Soal Ibu Kota Baru, Fahri Hamzah Sebut Feodalisme: Jokowi Tak Bisa Diseret dalam Standar Berpikir

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota baru seperti ada unsur feodalisme.

Fahri Hamzah mengatakan Jokowi tidak bisa diseret dalam standar berpikir sebagai kepala negara, lantaran membuat rencana besar yang dianggap terlalu tergesa-gesa.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah dalam program unggahan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (20/8/2019).

Ketika diminta berpendapat soal rencana pemindahan ibu kota, Fahri Hamzah dari awal sudah menyorot pengambilan keputusan tersebut.

"Saya sebenarnya ingin melihatnya dalam perspektif pengambilan keputusan terlebih dahulu, tentang bagaimana sebuah keputusan itu dibuat," ucap Fahri Hamzah.

• Fadli Zon Sebut Jokowi Tak Diskusi ke DPR soal Ibu Kota Baru: Bisa Kayak Mobil Esemka, Omong Kosong

Fahri Hamzah kemudian mengkritik bagaimana pemerintahan Jokowi yang miskin ide.

Baginya, ketika ada ide dari pemerintahan Jokowi, maka ide itu tidak berbobot atau tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

"Dan saya masih dengan kritik lama saya kepada pemerintah Pak Jokowi, bahwa ini pemerintah agak miskin ide gitu."

"Dari awal atau kalau ada ide itu ada judulnya, tapi anatomi dari isi ide-idenya itu tidak secara konsisten dibela dan kemudian diperjuangkan," ungkap Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah pun mengaku bingung ketika mendengar pidato presiden soal pemindahan ibu kota dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2019).

• Fadli Zon Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Masih Wacana Mentah: Jokowi Masih Miskin Narasi

• Rocky Gerung Tertawa Dengar Kritik Sherly soal Alasan Ibu Kota Pindah: Jokowi Konfirmasi Kegagalan

"Dan itulah sebabnya saya tidak mengerti waktu mendengar pidato presiden kemarin, setelah presiden mengajak terburu-buru, tergesa-gesa, 'mari bekerja cepat', pada saat kita merasa semuanya lambat ya," kata Fahri Hamzah.

"Tiba-tiba dia menyimpulkan dengan izin pindah ibu kota," lanjutnya.

Dalam pidatonya, Jokowi disebut Fahri Hamzah banyak mengucapkan kata-kata yang ganjil dan tidak sesuai dengan cara kerja sebuah negara.

"Sebenarnya juga pemilihan kosakata dan sebagainya itu, sebenarnya banyak yang ganjil itu di dalam perspektif ketatanegaraan," kata Fahri Hamzah.

"Karena, ya enggak begitu cara kerjanya negara itu," lanjutnya.

Lantaran baginya Jokowi ingin selalu bergerak cepat, maka Fahri Hamzah memandangnya pemerintahan Jokowi malah seperti ada unsur feodalisme.

• Di ILC, Gubernur Kaltim Yakinkan Karni Ilyas Ibu Kota Pindah dan Sebut Berkah: Jangan Takut Miskin

Bagi Fahri Hamzah, unsur feodalisme yang mementingkan kepentingan para petinggi ini berdampak pada Jokowi yang tak bisa diseret dalam suatu standar berpikir sebagai kepala negara, terutama dalam hal mengambil keputusan.

"Jadi, sekali lagi dari awal, saya mungkin menganggap ini ada feodalisme di bangsa kita itu."

"Sehingga pemimpin itu tidak bisa diseret di dalam satu standar di dalam berpikir sebagai kepala negara, dan di dalam menerobos pintu-pintu keputusan di dalam negara itu," terangnya.

Menurut Fahri Hamzah, segala ide dan keputusan yang terburu-buru, yang kemudian digembar-gemborkan, biasanya akan tak terlaksana atau seperti omong kosong.

"Tiba-tiba muncul ide, dan kita semua sibuk menjadi pembahas dari ide-ide itu, tapi kemudian sebenarnya ide itu sebenarnya enggak ada, omong kosong," ucap Fahri Hamzah.

Berikut video lengkapnya (dari menit awal):

• Fix di Kalimantan, Jokowi Sebut 3 Wilayah Ini Cocok sebagai Calon Ibu Kota Baru, Mana Saja?

Calon Lokasi dan Waktu Pemindahan Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Jokowi sempat meninjau beberapa lokasi yang dianggap ideal sebagai ibu kota Indonesia pada 7-9 Mei 2019 lalu.

Lokasi tersebut antara lain adalah Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Gunung Mas dan Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kawasan Segitiga berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro, mengatakan pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota pada 2020.

Persiapan itu termasuk menyusun master plan ibu kota yang terdiri dari detail dan desain rinci terkait pemindahan.

Bambang Brojonegoro menyebut konstruksi pembangunan baru akan dimulai pada 2021.

Diperkirakan pembangunan konstruksi gedung pemerintahan serta infrastruktur penunjang membutuhkan waktu hingga 2024 atau 4 tahun.

Setelah jadi pemindahan ibu kota baru tahap pertama pun bisa dimulai. 

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY: