Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK
Di ILC, Ketua BEM UGM Ungkap Aksi Demo Mahasiswa Tidak Ditunggangi, tapi Gelisah dengan Kerja DPR
Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Fatur mengungkapkan aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa itu tidak ada yang menunggangi.
Penulis: Desi Intan Sari
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Fatur mengatakan aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa itu tidak ada yang menunggangi.
Fatur menjelaskan bahwa aksi mahasiswa turun ke jalan itu lantaran gelisah dengan tindakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikutip TribunWow.com dari channel YoTube Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang pada Selasa (24/9/2019).
Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa bukan lah manusia yang bodoh, mereka adalah gerakan terpelajar.
Fatur sangat menyayangkan saat gerakan mahasiswa justru ditabrak dengan isu-isu yang tidak benar.
• Beredar Kabar Mahasiswa Al Azhar Faisal Amir Meninggal saat Demo di DPR, sang Ibu: Hoaks
"Kita ditunggangi si A, kita ditunggangi si B, loh kita bicara substansinya kok malah dituduh ditunggangi A, B, C, D, tapi substansinya tidak pernah dibahas sama kawan-kawan mahasiswa," ungkap dia.
"Bahkan tadi ada, kalau saya bilang ya memang hati-hati penipuan sih, kenapa kita memang harus terus mengawal," ujar Fatur.
"Karena tadi kawan-kawan masuk hari kemarin 23 (September 2019 -red), pas diterima sama perwakilan dari DPR waktu itu Pak Masinton ya."
"Kemudian disampaikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan dengan Sekjen DPR, padahal hari Kamis 19 September kawan-kawan yang aksi ini pernah membuat kesepakatan dengan Sekjen DPR," sambungnya.
Fatur mengungkapkan mengapa harus tetap mengawal pemerintahan.
Menurutnya, ini dilakukan lantaran DPR sering berbohong.
Ia menjelaskan para mahasiswa turun bukan karena ditunggangi oknum tertentu tapi karena gelisah dengan tindakan DPR.
Selain itu mahasiwa menggelar aksi protes juga sebagai gerakan moral serta intelektual.
Fatur menegaskan kembali, mahasiswa tidak hanya melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan baru pemerintahan.
Namun juga ingin ke depannya peraturan perundang-undangan dalam dunia demokrasi dibahas secara baik sehingga menghasilkan hukum yang responsif, bukan represif.
• Imbau Aparat Tak Aniaya Massa Demo Tolak RKUHP, Haris Azhar: Mahasiswa Bukan Mau Main Kejar-kejaran
"Kenapa? Karena hukum yang represif akan menghasilkan suatu jurang di dalam sistem sosial antara kehendak pemerintah dan rakyatnya yang ini sangat berbahaya," kata Fatur.
