Breaking News:

Kabinet Jokowi

Sebut Jokowi Tak Capai Sejumlah Target, Politisi PDIP Sarankan Presiden Ganti Beberapa Menteri 

Hendrawan Supratikno menyebut Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mengganti beberapa menterinya untuk kabinet di pemerintahan selanjutnya.

Tangkapan Layar YouTube KOMPASTV
Hendrawan Supratikno, Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). 

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno menyebut Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mengganti beberapa menterinya untuk kabinet di pemerintahan selanjutnya.

Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube KOMPASTV, Minggu (6/10/2019), Hendrawan menyatakan hal itu perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan.

Hendrawan mengungkapkan saat ini Indonesia sedang dalam masa sulit.

"Kita sedang melalui masa-masa yang sulit ya, dan target-target itu disusun dengan target yang sangat optimis," ucap Hendrawan.

Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno
Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno (Tangkapan Layar YouTube KOMPASTV)

Muncul Narasi Pemakzulan di Tengah Tekanan pada Jokowi soal Perppu KPK, Syamsuddin Haris: Konyol

Selain Jokowi, Berikut Daftar 50 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia Versi The Muslim 500 Edisi 2020

Ia menyebut, target yang dibuat oleh Jokowi tidak dapat sepenuhnya terealisasi karena adanya perubahan kondisi negara.

"Ketika kita menyusun itu, kita tidak berpikir Donald Trump misalnya akan memenangkan kontestasi di Amerika Serikat."

"Kita tidak berpikir perang dagang dan seterusnya terjadi, penurunan komoditas di pasar global," ujar Hendrawan.

Ia lantas menyebut pemerintah saat ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu.

"Artinya, asumsi-asumsi itu sangat optimis dan kondisi berubah, ketika cuaca berubah tentu saja kita harus melakukan penyesuaian," kata Hendrawan.

Hendrawan mengaku sring mendapat laporan terkait kinerja kabinet Jokowi - JK.

"Saya punya laporan PKS loh, saya termasuk orang yang paling sering disuplai oleh teman-teman di PKS," imbuhnya.

Ia menyebut dari 10 target yang ditetapkan, kabinet Jokowi-JK hanya bisa mencapai 1 di antaranya.

"Dari 10 indikator yang bagus cuma 1 yaitu tingkat inflasi, yang 9 itu gagal."

"Perbandingan itu tidak hanya target tapi juga komparatif," ucapnya.

VIRAL Video Detik-detik Anggota Polres Bogor Tendang Driver Ojol yang Terobos Jalur Rombongan Jokowi

Jokowi Kembali Masuk 20 Besar Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia, Lihat Urutannya

Hendrawan menambahkan, tingkat perkembangan ekonomi di Indonesia sebenarnya tak terlalu buruk.

"Kalau secara komparatif sebenarnya ekonomi kita tidak terlalu buruk," kata dia.

"Kalau ditanya puas apa enggak pasti enggak puas."

Lebih lanjut Hendrawan menyebut Jokowi lebih baik mengganti beberapa menteri.

"Kita harus mampu mengombinasikan, mengawinkan antara perubahan dan keberlanjutan," ucapnya.

"Itu sebabnya keputusan yang arif dan bijaksana apabila ada 1,2, 3 orang yang dipertahankan."

Ia lantas menyatakan Jokowi juga harus membuka kesempatan bagi tenaga-tenaga baru untuk mengisi posisi menteri.

"Ada 1, 2, 3 tenaga baru," ucapnya.

"Jadi ada yang dipertahankan untuk kesinambungan agar kebijakannya konsisten, tapi kita harus membuka ruang untuk inovasi dan kreasi kebijakan."

Simak video selengkapnya berikut ini menit 8.35:

Pendapat Haris Faisal

Ekonom Senior Faisal Basri membeberkan sejumlah nama menteri Kabinet Jilid Kerja I yang tak layak dan harus diganti.

Faisal Basri menyebut ada beberapa menteri yang menurutnya memiliki kinerja paling buruk, sehingga harus segera diganti.

"Kalau kita lihat dari prestasi, paling parah adalah menteri ESDM dan wakilnya (Arcandra Tahar)," ujar Faisal Basri.

"Karena kita lihat makin lama makin memburuk, iklim investasi makin enggak karu-karuan, KKN-nya makin merajalela, tidak jelas," sambungnya.

Ia juga menyebut proses-proses tender proyek di Kementerian ESDM banyak yang tidak terbuka.

"Anda mau bilang Pak Ignasius Jonan harus pamitan?," tanya pembawa acara.

"Wajib diganti, bersama-sama dengan wakilnya," ujar Faisal Basri.

"Nah, wakilnya ini pembisik Pak Jokowi yang ngaco, yang membuat kebijakan-kebijakan jadi kacau gitu kan," imbuhnya.

"Anda melihat seperti itu?," tanya pembawa acara.

"Kacau sekali, terbukti gross split itu menurunkan jumlah ladang minyak yang memiliki keekonomian," jawab Faisal Basri.

Menurut Faisal Basri, apabila tidak diganti dan diteruskan seperti itu, maka krisis energi akan ada di depan mata.

"Diperkirakan kalau bisnis as usual, 2021 kita sudah devisit energi."

"Kan kalau minyak, kita devisitnya USD 20 miliar, migas devisitnya 12, tapi masih ada batu bara, kalau kita gabung migas dan batu bara surplusnya 8 2018, 2021 sudah devisit dan 2040 akan devisit USD 80 miliar kalau pakai gaya Jonan dan Arcandra," tutur Faisal Basri.

Kedua, menteri yang harus diganti menurut Faisal Basri adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Faisal Basri menyebut Airlangga tidak kompeten menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

"Dia boleh jadi menteri lain, tapi jangan di Industri," ujarnya.

"Walaupun ayahnya sangat saya hormati, tapi anaknya beda sama ayahnya."

"Jadi jelas gagal total Airlangga Hartarto di Industri," sambungnya.

Menteri ketiga yang menurut Faisal Basri layak diganti adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Karena babak belur juga kan," kata ekonom dari Universitas Indonesia (UI) itu.

"KKN-nya juga nambah, macam-macam gitu."

"Jadi 3 sektor ini kalau dibenahi, orangnya beres, investasi akan datang ke tiga sektor ini," tambahnya.

Menteri keempat yang harus diganti menurut Faisal Basri adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Ini menurut Anda juga enggak beres?," tanya pembawa acara.

"Itu biang keladi dari kerusakan di dalam negeri lah," ungkapnya. (TribunWow.com)

Tags:
JokowiPDIPHendrawan SupratiknoDonald TrumpIgnasius JonanFaisal Basri
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved