Kabinet Jokowi
Jokowi Tak Libatkan KPK dalam Pemilihan Menteri, Ali Ngabalin: Namanya Juga Presiden
Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemilihan menteri.
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemilihan menteri.
Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu dikatakan Ali Ngabalin saat menjadi narasumber acara 'Apa Kabar Indonesia Pagi' di tvOne, Jumat (18/10/2019).
Mulanya Ali Ngabalin ditanya soal benarkah pada Kabinet Jokowi Jilid II akan lebih sedikit menambah kursi menteri dibanding pada Kabinet Jokowi Jilid I.
• JK Ucapkan Perpisahan pada Anggota Kabinet dan Beri Selamat untuk Menteri yang Kembali Bertugas
• Kisah Kabinet Kerja Jilid I, Pramono Anung Ngaku Pernah Diam-diam Tukar Kursi Menteri Susi ke Pojok
"Dari partai politik, komposisinya lebih sedikit dari tahun 2014 ya bang?," tanya pembawa acara.
Hal itu pun dibenarkan oleh Ali Ngabalin.
Dirinya menjelaskan, sikap tersebut dipilih berdasarkan pengalaman Jokowi.
Dikatakan pada periode kedua, Jokowi tak memerlukan masukan KPK.
Lantaran hal itu termasuk bagian dari hak prerogatif sebagai presiden.
• Arif Wibowo Ungkap Posisi Menteri Kabinet Kerja Jilid II Incaran PDIP
"Iya, jadi begini, kemarin dari hasil bincang-bincang terbatas itu kan memang mungkin sudah satu periode Beliau memiliki pengalaman," ungkap Ali Ngabalin.
"Seperti saya pernah mengatakan bahwa kalau periode kemarin Beliau membutuhkan masukan dari KPK tentang profil calon-calon menteri, sepanjang Beliau perlu,"
"Kalau kali ini dia tidak memerlukan siapa pun memberikan masukan termasuk KPK, ya kita tunggu saja."
"Namanya juga presiden memiliki hak prerogatif, begitu," tukasnya.
Simak videonya dari menit 4.27:
KPK Tak Dilibatkan dalam Pemilihan Menteri Jokowi, Ali Ngabalin: Enggak Usah Baper, Enggak Usah GR
Diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, Ali Ngabalin menyebut KPK tidak perlu tersinggung atau terbawa perasaan alias baper, Selasa (15/10/2019).
Ali Ngabalin menegaskan bahwa pemilihan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Jokowi.
Sehingga Jokowi juga berhak menentukan apakah membutuhkan pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih menteri di kabinetnya.
"Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu," ujar Ali Ngabalin, Senin (14/10/2019).
"Itu kan urusan independen, hak prerogatif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri," imbuhnya.
Ali Ngabalin mengaku tidak tahu persis apa yang membuat Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menunjuk menteri kabinetnya.
Diketahui Jokowi sempat melibatkan KPK untuk menunjuk menteri di kabinet kerja periode 2014-2019.
Ali Ngabalin pun meminta perubahan keputusan ini tidak membuat KPK tersinggung lantaran memang sudah kewenangan presiden.
• Mengaku Tak Dilibatkan Jokowi saat Pilih Menteri Kabinet Kerja Jilid II, Ini Kata KPK
"Ya itulah kewenangan presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," ujar Ali Ngabalin.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap nama-nama menteri yang ditunjuk Jokowi merupakan sosok berintergritas.
"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," harap Laode M Syarif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin mempecepat kemajuan bangsa Indonesia. Satu di antara caranya yakni membuka kerja sama untuk orang asing, Rabu (18/9/2019). (Setkab.go.id)
Laode M Syarif menyebut pemilihan menteri memang hak prerogatif presiden.
Sehingga pihak KPK tidak akan memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan menteri.
• Video Ali Ngabalin Dihentikan Tepat di Depan Pintu, Tak Ikut Prabowo Masuk ke Dalam Istana Merdeka
Laode M Syarif berharap Jokowi mampu memilih menteri yang cakap dan berintegritas.
"Kita berharap bahwa Beliau cukup paham untuk mengetahui nama calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku susunan Kabinet Jilid II sudah selesai.
Susunan kabinet nantinya diumumkan setelah Jokowi dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.
Meski sudah selesai disusun, Jokowi menyebut tak menutup kemungkinan akan ada perubahan sebelum hari pengumuman tiba.
(TribunWow.com/Atri Wahyu Mukti/Ifa Nabila)
