagi kursi kekuasaan menteri."

Hidayat mengaku tak ingin PKS dianggap mengincar kursi menteri.

"Kalau timing-nya kita masuk di posisi semacam ini kita pasti dilibas oleh opini luar biasa, PKS tidak lagi konsisten, PKS minta kursi, PKS minta dimasukan dalam koalisi, pada ujungnya PKS bagia daripada yang bagi-bagi kekuasaan," kata dia.

"Kami ingin mengoreksi supaya kemudian tidak terjadi salah paham seperti ini, kita jelaskan silaturahminya nanti saja."

Lebih lanjut Hidayat menyebut akan memenuhi undangan pertemuan tersebut setelah susunan kabinet selesai dibentuk.

"Kalau seluruh proses bagi-bagi kekuasaan itu, penbuatan kabinet sudah selsesai semuanya, ketemu silakan," ungkapnya.

Simak video selengkapnya berikut ini menit 0.50:

(TribunWow.com/ Roy/ Jayanti Tri Utami)