Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK
Aktivis HAM Haris Azhar Bantah Mahasiswa akan Gulingkan Jokowi: Saya Tolak Bahasa Lumpuhkan Presiden
Haris Azhar menolak bahwa demo mahasiswa disebut sebagai tempat untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Aktivis HAM, Haris Azhar menolak bahwa demo mahasiswa disebut sebagai tempat untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Haris Azhar saat menjadi bintang tamu 'Mata Najwa' yang tengah membahas tema 'Ujian Reformasi' pada Rabu (25/9/2019).
Mulanya, Najwa Shihab sebagai pembawa acara mengonfirmasi apakah benar demo mahasiswa disebut sebagai tempat untuk menggulingkan Jokowi.
• Jokowi akan Perhitungkan Kembali soal Perppu RUU KPK, Rencanakan Temui Perwakilan BEM
Apalagi di tengah ramainya masalah Revisi Undang-undang KPK yang baru disahkan Selasa (17/9/2019).
"Apakah iya ini permainan upaya untuk melumpuhkan presiden, mendorong presiden untuk mengesahkan Perppu mengesahkan kembali undang-undang KPK yang lama?," tanya Najwa Shihab dikutip dari channel YouTube Najwa Shihab.
Menjawab Najwa Shihab, Haris Azhar membantah dengan keras.
"Saya menolak menggunakan bahasa melumpuhkan presiden," ungkap Haris Azhar.
• Presiden KM ITB Setuju dengan Fahri Hamzah soal RUU KPK, Malah Diberi Tantangan Begini
Haris Azhar menilai hal itu bisa menjadi fitnah bagi mahasiswa.
"Ini kan sama seperti tuduhan fitnah ke mahasiswa aksi ini untuk menurunkan presiden," ungkapnya.
Selain itu, tidak cukup rasional jika menuntut menurunkan presiden sedangkan Jokowi baru akan dilantik kembali.
"Menurunkan presiden periode pertama mau habis tinggal hitungan hari, periode keduanya belum dilantik," menurut Haris Azhar.
Sehingga, pria kelahiran Jakarta ini menegaskan mahasiswa menolak RUU KPK yang dianggap melemahkan lembaga independen tersebut.
"Ini murni soal tafsir dan cara pandang masyarakat yang diwakili oleh Mahasiswa tentang pengesahan revisi undang-undang KPK," jelasnya.
• Fahri Hamzah Ngotot RUU KPK yang Terbaik, Presiden ITB: Ini Dewan Perwakilan Fahri Hamzah
Terkait mahasiswa disebut mendesak presiden mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) itu memang menjadi satu di antara cara agar RUU KPK dibatalkan.
Kendati demikian, Perppu bisa diterbitkan presiden jika ada kegeentingan yang memaksa.
