Prabowo Subianto Hampir Dipastikan Jadi Menteri Jokowi, Begini Beda Tanggapan PAN dan PKS

Kekalahan dalam Pilpres 2019 lalu seharusnya tidak lantas menyebabkan partai masuk dalam koalisi.

"Rasional dalam berpolitik adalah ada kompetisi, yang menang silahkan memimpin, yang kalah ya di luar (pemerintahan)," kata Hidayat.

Kedua, Hidayat menyebut PKS juga ingin konsisten terhadap sikap politik selama ini.

Seperti diketahui, PKS sudah menegaskan akan tetap menjadi oposisi untuk lima tahun ke depan. 

Dan alasan ketiga yakni PKS mempertimbangkan suara dewan konstituen.

Hidayat Nur Wahid juga menyebut pilihan politik Prabowo Subianto merupakan hak mantan Capres itu sendiri.

"Itu adalah domain presiden untuk mengundang, dan itu adalah hak Gerindra untuk menerima atau tak menerima," ucap Hidayat, seperti dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Senin (21/10/2019).

Ia lantas menyebut masyarakat akan memberikan penilaian pada pemilu yang akan datang.

"Semua silakan lakukan hak masing-masing, rakyat akan menilai, dan rakyat akan memberikan keputusannya pada Pemilu akan datang," ujarnya.

Terkait pernyataan Prabowo yang diminta menjadi Menteri Pertahanan, Hidayat berharap Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.

• Diminta Bantu di Bidang Pertahanan, Prabowo Subianto Beberkan Tanggal Pengumuman Kabinet Baru

• Kata Pengamat Politik soal Prabowo Subianto yang Diundang Jokowi hingga Ngaku Calon Menhan

Hidayat juga berharap Prabowo dapat melaksanakan amanah dengan baik.

"Betul-betul mempertanggungjawabkan pilihannya dan amanah yang diambil betul-betul dijalankan sehingga sukses melaksanakan amanahnya," tutur Hidayat.

Ia juga menyebut PKS tak merasa ditinggalkan oleh Gerindra sebagai oposisi.

Menurutnya, PKS dan Gerindra sudah berjalan di jalur masing-masing pasca Pemilu 2019 lalu.

"Tak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, jadi masing-masing menjalankan policy partai dan menelaskan sikap itu kepada rakyat, dan tentu pada tuhan YME," lanjutnya.