Di ILC, Gubernur Kaltim Yakinkan Karni Ilyas Ibu Kota Pindah dan Sebut Berkah: Jangan Takut Miskin

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Kalimantan Timur, Israan Noor meyakinkan bahwa lokasi kandidat ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur layak.

Israan memberikan penuturan bahwa lokasi Bukit Soeharto yang digadang menjadi calon ibu kota tersedia sumber daya alamnya.

Dilansir TribunWow.com, hal ini diungkapkan Israan saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club bertajuk 'Perlukah Ibu Kota Dipindahkan?', yang diunggah melalui saluran YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (20/8/2019).

Mulanya Israan menjelaskan Bukit Soeharto bukanlah Hutan Lindung yang bisa mengancam populasi.

"Kalau Bukit Soeharto itu berada di Kabupaten Kutainegara, itu bukan hutan lindung, itu hutan produksi, itu eks HPH milik Inhutani dan Kayu Mahakam, kalau di selatannya ada hutan lindung, namanya Sungai Wain, Bukit Bengkirai, yang ada banyak orang utan itu," papar Israan.

Disebutkan Israan, di kawasan Bukit Soeharto, juga terdapat banyak lubang bekas tambang.

• Nonton Bareng Pidato Jokowi, Tawa Gubernur Kalsel Pecah saat Presiden Bahas Lokasi Ibu Kota Baru

Hal itu mengingatkannya seperti Kota Canberra, Australia.

"Kanan kirinya memang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk ada yang kebun sawit dan semua itu tidak legal, ada tambang juga, lubang tambang banyak. Kalau dijadikan ibu kota mirip Canberra lah," kata Isran Noor.

Isran Noor juga menjelaskan jika Bukit Soeharto adalah sebuah kawasan yang strategis.

Disebutkannya, adik kandung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo juga pernah memiliki rencana pembangunan sumber air.

"Itu Bukit Soeharto itu kawasan yang sangat strategis, dan di ujungnya itu ada yang namanya waduk besar untuk sumber air. Dan itu akan dibangun oleh pemilik PHnya itu Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo (Subianto), nah itu dia akan bangun untuk suplai air Balikpapan dan Samarinda. Ya sudah itu benar saja," ujarnya.

"Jadi insyaAllah Pak Karni, itu berkahnya, jadi jangan takut kita miskin gara-gara mindahkan ibu kota. Jangan khawatir," katanya meyakinkan pembawa acara ILC, Karni Ilyas.

• Cara Jokowi Yakinkan Ibu Kota Indonesia Harus Segera Dipindah: Ketimpangan akan Semakin Parah

"Berkahnya ada, jadi sekarang di Kalimantan Timur itu biasanya terbakar sekarang enggak terbakar Pak, jadi hujan tiap hari, kemarin hujan lebat."

"Itu gara-gara mau dijadikan ibu kota ya?," tanya Karni Ilyas.

"Enggak, jadinya, asap amanlah," jawab Israan.

"Pokoknya di Kalimantan Timur, hujan terjadi, jadi ada berkah," pungkasnya.

Sedangkan sebelumnya, Israan juga meyakinkan persoalan uang, negara pasti punya jika berurusan yang terbaik untuk rakyatnya.

"Soal urusan uang dari mana, bangsa punya urusan, negara punya urusan, tidak ada di dalam kehidupan sebuah negara itu, 'oh ini kita tidak punya uang' mana ada, tidak bisa bicara begitu. Harus bisa dilaksanakan karena kepentingan bangsa dan negara," paparnya.

Lihat videonya di menit ke 6.32:

Jokowi Putuskan 3 Calon Ibu Kota

Dilansir TribunWow.com dari laman resmi setkab, Jokowi menyebut 3 wilayah yang jadi incaran lokasi calon ibu kota baru, Selasa (6/8/2019).

"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa.

"Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi,” ungkap Jokowi.

Adapun 3 provinsi yang disebut presiden di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Jokowi mengungkapkan, saat ini lokasi calon ibu kota baru tengah dikaji dan akan segera diputuskan.

"Nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan," ucap Jokowi.

"Tetapi, sekali lagi, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan semuanya harus dilihat lebih detail lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan kita," sambungnya.

• Sampaikan Pidato Kenegaraan, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan

Sebelumnya, pada 7-9 Mei 2019, Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang dianggap ideal sebagai ibu kota RI.

Lokasi tersebut di antaranya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur.

Dikutip dari Kompas.com, Bukit Soeharto berada di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara.

Bukit Soeharto memiliki beberapa keunggulan, seperti infrastruktur dasar yang sudah tersedia.

“Kebetulan, ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada,” kata Jokowi, Selasa (7/5/2019).

Meski demikian, pemerintah masih mempelajari wilayah tersebut dari segi sosial, politik, dan geografis.

Di Kalimantan Tengah, Jokowi sempat mengunjungi Gunung Mas dan 'Kawasan Segitiga'.

Gunung Mas diketahui merupakan pemekaran Kabupaten Kapuas 2002 lalu.

Wilayah ini memiliki luas sekitar 10.804 km dan ditempati 109.947 jiwa.

• Kemiskinan di Ibu Kota: Jakarta Timur Tertinggi, Apa Penyebabnya?

Gunung Mas termasuk daerah dataran tinggi yang berpontesi sebagai kawasan perkebunan.

Jokowi mengatakan semua aspek akan dikaji, mulai dari sosiologi, lingkungan, kebencanaan, hingga ketersediaan air bersih.

Sementara 'Kawasan Segitiga' berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas yang seluruhnya masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangkaraya juga pernah disinggung Soekarno sebagai visinya untuk ibu kota baru.

"Beliau dulu memilih kemungkinan kan juga pasti ada alasan-alasan khusus dan alasan besar. Itu yang juga dilihat."

"Enggak mungkin sebuah keputusan disampaikan tanpa sebuah argumentasi data dan fakta lapangan yang matang,” ungkap Jokowi.

• Fix di Kalimantan, Jokowi Sebut 3 Wilayah Ini Cocok sebagai Calon Ibu Kota Baru, Mana Saja?

Estimasi Biaya

Skenario pertama, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dibutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.

Bappenas menyebut pembiayaan itu memiliki porsi Rp 250 trilun dari pemerintah, sedangkan sisanya dari swasta.

Skenario kedua, wilayah 30 ribu hektare dengan biaya Rp 323 triliun.

"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

"Karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," imbuhnya.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Lailatun Niqmah)

WOW TODAY: