Jokowi Minta Hukum Pelaku Tindakan Rasisme terhadap Warga Papua: Baik Oknum Sipil Maupun Militer

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo menanggapi kerusuhan yang terjadi di Papua dengan meminta aparat menindak tegas perusuh atau pelaku kerusuhan.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Sabtu (31/8/2019), tanggapan itu diberikan Jokowi saat rapat terbatas di Istana Merdeka pada Jumat (30/8/2019).

"Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum. Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkistis," kata jelas Joko Widodo.

• Minta Warga Kembali Beraktivitas, Kapolda Papua: Percayakan pada TNI dan Polri soal Keamanan

Dalam rapat tersebut juga hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Selain itu juga turut hadir Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Joko Widodo juga telah mendapat laporan mengenai tindakan yang akan diambil terhadap pelaku rasisme mahasiswa Papua di Surabaya.

"Saya dapat laporan, hukum dilakukan, baik untuk oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan (rasisme) itu," ujarnya.

Selain itu Joko Widodo juga mengatakan sudah berusaha mengatur waktu untuk bisa bertemu langsung dengan para tokoh masyarakat dan adat di Papua.

"Kita sudah berusaha tapi waktunya saja. Sebetulnya minggu ini kami rencanakan tapi belum memungkinkan," tutur Jokowi.

• Peneliti LIPI Sebut Ada 4 Masalah yang Picu Rusuh di Papua, dari Pelanggaran HAM hingga Diskriminasi

Ia juga mengaku akan terus memantau situasi di Papua khususnya wilayah Jayapura.

Joko Widodo juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan.

Khususnya kepada semua ketua serta tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat di Papua.

Joko Widodo memastikan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan adat Papua akan terjadi dalam waktu dekat.

"Akan kami lakukan dalam waktu yang secepatnya, baik tokoh muda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama," kata Joko Widodo.

Tanggapan Tokoh Papua

Sementara itu diberitakan TribunWow.com dari kanal YouTube metrotvnews yang diunggah Jumat (30/8/2019), Tokoh Papua Samuel Tabuni meminta pemerintah untuk lebih memerhatikan masa depan warga Papua.

Hal itu disampaikan Samuel Tabuni saat menjalani konferensi pers bersama Menkopolhukam Wiranto dan beberapa tokoh Papua lainnya.

Samuel Tabuni menyatakan, masyarakat Papua selalu merasa terganggu dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan mereka.

• Soal Penyebab Kerusuhan, Tokoh Papua Samuel Tabuni Singgung Freeport hingga Kebijakan Pemerintah

Samuel Tabuni memberikan contoh keberadaan PT Freeport dan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Samuel menyebut sejak awal kemunculan PT Freeport, warga Papua tak dilibatkan.

"Masalah Papua ini memang sangat besar bagi bangsa ini untuk mengatur, karena sejak awal mulai dari (PT) Freeport itu untuk melibatkan orang asli Papua sulit sekali walaupun waktu itu perjanjiannya dilakukan bersama pemerintah."

"Lalu orang Papua melakukan demo yang luar biasa lalu ada perhatian, selama ini ada program 7 suku," tutur Samuel.

Dirinya kemudian menyinggung tentang UU Otsus Papua.

• Soal Kerusuhan Papua, Freddy Numberi Minta Masyarakat Tak Terprovokasi: Jangan Mudah Diadu Domba

Samuel mengungkapkan, untuk membentuk Otsus warga Papua harus melakukan demonstrasi terlebih dahulu baru aspirasinya didengar oleh pemerintah.

"Undang-Undang Otsus itu mau lahir, orang Papua harus demo, demonya sampai bentuk tim 100 sampai ke Jakarta lalu (baru diadakan) rapat Otsus," ucapnya.

Samuel Tabuni lantas menyebutkan bahwa setelah 20 tahun Otsus dibentuk, masyarakat Papua belum merasakan adanya program yang dapat memberi mereka ruang untuk berkembang.

"Hari ini Otsus itu sudah dua puluh tahun, saya selaku generasi muda dan teman-teman seusia saya, kami terus terganggu dengan program yang tidak memberikan ruang besar bagi generasi muda Papua,"

"Dalam waktu yang bersamaan operasi militer terus terjadi di Papua, " kata Samuel.

• Kapolda Jatim Sebut 2 Tersangka Rusuh Asrama Mahasiswa Papua Punya Peran Beda, Diperiksa Senin Depan

Lebih lanjut Samuel menyebut, sebagian besar warga Papua yang turun ke jalan dalam kerusuhan belum lama ini adalah kaum muda.

"Di sini hampir 100 persen generasi muda Papua hari ini, Bapak Ibu bisa lihat Bapak Menteri, yang turun di lapangan itu semua anak-anak muda," tutur Samuel.

Samuel lantas mengungkapkan, Papua tidak akan mempunyai masa depan yang baik jika terus tak dilibatkan dalam kebijakan pemerintah.

"Sekarang kalau anak-anak muda ini pikirannya kita tidak rangkul, tidak kita berikan ruang untuk mereka terlibat dalam semua kebijakan nasional maupun Provinsi Papua, Papua tidak ada masa depan yang baik di dalam negara ini," lanjutnya.

Lihat video berikut ini menit 16.30:

(TribunWow.com/Desi Intan/Jayanti tri utami)

WOW TODAY