Bahas Komposisi Kabinet Jokowi, Pengamat Politik Ini Singgung soal Keputusan Partai Gerindra

TRIBUNWOW.COM - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, pengumuman Kabinet Kerja Jilid 2 kemungkinan akan diumumkan pada malam hari setelah dirinya dilantik sebagai Presiden 2019-2024 atau sehari setelahnya.

Jokowi akan dilantik bersama wakilnya, KH Ma'ruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10/2019) besok.

Bagaimana prediksi komposisi kabinet Jokowi yang baru alias Kabinet Kerja Jilid 2?

• Jelang Pelantikan, Ini Pesan JK ke Kabinet Jokowi-Maruf: Kalau Sangat Berubah akan Timbul Masalah

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, salah satu yang dinantikan adalah sikap akhir Partai Gerindra.

Belakangan, Gerindra menunjukkan sinyal merapat ke gerbong koalisi.

Menurut Arya, keputusan Gerindra bisa memengaruhi postur kabinet.

"Jadi memang politik akomodatif yang terlihat berlebihan itu memang memengaruhi postur kabinet," ujar Arya, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/10/2019).

Ia mengatakan, dengan dukungan yang cukup banyak, Presiden dituntut memberikan konsesi posisi menteri ke partai-partai politik.

• Bagikan Pengalaman Selama di Kabinet Kerja, Hanif Dhakiri Ceritakan Terbentuknya Elek Yo Band

Dengan kata lain, bertambahnya anggota koalisi tentu akan memperbesar kemungkinan calon-calon menteri dari partai politik.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Aisah Putri Budiatri, mengatakan, yang harus diingat adalah janji Jokowi yang menyebutkan bahwa profesional akan mengisi 55 persen kursi di kabinet.

Sementara, porsi menteri dari partai politik maksimal 45 persen.

Selain itu, menurut dia, Jokowi juga harus memastikan agar menterinya tidak memiliki masalah sebelum dilantik.

"Jangan sampai mengulang kejadian Archandra di masa lalu misalnya," kata dia.

• Jelang Pelantikan Kali Kedua, Sosok Jokowi Diungkap Para Menteri Kabinet Periode 2014-2019

Aisah menambahkan, postur kabinet juga harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan kerja pemerintah ke depan.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak membentuk lembaga atau posisi baru yang tidak efektif dan hanya membuang anggaran negara.