Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK
Media Internasional Soroti Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK, Bahas Keluhan Mahasiswa hingga Sikap Jokowi
Sejumlah media internasional memberitakan demo mahasiswa yang menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) maupun pengesahan RUU KPK.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Rencana disahkannya aturan itu sempat menimbulkan keresahan di kalangan wisatawan asing.
Sebab, kebanyakan yang berlibur adalah pasangan kekasih yang belum menikah.
• Ketua DPR Bambang Soesatyo Minta Mahasiswa untuk Turunkan Tensi Demonstrasi
Apalagi, ada operator penginapan dan restoran di Bali yang menerima pemberitahuan dari klien yang memilih membatalkan liburan buntut adanya rencana tersebut.
Kantor berita Associated Press seperti dikutip Boston25News mewartakan demo mahasiswa yang juga menolak pengesahan UU KPK pada pekan lalu.
AP mengutip Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam konferensi pers yang menyatakan, pembahasan RKUHP bakal dilaksanakan anggota DPR periode 2019-2014.
Tetapi, pemerintah maupun elite politik tidak mengatakan bagaimana mereka menangani tuntutan mahasiswa untuk mencabut UU KPK yang baru disahkan.
"Koruptor berusaha memanipulasi kita. Rakyat-lah yang akan sangat menderita," demikian orasi yang disampaikan mahasiswa di depan gedung DPR.
Tak untuk Lengserkan Jokowi
Sebagaimana diketahui, ribuan mahasiswa memang tengah menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, sejak Senin (23/9/2019).
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Manik Marganamahendra mengungkapkan aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk memastikan pemerintah mencabut pengesahan UU KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP).
Manik menilai pengesahan UU KPK dan RKUHP oleh DPR merupakan upaya pelemahan hukum.
"Kami memastikan hari ini kalau pemerintah mencabut poin-poin RUU bermasalah," kata Manik.
Ia mengungkapkan aksi unjuk rasa tersebut tak bertujuan untuk melengserkan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
"Tidak ada tujuan kami melengserkan rezim maupun membatalkan pelantikan presiden wakil presiden," tutur Manik.
Ketua Departemen Internal Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Wisnu Bayu Aji juga menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut tak ditunggangi oleh kepentingan politik.
