Soal Keputusan Menteri BUMN Pilih Suprajarto Jadi Dirut BTN, INDEF: Ada Unsur Politik yang Pengaruhi

TRIBUNWOW.COM - Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa terdapat unsur politik yang melatarbelakangi penetapan Suprajarto sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

Dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube KOMPASTV yang diunggah Jumat (30/8/2019), Bhima Yudhistira menyatakan penetapan Suprajarto sebagai Dirut BTN berkaitan dengan perombakan kabinet yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang.

Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa pada perombakan kabinet itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal untuk mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno.

Hal itu disebut Bima Yudhistira sebagai satu dari beberapa alasan perombakan di perbankan milik BUMN.

• Mengundurkan Diri 3 Jam setelah Ditetapkan Jadi Dirut BTN, Suprajarto: Saya Tidak Diajak Musyawarah

"Iya makanya ini bukan corporate action, tapi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa ini intinya karena lebih political action."

"Nanti 20 Oktober (2019) kan ada perombakan kabinet, dan belum tentu menteri BUMN ini akan berlanjut karena sinyalnya memang Pak Jokowi menegur Bu Rini ya dalam beberapa kesempatan," ucap Bhima.

Bhima menduga Menteri BUMN ingin meninggalkan sesuatu yang berharga sebelum perombakan kabinet Jokowi.

"Jadi kalau tidak dilanjutkan, maka si Menteri BUMN ini di injury time atau di menit-menit terakhir sebelum reshuffle ini ingin meninggalkan legacy," ucap Bhima.

Peninggalan berharga yang disebut Bhima itu yakni dengan menempatkan orang-orang yang loyal pada posisi strategis.

"Legacy-nya adalah menempatkan orang-orang yang loyal di posisi strategis."

"Sehingga kalaupun menteri BUMN berganti dengan orang yang baru, ini akan tetap loyal kepada menteri BUMN yang lama," kata dia.

Lebih lanjut Bhima mengungkapkan, langkah menteri BUMN yang merombak pimpinan bank BUMN itu bertentangan dengan instruksi presiden.

Bhima lantas meminta Jokowi untuk mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan Menteri BUMN itu.

"Pak Jokowi harus melakukan langkah yang lebih tegas karena ini bertentangan dengan instruksi yang dilakukan oleh Jokowi melalui Pak Moeldoko KSP (Kepala Staff Kepresidenan)."

"Bahwa tidak boleh ada keputusan yang strategis sebelum Oktober (2019) kira-kira, kan gitu," ucapnya.

• Ingin Perkarakan Hotman Paris terkait Kasus Nikita Mirzani-Elza Syarief, Farhat Abbas: Merugikan