Tak Mau Jokowi Pilih Capim KPK Ini, Romo Magnis: Presiden Angkat, Berarti Tak Mau Negara Bersih

TRIBUNWOW.COM - Tokoh agama, Romo Magnis Suseno menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memilih calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memenuhi syarat.

Hal ini diungkapkan Romo Magnis melalui video yang diputar program Mata Najwa yang bertajuk 'Hidup Mati KPK', dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (29/8/2019).

Romo Magnis menuturkan, tak boleh ada calon pimpinan yang memiliki kecurigaan melakukan tindak korupsi.

"Tidak boleh ada calon yang pernah bersentuhan dengan kecurigaan korupsi," ujar Romo.

Ia lantas menyinggung adanya sejumlah capim KPK yang tak melaporkan keuangan miliknya sebagai satu di antara syarat.

"Tidak boleh diizinkan calon yang tidak membuka keuangannya," ungkapnya.

"Itu mutlak, tidak boleh ada kompromi."

• ICW dan Pansel KPK Debat Panas di Mata Najwa hingga Studio Riuh, Hendardi: Enggak Ngerti Maunya Apa

Romo menegaskan, apabila Jokowi tetap meloloskan pimpinan yang seperti disebutkan sebelumnya, berarti tak ingin negara Indonesia bersih dari korupsi.

"Kalau presiden mengangkat pimpinan KPK yang tidak memenuhi syarat, berarti presiden sudah tidak mau negara ini, bersih dari korupsi," tegasnya.

Lihat videnya dari menit awal:

Sebelumnya, di acara yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyebutkan sejumlah poin yang harus dikritisi dari Pansel KPK.

Pertama, bahwa Pansel KPK wajib mengumumkan hasil pemilihan capim KPK kepada publik, bukan hanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disebutnya sesuai kepres yang ada.

"Berisi 'mengumumkan hasil untuk mendapatkan tanggapan masyarakat', jadi jangan seakan pansel menginformasikan ke publik bahwa tugas pansel hanya kepada presiden, tapi kepada publik bahwa publik berhak tahu, apa yang sedang terjadi apa di panitia seleksi. Itu pertama," ujar Kurnia.

Yang kedua, dikatakannya pansel mengabaikan isu integritas.

"Pansel mengabaikan isu integritas, dari mana hal ini timbul, ketika mayoritas penyelenggara negara penegak hukum yang sekarang lolos di pendaftar, ternyata tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara," paparnya.

• Roby Capim KPK Sebut Banyak Pejabat Tak Tenang Bekerja karena KPK, Najwa Shihab Kaget dan Tanya Ini

• Di Mata Najwa, Pansel KPK Ini Meradang Disebut ICW Anti Kritik: Kalau Mau Teriak, Jadi Suporter Saja

"Lalu terkait rekam jejak, ada yang diduga melanggar kode etik, diduga mengintimidasi penyelenggara KPK, diduga pernah menerima gratifikasi, dan ketika tadi uji publik, terlihat ada figur-figur yang menyatakan setuju UU KPK dan mengatakan OTT adalah tindakan keliru."

"Dan kita lihat saja apakah setelah ini orang tersebut masih diloloskan oleh 9 pansel," sebutnya.

Ia menegaskan bahwa ICW tak meminta untuk dipuaskan oleh pansel.

Meski begitu, ia menegaskan telah ada 60 ribu petisi yang dicetuskan ICW.

"Selain itu, yang harus dipahami, ini kan bukan ICW secara kelembagaan saja, karena sempat keluar statemen dari salah satu figur pansel, 'Pansel bukan alat pemuas ICW' memang benar, ketika kita berbicara isu publik, petisi presiden koreksi capim KPK sudah ditandatangani 60 ribu orang," papar Kurnia.

Lihat videonya dari menit ke 9.14:

ICW Buat Petisi

Sebanyak 69.269 warganet menandatangani petisi berjudul "Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah" di situs Change.org.

Jumlah penanda tangan petisi itu berdasarkan data terakhir pukul 18.10 WIB, Kamis (29/8/2019).

Petisi ini dibuat oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

"Sudah tau kalau sekarang sedang berlangsung proses pemilihan Pimpinan KPK? Agenda ini sangat penting lho! Karena bagaimanapun proses ini akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi untuk empat tahun ke depan," tulis Kurnia dalam petisi sebagaimana dilansir dari situs Change.org, Kamis (26/8/2019).

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY