Breaking News:

Seleksi Pimpinan KPK

Tak Mau Jokowi Pilih Capim KPK Ini, Romo Magnis: Presiden Angkat, Berarti Tak Mau Negara Bersih

Romo Magnis Suseno menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memilih calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memenuhi syarat.

Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Ananda Putri Octaviani
Capture Youtube Najwa Shihab
Tokoh agama, Romo Magnis Suseno menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memilih calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memenuhi syarat. 

TRIBUNWOW.COM - Tokoh agama, Romo Magnis Suseno menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memilih calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memenuhi syarat.

Hal ini diungkapkan Romo Magnis melalui video yang diputar program Mata Najwa yang bertajuk 'Hidup Mati KPK', dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (29/8/2019).

Romo Magnis menuturkan, tak boleh ada calon pimpinan yang memiliki kecurigaan melakukan tindak korupsi.

"Tidak boleh ada calon yang pernah bersentuhan dengan kecurigaan korupsi," ujar Romo.

Ia lantas menyinggung adanya sejumlah capim KPK yang tak melaporkan keuangan miliknya sebagai satu di antara syarat.

"Tidak boleh diizinkan calon yang tidak membuka keuangannya," ungkapnya.

"Itu mutlak, tidak boleh ada kompromi."

ICW dan Pansel KPK Debat Panas di Mata Najwa hingga Studio Riuh, Hendardi: Enggak Ngerti Maunya Apa

Romo menegaskan, apabila Jokowi tetap meloloskan pimpinan yang seperti disebutkan sebelumnya, berarti tak ingin negara Indonesia bersih dari korupsi.

"Kalau presiden mengangkat pimpinan KPK yang tidak memenuhi syarat, berarti presiden sudah tidak mau negara ini, bersih dari korupsi," tegasnya.

Lihat videnya dari menit awal:

Sebelumnya, di acara yang sama, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyebutkan sejumlah poin yang harus dikritisi dari Pansel KPK.

Pertama, bahwa Pansel KPK wajib mengumumkan hasil pemilihan capim KPK kepada publik, bukan hanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disebutnya sesuai kepres yang ada.

"Berisi 'mengumumkan hasil untuk mendapatkan tanggapan masyarakat', jadi jangan seakan pansel menginformasikan ke publik bahwa tugas pansel hanya kepada presiden, tapi kepada publik bahwa publik berhak tahu, apa yang sedang terjadi apa di panitia seleksi. Itu pertama," ujar Kurnia.

Yang kedua, dikatakannya pansel mengabaikan isu integritas.

Halaman
12
Tags:
Calon Pimpinan KPKCapim KPKSeleksi Pimpinan KPKJokowi
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved