Faisal Basri Blak-blakan Menteri Jokowi Wajib Diganti: Jonan Terparah, Enggartiasto Biang Keladi

Mulai dari keterlibatan korupsi 8 direksi BUMN hingga meruginya BUMN dengan total Rp 43 triliun.

Dengan rincian Rp 19,6 triliun dari PLN, Rp 15,9 triliun dari Asuransi Jiwasraya, dan Rp 4,2 triliun dari Taspen.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

Selain para menteri, Faisal basri juga menyebut bahwa yang bagian hitung-hitung juga harus dibereskan.

"Karena yang hitung-hitung kerugian negara ini didominasi politisi sekarang ini," ujarnya, dikutip dari tayangan KompasTV, Senin (7/10/2019).

"BPK dari 5, 4 politisi dan bukan terpuji juga gitu, repot ini."

"Undang-Undang BPK harus dibereskan ini, masa DPR memilih BPK, enggak ada di dunia saya rasa seperti itu," sambungnya.

Dikutip dari Kompas.com, menyebut masuknya politisi ke tubuh BPK bisa menghambat pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Saya rasa ini sudah enough is enough, saya rasa enggak bisa lagi begitu," ucap Faisal Basri di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

"Saya tidak mengatakan maling ya, tapi anda bisa lihat partai ini solider untuk satu hal, terkait dengan (upaya) melawan (pemberantasan) korupsi. Solider."

"Nah jadi solider juga untuk menempatkan orang-orangnya (di BPK),” tambahnya.

Menurutnya, pimpinan BPK harusnya dipilih secara langsung oleh presiden.

“Kalau DPR tidak sepakat, maka dikembalikan ke Presiden (untuk) mengajukan lagi, bukan DPR yang mengajukan."

"Tidak ada di dunia ini DPR seperti itu. Ini udah kuasa eksekutif, mereka memilih dirinya sendiri,” ungkapnya.

• Sosok Niluh Djelantik, Desainer Top dan Politisi yang Masuk Bursa Menteri Jokowi, Disebut Bernyali

Faisal Basri juga menyoroti 4 dari 5 pimpinan BPK yang merupakan calon legislatif tak terpilih jadi DPR.