Polemik RKUHP
Serikat Petani Ikut Demo Tolak RUKHP di Depan Gedung DPR: Kita Pilih Jokowi, Mestinya Siap Bantu
RKUHP turut mendapat protes dari para petani. Massa yang terdiri dari petani turut hadir pada unjuk rasa menolak RKUHP di depan Gedung DPR.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) turut mendapat protes dari para petani.
Massa yang terdiri dari petani turut hadir pada unjuk rasa menolak RKUHP di depan Gedung DPR, Jakarta pada Selasa (24/9/2019).
Dilansir oleh TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV, para petani juga melakukan aksi berbagi tumpeng.
Baik pria maupun atau perempuan, mereka turut mengikuti aksi tersebut.
Para petani tampak hadir mengenakan baju khas serta caping di bagian kepala.
Perwakilan Pemimpin Gerakan Serikat Petani Kabupaten Batang, Sugandi memprotes kebijakan yang akan dilakukan oleh wakil rakyat.
Sehingga, ia meminta Jokowi untuk memerhatikan nasib rakyat, khususnya petani.
• Tanggapi Demo Mahasiswa terkait RKUHP, Jokowi Yakin DPR akan Mendengar: Jangan Tanyakan ke Sini
"Hari ini kita memotong tumpeng untuk keselamatan kita supaya Bapak Presiden Jokowi supaya kuping (telinga)-nya bisa dibuka. Kasihan dengan petani," pinta Sugandi.
Pasalnya, rakyat telah memilih Jokowi sebagai presiden pada 2019-2024.
Sugandi meminta dengan tegas agar Jokowi menolak revisi undang-undang pertanahan yang dianggap merugikan rakyat kecil
"Karena kita memilih Bapak Jokowi, mestinya Bapak Jokowi siap untuk membantu masyarakat. UU Pertahanan harus ditolak," kata Sugandi lantang.
Kemudian, para petani lain lantas berkata setuju secara serempak .
Dikutip dari Kompas.com unjuk rasa itu juga sebagai menjadi hari peringatan Hari Tani Nasional di Jakarta.
RUU Pertanahan rencananya akan disahkan oleh DPR bersama pemerintah pada Selasa (24/9/2019).
• Kisah Para Mahasiswa Semarang Demo Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR, Rela Iuran Rp 100 Ribu per Orang
Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2019 Dewi Kartika pernah menjelaskan RUU KPK dianggap bermasalah dan tidak berpihak pada petani.
"Kami mengajak pada 24 September aksi damai, karena situasinya sedang memanas terutama di Jakarta, terutama terkait pembahasan RUU," ucap Dewi Kartika, dalam konferensi pers di Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019).
Massa yang terdiri dari petani turut hadir pada unjuk rasa menolak UU Pertanahan di depan Gedung DPR, Jakarta pada Selasa (24/9/2019). (Channel Youtube Kompas TV)
Massa yang terdiri dari petani turut hadir pada unjuk rasa menolak UU Pertanahan di depan Gedung DPR, Jakarta pada Selasa (24/9/2019). (Channel Youtube Kompas TV)
Lihat videonya:
Tanggapan Jokowi soal Demo Mahasiswa terkait RKUHP:
Demo menghiasi adanya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sebagian besar masyarakat khususnya Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan memprotes sejumlah pasal yang dianggap dapat merugikan rakyat Indonesia.
Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mengapresiasi.
Dilansir oleh Tribunwow.com melalui channel YouTube tvOneNews pada Senin (23/9/2019), Jokowi meminta agar para mahasiswa menyampaikan aspirasi pada DPR.
Menurutnya, DPR harus bisa mendengarkan keinginan rakyatnya.
"Ya itu tadi saya sampaikan, itu masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa jika ingin menyampaikan opini, masyarakat bisa bertemu langsung dengan DPR.
• Sebelum Datangi Lokasi Aksi Demo RKUHP, Antar Mahasiswa UIN Jakarta Sempat Terlibat Bentrok
Tentunya dengan materi aspirasi yang telah dirancang.
"Sampaikan bawa draft materinya, materinya, submaterinya, subtansi-subtansi harus dimasukkan ke DPR," ungkapnya.
Lantas, mantan Wali Kota Solo ini membeberkan sejauh mana proses RKUHP ini.
Ia mengatakan, RKUHP kini tengah dalam pembahasan.
Namun, secara lebih jelas RKUHP bisa ditanyakan pada DPR.
"Ini kan sudah masuk pada proses semuanya, nanti besok akan dibicarakan tanyakan saja ke sana jangan ditanyakan ke sini," tegas Jokowi.
Terkait adanya protes dari masyarakat, ia juga telah meminta menteri-menterinya untuk membicarakannya pada DPR.
• Dianggap Bukan Penyusunan UU Biasa, Ketua Dewan Pers Harap Ada Perhatian Khusus pada RKUHP
"Saya sudah meminta itu, tentu akan ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang terkait untuk ke DPR," kata Jokowi.
Seingga sekali lagi, Jokowi yakin DPR akan mendengar suara masyarakat.
"Masyarakat kalau ingin menyampaikan materi-materi ke DPR. Saya kira akan mendengar itu," yakin dia.
Lihat video mulai menit ke-2:48:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)
