Hari Ini Utusan Menteri Susi Pudjiastuti Bertemu Gubernur Maluku yang Nyatakan Perang

TRIBUNWOW.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengirim utusan ke Maluku untuk menemui Gubernur Maluku Murad Ismail pada Kamis (5/9/2019).

Tindakan Susi untuk mengirim utusannya itu terkait dengan ucapan Murad Ismail yang menyatakan perang terhadap dirinya.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (5/9/2019), hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far-Far.

"Besok (Kamis) tim dari KKP akan bertemu gubernur," ujar Romelus sebelum meninggalkan kantor Gubernur Maluku, Rabu (4/9/2019).

Romelus menyebut tim kiriman Susi yang akan menemui Murad Ismail terdiri dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Dirjen Perikanan Tangkap.

• Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Berawal dari Moratorium hingga Tanggapan Mendagri

“Yang datang Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Dirjen Perikanan Tangkap untuk membahas terkait pernyataan gubernur,” ungkap Romelus.

Pertemuan itu bertujuan untuk membahas pernyataan Murad Ismail yang memprotes kebijakan Susi.

Di antaranya adalah kebijakan moratorium yang disebut merugikan dan tidak memberi keuntungan apa pun pada rakyat Maluku.

Diberitakan sebelumnya, Murad Ismail menyebut kebijakan Susi soal kebijakan moratorium dan zona penangkapan ikan di Maluku merugikan warganya.

Hal tersebut disampaikan Murad Ismail dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

• Nyatakan Perang ke Menteri Susi Pudjiastuti, Gubernur Maluku: Ini Daratan Punya Saya

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad Ismail saat menyampaikan sambutannya.

Murad Ismail menjelaskan bahwa setiap bulannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Dari ekspor ikan yang berasal dari wilayah kekuasaan Murad Ismail itu, warga Maluku disebut tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa," kata Murad Ismail.

Murad Ismail menyebut kebijakan moratorium Susi ini berbeda dibanding saat uji mutu ikan tangkapan dilakukan di Maluku.

"Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” lanjutnya.

• Reaksi Menteri Susi Pudjiastuti setelah Gubernur Maluku Murad Ismail Nyatakan Perang Dengannya

Murad Ismail menjelaskan ada 1.600 kapal ke laut Aru sejak diberlakukannya moratorium oleh Susi.

Dari kapal-kapal tersebut, ternyata tidak ada satu pun anak buah kapal (ABK) dari Maluku yang dipekerjakan di sana.

“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” kata Murad Ismail.

Tak hanya itu, kebijakan zona penangkapan ikan juga disebut merugikan warga Maluku.

Pasalnya, ada aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Nelayan Maluku tidak diizinkan untuk menangkap ikan di zona tersebut padahal di sana juga tidak ada kantor perwakilan dari pemerintah pusat.

• Sebut Kebijakan yang Diberlakukan Menteri Susi Merugikan, Gubernur Maluku: Kita Perang

Menanggapi protes Murad Ismail, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membela protesnya.

Tjahjo menyebut Murad Ismail sebagai kepala daerah memang berhak mengajukan protes jika memang kebijakan itu merugikan rakyatnya.

"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat."

"Ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Tjahjo juga menyebut kepada daerah memiliki diskresi atau kebebasan memutuskan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang merugikan daerahnya.

"Saya kira diskresi kepala daerah penting dalam hal yang mungkin memang ada keputusan yang tak sesuai kondisi geografis, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh daerah," pungkasnya.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY: