Kalimantan Timur Ibu Kota Baru
Beda Reaksi Masyarakat Jakarta dan Kaltim soal Ibu Kota Pindah, Lihat Hasil Survei serta Alasannya
Sejumlah reaksi ibu kota pindah juga ditunjukkan oleh masyarakat Jakarta, Kalimantan Timur dan juga sekitaranya.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan secara resmi ibu kota pindah dari Jakarta.
Lokasi yang dipilih Jokowi sebagai ibu kota yakni ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (25/8/2019).
Sementara itu, sejumlah reaksi ibu kota pindah juga ditunjukkan oleh masyarakat Jakarta, Kalimantan Timur dan juga sekitaranya.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (27/8/2019), Survei KedaiKOPI melakukan riset bagaimana persetujuan mengenai pemindahan ibu kota.
Hasilnya, 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.
Dan yang setuju sebesar 35,6 persen dan sisanya, sebesar 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.
Survei tersebut dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Dari 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota.
• Surat dari Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota Tak Mendapatkan Interupsi DPR, Sebelumnya PAN Menolak
Sedangkan 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta menuturkan tidak setuju terhadap kepindahan ibu kota.
Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase persetujuan terbesar terhadap rencana pemindahan ibu kota, yakni 68,1 persen.
Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Wibowo, menuturkan wajar jika responden dari Jakarta paling banyak tidak setuju.
"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).
Menurut penjelasan Kunto, responden Jakarta tidak setuju lantaran belum ada kejelasan apa yang akan terjadi di Jakarta setelah pemindahan ibu kota.
• Ibu Kota Pindah ke Penajam, Pengusaha Mulai Melangkah Iklankan Properti di Kaltim, Lihat Harganya

Sebanyak 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling.
Margin of error survei ini adalah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.
Rencana untuk Jakarta
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (26/8/2019), Jokowi mengungkapkan rencana untuk DKI Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota.
Jokowi mengatakan Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis yang dikembangkan.
Prioritas pembangunan Jakarta juga disebutkan Jokowi tak akan bergeser.
"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global," kata Jokowi.
Sedangkan telah ada anggaran sebesar Rp 571 triliun untuk pemerintah Jakarta melakukan program urban regeneration.
"Pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi," tegasnya.
Alasan Jokowi Pilih Kalimantan Timur
Dilansir TribunWow.com dari tayangan resmi YouTube Sekretariat Negara, hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangan resminya, Senin (26/8/2019).
Jokowi mengatakan, alasan dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru berdasarkan 5 hal.
"Kenapa di Kaltim? Ada pertanyaan kenapa di Kaltim," kata Jokowi.
"Satu risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor."
"Kedua lokasinya strategis, berada di tengah-tengah Indonesia."
"Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda."
"Yang keempat memiliki insfrastruktur yang relatif lengkap."
"Kelima tersedia lahan yang dikuasai pemerintah, seluas 180.000 hektare," ungkap Jokowi.
• Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Pakar Tata Kota Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Sekitar Jakarta
Kemudian, Jokowi mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tersebut.
Yaitu akan membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.
"Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan, perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan, untuk ibu kota baru adalah kurang lebih Rp 466 triliun," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Sedangkan, dana itu nanti akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19 persen.
"Nantinya 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan DKI Jakarta," paparnya.
Lalu sisa dana tersebut juga akan berasal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan investasi swasta.
"Sisanya akan berasal dari KPPU kerja sama dengan pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN," ungkapnya.
• Keliling Ibu Kota Baru di Penajam Kaltim, Aiman Kaget Lihat Papan Rawan Buaya, Bupati: Kita Teman
Waktu Pembangunan
Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, pada Senin (26/8/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan waktu akan dimulainya pembangunan ibu kota Kalimantan Timur.
Dalam menjawab pertanyaan awak media, Bambang mengungkapkan pada tahun 2020 akhir akan dimulai kontruksi di Kalimantan Timur.
Sedangkan pada masa berakhirnya jabatan presiden Jokowi, pada tahun 2024 menjadi waktu maksimal ibu kota sudah berpindah.
"Dan 2020 akhir sudah mulai konstruksi, dan paling akhir 2024 proses pemindahan sudah dilakukan dan proses pemindahannya nanti akan didetilkan," ujar Bambang.
Sedangkan sebelumnya, Bambang menuturkan telah ada diskusi mengenai penetapan lokasi dan sebagainya.
"Mengenai kerangka waktu, jadi hari ini kita sudah mendengar penetapan lokasi, yang segera akan ditindak lanjuti mulai besok, dengan terutama penentuan lokasi, yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur," ujarnya.
Ia mengatakan, seluruhanya telah siap dan matang untuk menyiapkan pemindahan ibu kota baru.
"Kemudian juga kita menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari RUU untuk Ibu Kota baru tersebut terutama untuk 2020 tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya."
"Kapan itu? Sudah selesai sampai tahun 2020, master plan-nya, urban desainnya, plan desain bangunannya, sampai kepada dasar perundang-undangannya, terutama RUU-nya dan juga kita menyiapkan lahan, pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020. Jadi kira-kira seperti itu," sebutnya.
(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)
WOW TODAY: