Isu Separatisme Papua Santer Terdengar, Komnas HAM Beberkan Persamaan dan Perbedaan Papua dan Aceh

TRIBUNWOW.COM - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik menanggapi isu separatisme dari Papua.

Isu separatis santer terdengar jika ada masalah yang terjadi di Papua.

Sebagaimana diketahui, baru saja terjadi kerusuhan cukup besar di sejumlah daerah di Papua menyusul insiden Mahasiswa Papua dengan sejumlah warga Surabaya dan Malang.

Menanggapi isu separatis, Ahmad Taufik kembali menyinggung masalah Aceh pada beberapa tahun yang lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Taufik Damanik saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa, Rabu (21/8/2019).

Ahmad Taufik menilai gerakan separatisme pada Aceh dahulu jauh lebih besar.

"Tapi sebetulnya kita punya pengalaman yang luar biasa, yaitu menyelesaikan isu yang kurang lebih sama. Bahkan persenjataan jauh lebih besar dan sistematik, terstruktur yakni Aceh Merdeka," ungkap Ahmad Taufik dikutip TribunWow.com dari channel Youtube Najwa Shihab, Kamis (22/8/2019).

• Soal Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Komnas HAM Sebut Dua Hal yang Harus Dijawab

Lantas Ahmad Taufik membandingkan separatisme yang pernah tejadi di Aceh serta isu separatisme di Papua.

Menurutnya, banyak kesamaan antara Papua dan Aceh

"Meskipun 100 tidak persen sama, ada beberapa hal yang sama," ungkapnya.

Menurut Ahmad Taufik, persamaan itu merupakan perasaan merasa dijajah.

"Misalnya, perasaan orang di Aceh dulu merasa dijajah oleh Indonesia, semangat anti pendatang dan lain-lain itu juga muncul," ungkap Ahmad Taufik.

Kendati demikian, Ahmad Taufik percaya bisa menghilangkan isu separatisme.

"Tapi sekarang saya katakan ini bisa diatasi dan banyak negara belajar, Myanmar misalnya datang ke Indonesia, ke Aceh."

"Jadi sebetulnya menurut saya Papua mestinya bisa. Tapi kalau belajar dari kasus Aceh apa yang bisa dilakukan," jelas Ahmad Taufik.

• Nyanyikan Lagu Tanah Papua di Mata Najwa, Gubernur Lukas Enembe Terus Soroti Layar di Belakangnya

Ahmad Taufik mengatakan, keberhasilan untuk menghilangkan isu separatisme paling besar dipengaruhi oleh kebijakan Presiden.

Seperti saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla beserta Presiden Gus Dur menangani Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Ada kehendak yang kuat dari Pemimpin Nasional dalam waktu ini dulu pak SBY-JK, sebelumnya sudah Pak Gus Dur, Almarhum sudah mulai mengirim Mensesneg-nya ke hutan bertemu dengan Abdullah Syafei itu dilakukan terus dialog."

"Itu jelas ada keinginan dari pemimpin nasional untuk berdialog secara serius dan sistematik juga kemudian intensif berkali-kali," ujar Ahmad Taufik panjang lebar.

Ahmad Taufik mengatakan, kala itu pemerintah bisa menghentikan separatisme Aceh dengan serius dan pantang menyerah

"Pak SBY dan Pak JK masing ingat mengirim Pak Hamid Awaludin sampai ke Eropa bertemu, berupaya untuk tokoh di Stockholm,"

"Gagal ulang lagi," ungkapnya.

Lihat videonya sejak menit awal:

Sementara itu, satu di antara aktivis Papua mengungkapkan bahwa Gus Dur merupakan presiden yang paling mengerti Papua. 

Presiden ke-5 Indonesia itu dianggap yang paling mengerti keinginan orang Papua.

"Saya pikir hanya Gus Dur saja, beliau bisa mengerti apa-apa yang bangsa Papua inginkan," kata Fidel Karma dikutip TribunWow.com dari channel Youtube Najwa Shihab, Kamis (22/8/2019).

Menurutnya, pemahaman Gus Dur itu membuat Papua bisa kembali mendapatkan identitasnya.

"Sehingga membuka peluang-peluang itu untuk kami." ujar Fidel Karma.

"Gus Dur lah yang mengembalikan identitas kami sebagai bangsa Papua," imbuhnya.

• Soal Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Komnas HAM Sebut Dua Hal yang Harus Dijawab

Selain itu, Gus Dur dianggap juga bisa berkomunikasi baik dengan orang Papua.

"Bisa berdialog dengan orang Papua," katanya.

Sementara itu, saat ditanya sejauh mana hubungan dengan pemerintah, Fidel Karma menilai para pengurus negara justru menghindari dialog dengan orang Papua.

Ia terheran-heran dengan pemerintah Indonesia yang terkesan menghindari dialog dengan orang Papua.

"Apa yang membuat sehingga Pemerintah Indonesia begitu ketakutan dari dulu kami minta dialog tak pernah direspon," tanya dia.

Bahkan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah melakukan penelitian di mana membutuhkan jawaban dari pemerintah.

Namun, pemerintah disebut tak pernah menanggapi penelitian itu.

"LIPI pun telah membuat penelitian, tapi tak pernah direspon," katanya.

• Mata Najwa Bahas Isu Separatisme Papua, Ketua Komnas HAM Singgung SBY hingga Gus Dur Tangani Aceh

Menurut Fidel Karma, ada sesuatu yang disembunyikan.

"Semacam ada yang disembunyikan untuk jangan diketahui mayoritas orang Papua," lanjut dia.

Padahal, penelitian LIPI itu dianggap bagus.

"Saya juga bertanya-tanya, soalnya dialog yang diusulkan LIPI itu bagus," terang Fidel Karma.

Padahal, dialog antar pemerintah dan orang Papua merupakan jalan terbaik bagi hubungan keduanya.

"Tapi itupun ditakuti, ya maksudnya mungkin kalau kita coba untuk berbicara di situ mungkin tentunya pasti ada ada hal yang bisa disepakati ada hal yang tidak bisa disepakati," terang Fidel Karma

"Jadi kita sepakat untuk tidak sepakat," tambahnya.

Lihat videonya mulai menit ke 1:32:

(TribunWow.com/ Mariah Gipty)

WOW TODAY: