Tanggapi soal Pemindahan Ibu Kota RI ke Kaltim, Mardani Ali: Negara Perlu Dikelola dengan Akal Sehat

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan komentarnya mengenai pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Mardani Ali Sera menilai, rencana pemindahan ibu kota RI ke Kaltim yang ditargetkan selesai tahun 2024 itu sangat tidak realistis.

Dikutip TribunWow.com, Mardani Ali Sera meengungkapkan bahwa pemindahan ibu kora RI ke Kaltim harus dikelola dengan akal sehat.

Hal tersebut Mardani sampaikan dalam acara 'DUA ARAH' yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Selasa (27/8/2019).

Mulanya, Mardani menyebut dirinya tak menolak ataupun menerima keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota RI ke Kaltim.

• Ibu Kota Pindah Kaltim, Ternyata Miliki Potensi Bencana Alam dari Kebakaran Hutan hingga Pencemaran

Namun, ia meminta pemerintah untuk terlebih dahulu merencanakan secara matang perihal pemindahan ibu kota tersebut.

"Jadi sekali lagi saya tidak dalam posisi menerima atau menolak," kata Mardani.

"Tetapi ini lebih kepada ayo ada narasi lebih dahulu, ada ide gagasan lebih dahulu, baru kita formulasi baru kita buat aksi," lanjutnya.

Mardani menuturkan, tahun 2024 yang ditargetkan menjadi waktu maksimal diselesaikannya pemindahan ibu kota RI sangat tidak realistis.

"Tahun 2024 sangat tidak realistis, karena kita tidak membuat infrastruktur fisik, kita membuat desain apa yang ada dalam pikiran dan ruh dari masyarakat," ucap Mardani.

• Kondisi Lokasi Ibu Kota RI Baru di Kalimantan Timur, Rawan Bencana Banjir hingga Kebakaran Hutan

Mardani menyebutkan bahwa pemerintah sebelumnya tak pernah melakukan survei untuk meminta persetujuan masyarakat perihal pemindahan ibu kota RI.

"Contohnya, sudahkah para generasi melenial ini, nanti kita meninggal loh, enggak menempati di situ, karena 20 tahun ke depan mereka (yang melanjutkan), apa mereka sudah ditanya (perihal pemindahan ibu kota), ternyata belum tentu, tidak ada survei tanya," kata dia.

Lebih lanjut, Mardani menilai bahwa pemindahan ibu kota negara yang disebutnya tak direncanakan secara matang akan beresiko pada hasil yang tidak baik.

"Bisa jadi tetapi kalau kita tidak fokus dan memperbaiki proses ingin menghasilkan hasil yang baik itu bulshit," tutur Mardani.

Mendengar pernyataan tersebut, Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johny G Plate mengungkapkan bahwa seharusnya semua masyarakat Indonesia merasa optimis dengan pemindahan ibu kota RI.

"Bangsa ini untuk menjadi bangsa yang menang harus jadi bangsa yang optimis, kita harus optimis dan ini pasti selalu dengan hati-hati," ucap Johny.

Ia menuturkan, pemindahan ibu kota RI ke Kaltim telah melibatkan seluruh masyarakat dan dilakukan dengan memenuhi proses politik seperti yang diatur negara.

"Sebagai bangsa optimis kita harus memandang ke depan, ini satu sejarah baru untuk Indonesia, memindahkana ibu kota mendapatkan dukungan besar dari rakyatnya, mengajak partisipasi rakyatnya, proses politik dilakukan sebagaimana aturan negara," ucapnya.

"Lalu kita menghasilkan ibu kota yang smart city, cultural city, social city, masa depan Indonesia keputusan besarnya akan diambil disana, untuk kepentingan bangsa jangan jadi bangsa yang pengemis, yang pesimistis, jangan," lanjutnya.

• Perbandingan Luas DKI Jakarta dengan Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Lihat Selisihnya

Mardani Ali Sera lalu kembali menyanggah pernyataan Johny G Plate.

Mardani menyebut bahwa pemindahan ibu kota RI seharusnya direncanakan menggunakan akal sehat.

Ia meragukan pada tahun 2024 pembangunan ibu kota baru akan benar-benar selesai.

"Justru kita harus belajar, negeri ini harus dikelola dengan akal sehat, ketika akal sehat membangun sebentar, teknologi kita betul, tapi desainnya seperti apa, ruhnya seperti apa," kata Mardani.

Lihat videonya menit ke 3.50:

Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru di Provinsi Kaltim

Dilansir TribunWow.com dari tayangan resmi YouTube Sekretariat Negara, pemilihan Provinsi Kaltims sebagai lokasi ibu kota baru disampaikan Jokowi dalam keterangan resminya, Senin (26/8/2019).

Jokowi mengatakan, alasan dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru berdasarkan 5 hal.

"Kenapa di Kaltim? Ada pertanyaan kenapa di Kaltim," kata Jokowi.

"Satu risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor."

• Reaksi Prabowo soal Ibu Kota RI Pindah ke Penajam dan Kutai Kaltim, Singgung Usul Gerindra 2014 Lalu

"Kedua lokasinya strategis, berada di tengah-tengah Indonesia."

"Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda."

"Yang keempat memiliki insfrastruktur yang relatif lengkap."

"Kelima tersedia lahan yang dikuasai pemerintah, seluas 180.000 hektare," ungkap Jokowi.

Sumber Dana

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tersebut.

Yaitu akan membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.

"Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan, perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan, untuk ibu kota baru adalah kurang lebih Rp 466 triliun," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Sedangkan, dana itu nanti akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19 persen.

"Nantinya 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan DKI Jakarta," paparnya.

Lalu sisa dana tersebut juga akan berasal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan investasi swasta.

"Sisanya akan berasal dari KPPU kerja sama dengan pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN," ungkapnya.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Roifah Dzatu)

WOW TODAY: