Ribuan Aparat Amankan Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI, Polisi Alihkan Lalu Lintas di Jl MH Thamrin

Sedangkan, pengendara yang melaju ke Jalan Medan Merdeka Barat, petuga mengalihkan jalur lalu lintas ke Tugu Tani.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Sabtu (28/9/2019), jalan menuju Jalan Medan Merdeka Utara sudah ditutup sejak pukul 08.00 WIB.

Jalan tersebut menjadi lokasi yang dilalui massa Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI.

Peserta aksi ini awalnya berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Peserta demonstrasi lantas tertahan di kawasan Patung Kuda, Jakarta, karena aparat kepolisian memblokade jalan menuju Istana Negara.

Aparat kepolisian menutup akses menuju Istana Negara dengan menggunakan kawat berduri.

Untuk mengamankan lokasi, terdapat sejumlah kendaraan taktis yang disiagakan, yakni 3 water cannon, 1 barracuda, 1 Pengurai Massa (Raisa) serta mobil barikade.

Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI Suarakan 4 Isu

Diberitakan sebelumya, Sejumlah gabungan organisasi masyarakat (Ormas) Islam dan beberapa warga mengikuti Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI, Sabtu (28/9/2019).

Ketua Panitia, Ustad Edy Mulyadi mengungkapkan terdapat empat isu yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.

Menurutnya, keempat isu tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Isu pertama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut yaitu unjuk rasa mahasiswa menolak UU KPK dan RKUHP yang berakhir ricuh beberapa waktu yang lalu.

• Akses ke Istana Negara Ditutup Kawat Berduri, Massa Aksi Mujahid 212 Tertahan di Depan Patung Kuda

• Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan karena Ada Aksi Mujahid 212, Ini Jalurnya

Aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir menimbulkan korban luka, hilang, bahkan tewas.

Edy mengungkapkan, Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI juga akan menyuarakan tentang adanya tindakan represif aparat kepolisian terhadap para pelajar dan mahasiswa.

Seperti diketahui, terdapat sejumlah pelajar dan mahasiswa yang mengalami luka saat aksi unjuk rasa menolak UU KPK dan RKHUP beberapa waktu terkahir.